DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purwakarta

regulasi_utama

Ringkasan

Restribusi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah dan pengendalian Izin pekerja bagi tenaga kerja asing perlu adanya penetapan Retribusi Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja AsingPerpanjangan;
b.bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan substansi dari Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Daerah yang berasal dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengesahaan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan. BUPATI PURWAKARTA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam bah an Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 2 50 Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 40 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Lingkungan Propinsi .Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pcmbentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ] 968 Nomor 31, Tambahan lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 2851); tentang Dalam 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat .. , 3
13.Peraturan Pemerinrah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas .Jeriis Penerimaan Negara Bukan
12.Peraturan Pernerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksariaan Tugas dan Wewenang Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6244);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas .Jenis Penerirnaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5333).
9.Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pernbcrian dan Pcmanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 );
8.Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pcmerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); ,. 4 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING MEMUTUSKAN: dan Menetapkan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA Dengan Persetujuan Bersarna

17.Peraturan Mcnteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
16.Peraturan Pemerintah Nornor 34 Tahun 2021 tentang Pengunaan Tenaga Kerja Asing (Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Negara Republik Indoesia Nomor 6646); IS. Peraturan Pernerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung kernudahan berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Negara Republik Indoesia Nomor 6622);
14.Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tent.ang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6322); Pajak yang Bcrlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6249); · . 5 kepentingan orang pribadi atau badan:
8.Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Penggunaan TKA adalah pungutan atas pemberian Pcngesahan RPTKA Perpanjangan kepada pemberi kerja tenaga asing di wilayah Kabupaten Purwakarta;
9.Tcnaga Kerja Asing. yang selanjut.nya disebut TM, adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah indonesia;
10.Pernberi Kerja Tcnaga Asing adalah bad an hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mernperkerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
11.Hasil penilaian kelayakan Pengesahan RPTKA yang selanjutnya disebut Hasil Penilaian Kelayakan adalah pcrmohonan pengesahan RfYfKA yang telah dinyatakan layak berdasarkan penilaian kelayakan;
7.Retribusi Daerah yang selanjutnya Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pernberian izm tertentu yang khusus disediakan danjatau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
6.Kcpala Dinas adalah Kepala PD yang membidangi urusan ketenagakerjaan; Daerah kabupaten dalam penye lenggaraan Urusan Pemerin tahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten;
5.Dinas adalah PD yang mcrnbidangi urusan Ketenagakerjaan;
2.Pernerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi keweriangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4.Pcrangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat -, 6
12.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut kctentuan pcraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk mc1akukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
14.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan I atau atau denda.
15.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir at au telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah atau tempat pcmbayaran lain yang ditctapkan oleh Bupati.
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLBadalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
17.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objcktif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kcwajiban perpajakan daerah dan retribusi dany atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pcraturan perundangundangan perpajakan daerah dan retribusi daerah, 17a. Rencana Pcnggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKAadalah rencana penggunaan TKApadajabatan tertentu dan jangka waktu tertentu. 17b. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah perset.ujuan penggunaan TKA yang 7 disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk. 17c. Dana Kornpensasi Pcnggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompcnsasi yang harus dibayar oleh Pernberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
18.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukt.i itu membuat jelas tindak pidana eli bidang retribusi yang terjadi scrta menemukan tersangkanya; I 9. Masa Retribusi adalah jangka waktu pemungutan retribusi sebagai pembayaran alas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dao /atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan.
20.Penyidik Pegawai Neger i Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undanga n. BAB IT NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI rasal2

(1)Dengan nama Retribusi Penggunaan TKA dipungut retribusi dari pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan olch Pemerintah Daerah.
(2)Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah pernberian Pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah.
(3)Tidak termasuk Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi Instansi 8 Pemcrintah, Perwakilan Negara Asing, Badan-badan Internasional, Lernbaga Sosial, Lernbaga Kcagamaan dan jabatan tcrtentu di Lernbaga Pendidikan. Pasa13
(1)Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Pemberi Kerja TKA yang mempcroleh Pengcsahan RPTKA perpanjangan.
(2)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi. BABIIl GOLONGAN RETRTBUSI Pasal 4 Retribusi Pengesahaan RPTKA Perpanjangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. BABrV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAAN JASA Pasal 5
(1)Besarnya Retribusi yang t.erutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan dengan tarif Retribusi.
(2)Tingkat pcnggunaan jasa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu Pengesahan RPTKAPerpanjangan.
(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta besaran tarif retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing didasarkan pada tujuan untuk menutupi seluruh biaya penyelenggaraan pemberian pelaya.nan Pengesahan RfYfKA Perpanjangan ..
(2)Biaya penyelenggaraan Pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi: penerbitan dokumen Pengesahan RPTKA Perpanjangan: pengawasan di lapangan; penegakan hukum; penatausahaan; biaya 9

