DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang meliputi Ketentuan Umum, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan, Pembiayaan dan Pendanaan, Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utarna dalam mencapru keberhasilan pembangunan pertaman dan berkontribust bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan diperlukan perlindungan dan pernberdavaan,
b.bahwa perluldungan dan pemberdavaan petaru diperlukan akibat kecenderungan adanya perubahan iklirn, globalisasi dan gejolak ekonomi global. kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha serta sistem pasar vang adak berpihak kepada petaru,
c.bahwa untuk membenkan arah, landasan dan kepasuan hukum bagt pelaksanaan strategi dan kebijakan perlmdungan dan pemberdayaan petaru diperlukan pengaturan yang duetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pernberdayaan Petam, DENGAN RAHMATTUHAN YANG t.1AHA ESA BUPATI PURWAKARTA, PERATURJ\N DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUNDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT Menimbang \ -, 2

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembenwkan Daerah-daerah Kabupaten Dalarn Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tabun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4.Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Mengingat tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2023 tentang Penetapan Peraruran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2023 Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
8.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tabun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 6856);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lcmbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6608): 2013Tabun19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 I);
6.Undang-undang Nomor )8 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7.Undang-undang Nomor Perundang-undanganPeraturanPernbentukan 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang '. .. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2.Bupati adaJah Bupati Purwakarta.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah BupatJ sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah daJam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Desa adaJah kesatuan masyarakai hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan Zatau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistcm pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETAN] Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATI PURWAKARTA
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 222); Menetapkan , " s kesulitan mcmperoleb prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagaJan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
8.Pernberdayaan Petani adaJah segala upaya untuk meningkatkan kemarnpuan petani untuk melaksanakan usaha tan. yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistern dan saran a pemasaran bas. I pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan laban pertanian, kcmudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan kelembagaan petani,
9.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan danj'atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tan. di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
10.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya aJam hayan dengan bantuan teknologi, modal, renaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoduas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan. dan/atau petemakan dalam suatu agroekosistern
11.Komodltas Pertanian adalah hasil dan usaha tan. yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan
12.Kornoduas Unggulan Daerah adalah komoditas pertarnan yang ada d. daerah
13.Usaha Tom ndalah kegiatan daJam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi. produksi/budi days, penanganan pasceoanen. pengolahan. pernasaran hasil darr/atau jasa penunjang
14.Pelaku Usaha adaJah seuap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertaman, pengolahan dan pemasaran upaya untuk permasaJahanrnernbantu petani daJam menghadapi
6.Badan Usaha Mihk Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimihki oleh Daerah.
7.Perlindungan Petaru adalah segaJa , .' • 6 hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
15.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16.Kelernbagaan Petani adaJah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
17.Kelompok Tani adaJah kurnpulan Petani/peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
18.Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
19.Asosiasi Komoditas Pertanian adaJah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
20.Komoditas Unggulan adaJah hasil Usaha Tani yang bemilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
21.Kekayaan InteiektuaJ adaJah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
22.Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
23.Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri daJam pertanggungan risiko Usaha Tani. , -, 7 dilakukan berdasarkan pada:

a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
b.rencana tata ruang wilayah;
c.perkembangan i1mupengetahuan dan teknologi;
d.tingkat pertumbuhan ekonomi;
e.jumlah Petani;
f.kebutuhan prasarana dan sarana;
g.kelayakan teknis dan ekonornis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya Daerah;

(3)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
1. a.rencana pembangunan Daerah; terarah,dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

24.Badan Usaha Milik Petani adalah Lembaga ekonomi Petani yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26.Regenerasi Petani adalah proses perernajaan Petani daJam menjamin keberJanjutan Usaha Tani dengan menciptakan Petani baru dan/atau Petani muda.
27.Organisme Pengganggu Turnbuhan, yang selanjutnya disingkat OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidu pan , atau menyebabkan kematian tumbuhan. , «, 8 Pasal 6

(1)Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
(2)Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
1. a.prasarana dan sarana produksi Pertanian;
2. b.kepastian usaha;
3. c.harga Komoditas Pertanian;

