Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2022
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 25
Ringkasan
Restribusi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Restribusi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengesahaan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan. BUPATI PURWAKARTA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT
40 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
Lingkungan Propinsi .Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pcmbentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ] 968 Nomor 31, Tambahan lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 2851); tentang Dalam 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten
Mengingat .. , 3
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6573); ,. 4 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING BAB I KETENTUAN UMUM BUPATI PURWAKARTA MEMUTUSKAN: dan Menetapkan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA Dengan Persetujuan Bersarna
IS. Peraturan Pernerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung kernudahan berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Negara Republik Indoesia Nomor 6622);
Pajak yang Bcrlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6249); · . 5 kepentingan orang pribadi atau badan:
Daerah kabupaten dalam penye lenggaraan Urusan Pemerin tahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten;
17b. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah perset.ujuan penggunaan TKA yang 7 disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk. 17c. Dana Kornpensasi Pcnggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompcnsasi yang harus dibayar oleh Pernberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
I 9. Masa Retribusi adalah jangka waktu pemungutan retribusi sebagai pembayaran alas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dao /atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan.
BAB IT NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI rasal2
Pasa13
BABIIl GOLONGAN RETRTBUSI Pasal 4 Retribusi Pengesahaan RPTKA Perpanjangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. BABrV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAAN JASA Pasal 5
BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSr Pasa16
BAB V
TATACARAPEMUNGUTANRETRIBUSI BABVIII Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dipungut di wilayah Kabupaten Purwakarta.
WILAYAHPEMUNGUTAN BABVI STRUKTURDAN BESARANTARIF RETRIBUSI
BABVII dampak negatif dari Pengesahan RPTKA perpanjangan serta kegiatan Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Lokal sesuai ketentuan Peraturan perundangundangan. 10 muncul notifikasi pcrintah pcmbayaran perubahan dengan sejumlah nominal yang harus dibayarkan
mengupload persyaratan pengesahan perpanjangan yang ada di sistern tka online
BABIX TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI 11
BAB XII
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang mernbayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, BABXI PENAGIHAN
12
melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Penggunaan TKA. ,.. 13
BAS XIII KEBERATAN
PENGEMBALlAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Membuka PDF…
Dokumen