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSr Pasa16

Pasal 9

(1)Retribusi dipungut setelah terbit Notifikasi perintah pembayaran perubahan di sistem TKAonline
(2)Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan menggunakan SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Bentuk dan lSI SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. TATACARAPEMUNGUTANRETRIBUSI BABVIII Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dipungut di wilayah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 8

WILAYAHPEMUNGUTAN BABVI STRUKTURDAN BESARANTARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1)Setiap orang pribadi atau badan yang rnemperoleh pelayanan yang diberikan dalam penerbitan Pengesahan RPTKA Perpanjangan wajib membayar retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan.
(2)Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar US $ 100 (seratus dolar Amerika) per jabatan per TKAper bulan dan dibayarkan dimuka.
(3)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD. BABVII dampak negatif dari Pengesahan RPTKA perpanjangan serta kegiatan Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Lokal sesuai ketentuan Peraturan perundangundangan. 10 muncul notifikasi pcrintah pcmbayaran perubahan dengan sejumlah nominal yang harus dibayarkan
1. c.Dinas Ketenagakerjaan menerbitkan SKRD dengan besaran yang ada di dalam notifikasi perintah bayar yang dikonversi kedalam nilai rupiah sesuai dengan rate yang telah ditentukan olch kernenterian keuangan
2. d.Perusahaan melakukan pcrnbayaran ke Bank .Iabar Bantcn dan menguopload bukti bayar ke sistem TKA online
3. c.Dinas Ketenagakerjaan mernvalidasi bukti setor.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai lata cara pembayaran rctribusi diatur dengan Peraturan Bupati. mengupload persyaratan pengesahan perpanjangan yang ada di sistern tka online
1. b.Setelah divcrifikasi oleh adrnin tka online pusat. akan asing RPTKA kerjaTenagapenggunaa. Perusahaan
(1)Pernbayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dalam hal pembayaran dilakukan di ternpat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus di setor ke kas daerah selambat-Iarnbatnya lx24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
(3)Pernbayaran retribusi harus dilunasi sekaligus untuk 12 (dua belas) bulan atau sesuai kontrak kerja dari pernberi kerja.
(4)Tatacara pembayaran ret ribusi sebagaimana dimaksud ayat (:i) adalah sebagai berikut :

Pasal 10

BABIX TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI 11

(1)Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Penggunaan TKA menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun tcrhitung sejak saat terutangnya Retribusi Penggunaan TKA, kecuali apabila Wajib Retribusi Pasa! 13 PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

BAB XII

BABX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang mernbayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, BABXI PENAGIHAN

Pasal 12

(1)Penagihan retribusi teru tang didahulu i dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejerus.
(2)Surat tagihan atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jat uh tempo pembayaran.
(3)Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(4)Sural. teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang dit.unjuk.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tatacara penagihan retribusi dan penerbitan sural teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dcngan Peraturan Bupati. 12
1. a.Nama dan alamat Wajib Retribusi;
(3)Permohonan penghapusan piutang Retribusi Pcnggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memuat :
(2)Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Bupati.
(1)Piutang Retribusi Penggunaan TKA yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Pasal 14

(5)Pengakuan utang Retribusi Penggunaan TKA secara langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan perrnohonan keberatan oleh Wajib Rct.ribusi.
(4)Pengakuan utang Retribusi Pcnggunaan TKA secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Retribusi dcngan kcsadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi Penggunaan TKA dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
1. b.Ada pengakuan utang retribusi penggunaan TKA dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3)Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
1. a.Diterbitkan surat teguran; atau
(2)Kedaluarsa Penagihan Retribusi Penggunaan TKA scbagaimana dimaksud pada ayat (I) tertangguh apabila: melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Penggunaan TKA. ,.. 13
(4)Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Bupati tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan -alasan yang jelas.
(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

BAS XIII KEBERATAN

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi Penggunaan TKA diatur dengan Peraturan Bupati.
1. b.Surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut Retribusi Penggunaan TKA bahwa piutang Retribusi Penggunaan TKA tersebut tidak dapat ditagih lagi; dan
2. c.Daftar piutang Retribusi Penggunaan TKAyang tidak tertagih.
3. a.Bukti salinan/tindasan SKRDdan STRD;
(4)Permohonan penghapusan piutang Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan:
1. c.Tahun Retribusi Penggunaan TKA
2. b.Jumlah piutang Retribusi Penggunaan TKA;dan 14
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu kepurusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi Penggunaan TKA dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam angka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(2)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ctiterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),harus memberikan keputusan.
(1)Atas kelebihan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