BAB IL

PERENCANAAN Pasal 2

Pasal 5

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 4

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pertanian dengan melibatkan penyuluh pertanian dan Petani.
(2)Dalam menyusun Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pertanian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 3

(1)Bupati menetapkan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
(2)Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Provinsi.
1. b.rencana pembangunan pertanian; dan
2. c.rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah,
(4)Rencana pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati. , " 9 BAS III PERLINDUNGAN PETANI 8agian Kesatu Umum Pasal 8
(1)Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 6 ayat (2).
(2)Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud daJam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf c dan huruf g kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah. pemberdayaanprograma. keselarasan dengan masyarakat; dan
1. b.peran serta masyarakat dan/atau pemangku PasaJ 7 (I) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud daJam Pasal 5 memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
(2)Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun dengan mempertimbangkan:
1. d.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
2. e.ganti rugi gagaI panen akibat kejadian luar biasa.;
3. f.sistem peringatan dini dan penanganan dampak peru bahan iklim: dan
4. g.asuransi pertanian.
(3)Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
1. a.pendidikan dan pelalihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
4. d.konsolidasi dan jarninan luasan lahan Pertanian;
5. e.penyediaan fasilitas pembiayaan dan pennodalan;
6. f.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknoJogi, dan informasi; dan
7. g.penguatan Kelembagaan Petani. , .. 10 Pasal 9
(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya menyediakan danj'atau rnengelola prasarana dan sarana produksi Pertaman bagi Petam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a
(2)Prasarana Pen.aruao sebagatmana dimaksud pada ayat (11 meliputi:
1. a.jalan Usaha Tani, jalan produksi;
2. b.dam, jaringan irigasi, embung; dan
3. c.pergudangan dan pasar,
(3)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) secara tepat waktu dan tepal rnutu serta harga terjangkau bagi Petani disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
(4)Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mehputi:
1. a.benih, bibit, bakalan temak, pupuk. pestisida, pakan, dan obat hewan seSU81dengan standar rnuru, dan
2. b.alai dan mesin sesuai standar rnutu dan kondisr spesiflk lokasi, Baglan Kedua Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian diberikan kepada
3. a.Petam penggarap tanaman pangan )ang tidak mermhki lahan Usahn Tani dan menggarap pahng luas 2 (dua) hektare,
4. b.Petam yang rnemrliki lahan dan melakukan usaha budi daya tannman pangan pada !ahan paling luas 2 (dual hektare: dan/atauf'etani peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
5. c.Peraru horukultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan '. 11 8agian Ketiga Kepastian Usaha Pasa! 12 Untuk menjamin kepastian usaha bagi Petani sebagaimana

Pasal 11

(1)Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang dibutuhkan Petani.
(2)Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayal (4)yang dibutuhkan Pctani. Pasall0 Petani berkewajiban memelihara prasarana yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). menghasilkan Sarana Produksi Pertanian yang berkualitas.
(7)Penyediaan Sarana Produksi Pertanian sebagairnana dimaksud pada ayat (4) diutamakan menggunakan produksi dalam negeri. temak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaterr/Kota lain.
(6)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, dan Kelembagaan Petani dalam
(5)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.pengawasan penggunaan sarana pertanian;
2. b.pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam Daerah;
3. c.pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah;
4. d.pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
5. e.pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah; dan
6. f.Penyediaan benih/bibit temak dan hijauan pakan , .. 12
(1)Pemerintah Daerah berkewajiban rnenciptakan kondisi yang menghasilkan harga kornoditas pertanian yang

Pasal 14

Kerentuan lebih Janjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1)Jaminan pernasaran sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 12 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan, dan dapat dilakukan melaJui:
1. a.pembeJian secara langsung;
2. b.penampungan hasil Usaha Tani; danj'atau
3. c.pemberian fasilitas akses pasar.
(2)Untuk melaksanakan pembelian secara Jangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat membentuk dan menugaskan SUMO yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian. dimaksud dalam Pasa16 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban:
1. a.menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alarn, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
2. b.rnemberikan jamioan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang meJaksanakan Usaha Tani sebagai program Pernerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
3. c.memberikan keringanan pembayaran Pajak Surni dan 8angunan bagi lahan pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
4. d.mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian. '. .' 13
(1)Pemerintah Oaerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian Juar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
1. a.menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tan am yang rusak;
2. b.menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
3. c.menetapkan besaran ganti rugi tanarnan dan/atau ternak.

Pasal 16

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. menguntungkan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dengan menetapkan:

a.harga dasar komoditas pertanian;
b.tempat pemasukan komoditas pertanian dari daerah Jain;
c.persyaratan administratif dan standar mutu;
d.struktur pasar produk pertanian yang berimbang; dan
e.kebijakan stabilisasi barga pangan.

(2)Ketentuan Jebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. " .' 14 Bagian Kede[apan Asuransi Pertanian Pasall9
(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungj Usaha Tarii yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 6 ayat (2) huruf g dalam bentuk Asuransi Pertanian.
(2)Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dati kerugian gagal panen akibat:
(1)Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim untuk menghindari potensi teIjadinya gagal panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayal (2) huruf f.
(2)Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus akurat, tepat waktu, menjangkau seluruh wilayah Daerah dan dapat diakses dengan mudah dan cepat.
(3)Pemerintah Daerah mengantisipasi gagalnya panen dengan melakukan
1. a.peramalan serangan OPT, serangan hama dan/atau wabah penyakit menular; dan
2. b.upaya penanganan terhadap perkiraan iklim dan peramalan serangan OPT, serangan hama, dan Zatau wabah penyakit hewan menular.
(4)Ketentuan lebih Janjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur daJam Peraturan Bupati,
(3)Ketentuan lebih laniut mengenai ganti rugi gaga! panen akibat kejadian luar biasa diatur dengan Peraturan Bupati. .. " 15 pengawasandanpelaksanaan,perencanaan, BABIV PEMBEROAYAANPETANI Umum Pasal 22
(1)Pernerintah Oaerah melakukan koordinasi dalam

Pasal 21

(1)Pemerintah Oaerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap petani untuk menjsdi peserta Asuransi Pertanian.
(2)Fasilitasi sebagairnana dimaksud pads ayat (I) meliputi:
1. a.kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta:
2. b.kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
3. c.sosialisasi program asuransi rerhadap Petani dan perusahaan asuransi; dao /atau
4. d.bantuan pembayaran premi.
(3)Ketenruan lebih lanjut mengenai fasilitasi Asuransi Pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pernerintah Oaerah dapat bekerja sarna dengan badan usaha rnilik negara dan/arau BUMO di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.

a.bencana alam;
b.serangan OPT;
c.wabah penyakit hewan menular;
d.dampak perubahan iklim; dan/atau
e.jenis risiko lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)AsuranSl petani selain sebagaimana dimaksud pada aya; (I) dan (2) diberikan asuransi BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman sesuai kemampuan keuangan daerah '. .' 16 Pasa124
(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan badan atau lembaga yang terakreditasi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
(2)Kerjasama sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undanga n.
(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani.
(2)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
2. b.pemberian beasiswa bagi petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian; atau
3. c.pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
(3)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada petani yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) menerapkan dan membagi pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya. Pemberdayaan Petani dengan Pemelintah dan Pemerintah Provinsi.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). .' 17
(1)Pernerintah Dacrah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian. pemasaran;
1. b.analisis kelayakan usaha;
2. e.teknologi informasi Pertanian;
3. d.kemitraan dengan Pelaku Usaha; atau
4. e.tata cara memperoleh kekayaan intelektual.
(5)Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling sedikit 1 [satu] orang penyuluh dalam 1 (satu) desa.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Pemerintah Oaerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan seeara berkelanjutan kepada Petani.
(2)Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kelompok tani.
(3)PeJaksanaan penyuluhan dan pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Oaerah atau bekerja sarna dengan masyarakat, badan atau lernbaga yang berpengalarnan di bidang penyuluhan dan pendampingan Pertanian.
(4)Materi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
1. a.tata eara budi daya, pasca panen, pengolahan dan .' 18

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…