Pasal 17

PENGEMBALlAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

(2)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
(1)Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah dan pengendalian Izin pekerja bagi tenaga kerja asing perlu adanya penetapan Retribusi Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja AsingPerpanjangan;
b.bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan substansi dari Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Daerah yang berasal dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu

Menetapkan

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam bah an Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 2 50 Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 40 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Lingkungan Propinsi .Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pcmbentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ] 968 Nomor 31, Tambahan lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 2851); tentang Dalam 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat .. , 3
13.Peraturan Pemerinrah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas .Jeriis Penerimaan Negara Bukan
12.Peraturan Pernerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksariaan Tugas dan Wewenang Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6244);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas .Jenis Penerirnaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5333).
9.Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pernbcrian dan Pcmanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 );
8.Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pcmerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); ,. 4 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING MEMUTUSKAN: dan Menetapkan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA Dengan Persetujuan Bersarna

17.Peraturan Mcnteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
16.Peraturan Pemerintah Nornor 34 Tahun 2021 tentang Pengunaan Tenaga Kerja Asing (Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Negara Republik Indoesia Nomor 6646); IS. Peraturan Pernerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung kernudahan berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Negara Republik Indoesia Nomor 6622);
14.Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tent.ang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6322); Pajak yang Bcrlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6249); · . 5 kepentingan orang pribadi atau badan:
8.Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Penggunaan TKA adalah pungutan atas pemberian Pcngesahan RPTKA Perpanjangan kepada pemberi kerja tenaga asing di wilayah Kabupaten Purwakarta;
9.Tcnaga Kerja Asing. yang selanjut.nya disebut TM, adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah indonesia;
10.Pernberi Kerja Tcnaga Asing adalah bad an hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mernperkerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
11.Hasil penilaian kelayakan Pengesahan RPTKA yang selanjutnya disebut Hasil Penilaian Kelayakan adalah pcrmohonan pengesahan RfYfKA yang telah dinyatakan layak berdasarkan penilaian kelayakan;
7.Retribusi Daerah yang selanjutnya Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pernberian izm tertentu yang khusus disediakan danjatau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
6.Kcpala Dinas adalah Kepala PD yang membidangi urusan ketenagakerjaan; Daerah kabupaten dalam penye lenggaraan Urusan Pemerin tahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten;
5.Dinas adalah PD yang mcrnbidangi urusan Ketenagakerjaan;
2.Pernerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi keweriangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4.Pcrangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat -, 6
12.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut kctentuan pcraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk mc1akukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
14.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan I atau atau denda.
15.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir at au telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah atau tempat pcmbayaran lain yang ditctapkan oleh Bupati.
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLBadalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
17.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objcktif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kcwajiban perpajakan daerah dan retribusi dany atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pcraturan perundangundangan perpajakan daerah dan retribusi daerah, 17a. Rencana Pcnggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKAadalah rencana penggunaan TKApadajabatan tertentu dan jangka waktu tertentu. 17b. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah perset.ujuan penggunaan TKA yang 7 disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk. 17c. Dana Kornpensasi Pcnggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompcnsasi yang harus dibayar oleh Pernberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
18.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukt.i itu membuat jelas tindak pidana eli bidang retribusi yang terjadi scrta menemukan tersangkanya; I 9. Masa Retribusi adalah jangka waktu pemungutan retribusi sebagai pembayaran alas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dao /atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan.
20.Penyidik Pegawai Neger i Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undanga n. BAB IT NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI rasal2

(1)Dengan nama Retribusi Penggunaan TKA dipungut retribusi dari pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan olch Pemerintah Daerah.
(2)Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah pernberian Pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah.
(3)Tidak termasuk Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi Instansi 8 Pemcrintah, Perwakilan Negara Asing, Badan-badan Internasional, Lernbaga Sosial, Lernbaga Kcagamaan dan jabatan tcrtentu di Lernbaga Pendidikan. Pasa13
(1)Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Pemberi Kerja TKA yang mempcroleh Pengcsahan RPTKA perpanjangan.
(2)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi. BABIIl GOLONGAN RETRTBUSI Pasal 4 Retribusi Pengesahaan RPTKA Perpanjangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. BABrV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAAN JASA Pasal 5
(1)Besarnya Retribusi yang t.erutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan dengan tarif Retribusi.
(2)Tingkat pcnggunaan jasa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu Pengesahan RPTKAPerpanjangan.
(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta besaran tarif retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing didasarkan pada tujuan untuk menutupi seluruh biaya penyelenggaraan pemberian pelaya.nan Pengesahan RfYfKA Perpanjangan ..
(2)Biaya penyelenggaraan Pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi: penerbitan dokumen Pengesahan RPTKA Perpanjangan: pengawasan di lapangan; penegakan hukum; penatausahaan; biaya 9

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSr Pasa16

Pasal 9

(1)Retribusi dipungut setelah terbit Notifikasi perintah pembayaran perubahan di sistem TKAonline
(2)Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan menggunakan SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Bentuk dan lSI SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. TATACARAPEMUNGUTANRETRIBUSI BABVIII Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dipungut di wilayah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 8

WILAYAHPEMUNGUTAN BABVI STRUKTURDAN BESARANTARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1)Setiap orang pribadi atau badan yang rnemperoleh pelayanan yang diberikan dalam penerbitan Pengesahan RPTKA Perpanjangan wajib membayar retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan.
(2)Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar US $ 100 (seratus dolar Amerika) per jabatan per TKAper bulan dan dibayarkan dimuka.
(3)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD. BABVII dampak negatif dari Pengesahan RPTKA perpanjangan serta kegiatan Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Lokal sesuai ketentuan Peraturan perundangundangan. 10 muncul notifikasi pcrintah pcmbayaran perubahan dengan sejumlah nominal yang harus dibayarkan
1. c.Dinas Ketenagakerjaan menerbitkan SKRD dengan besaran yang ada di dalam notifikasi perintah bayar yang dikonversi kedalam nilai rupiah sesuai dengan rate yang telah ditentukan olch kernenterian keuangan
2. d.Perusahaan melakukan pcrnbayaran ke Bank .Iabar Bantcn dan menguopload bukti bayar ke sistem TKA online
3. c.Dinas Ketenagakerjaan mernvalidasi bukti setor.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai lata cara pembayaran rctribusi diatur dengan Peraturan Bupati. mengupload persyaratan pengesahan perpanjangan yang ada di sistern tka online
1. b.Setelah divcrifikasi oleh adrnin tka online pusat. akan asing RPTKA kerjaTenagapenggunaa. Perusahaan
(1)Pernbayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dalam hal pembayaran dilakukan di ternpat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus di setor ke kas daerah selambat-Iarnbatnya lx24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
(3)Pernbayaran retribusi harus dilunasi sekaligus untuk 12 (dua belas) bulan atau sesuai kontrak kerja dari pernberi kerja.
(4)Tatacara pembayaran ret ribusi sebagaimana dimaksud ayat (:i) adalah sebagai berikut :

Pasal 10

BABIX TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI 11

(1)Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Penggunaan TKA menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun tcrhitung sejak saat terutangnya Retribusi Penggunaan TKA, kecuali apabila Wajib Retribusi Pasa! 13 PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

BAB XII

BABX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

Pasal 12

(1)Penagihan retribusi teru tang didahulu i dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejerus.
(2)Surat tagihan atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jat uh tempo pembayaran.
(3)Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(4)Sural. teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang dit.unjuk.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tatacara penagihan retribusi dan penerbitan sural teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dcngan Peraturan Bupati. 12
1. a.Nama dan alamat Wajib Retribusi;
(3)Permohonan penghapusan piutang Retribusi Pcnggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memuat :
(2)Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Bupati.
(1)Piutang Retribusi Penggunaan TKA yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Pasal 14

(5)Pengakuan utang Retribusi Penggunaan TKA secara langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan perrnohonan keberatan oleh Wajib Rct.ribusi.
(4)Pengakuan utang Retribusi Pcnggunaan TKA secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Retribusi dcngan kcsadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi Penggunaan TKA dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
1. b.Ada pengakuan utang retribusi penggunaan TKA dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3)Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
1. a.Diterbitkan surat teguran; atau
(2)Kedaluarsa Penagihan Retribusi Penggunaan TKA scbagaimana dimaksud pada ayat (I) tertangguh apabila: melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Penggunaan TKA. ,.. 13
(4)Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Bupati tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan -alasan yang jelas.
(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

BAS XIII KEBERATAN

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi Penggunaan TKA diatur dengan Peraturan Bupati.
1. b.Surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut Retribusi Penggunaan TKA bahwa piutang Retribusi Penggunaan TKA tersebut tidak dapat ditagih lagi; dan
2. c.Daftar piutang Retribusi Penggunaan TKAyang tidak tertagih.
3. a.Bukti salinan/tindasan SKRDdan STRD;
(4)Permohonan penghapusan piutang Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan:
1. c.Tahun Retribusi Penggunaan TKA
2. b.Jumlah piutang Retribusi Penggunaan TKA;dan 14
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu kepurusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi Penggunaan TKA dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam angka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(2)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ctiterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),harus memberikan keputusan.
(1)Atas kelebihan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

Pasal 17

PENGEMBALlAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

(2)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
(1)Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.