DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 26 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purwakarta

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan penambahan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan tambahan investasi langsung yang bersifat jangka panjang dan permanen ke PDAM Kabupaten Purwakarta dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui penyertaan modal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
17.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat;
18.Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Purwakarta Nomor 3/PD/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tk. II Purwakarta;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 11);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATI PURWAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAH DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi di bidang perekonomian dan pembangunan.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
8.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
9.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10.Investasi langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
11.Investasi lansung jangka panjang yang bersifat permanen adalah investasi dengan maksud untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali dan bertujuan untuk menghasilkan pendapatan daerah dan/atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
12.Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan berupa dana maupun barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta.
13.Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang bergerak di bidang pelayanan air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Purwakarta Nomor 3/PD/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tk II Purwakarta.
14.Bagian Laba adalah bagi hasil laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal pada PDAM bertujuan untuk pengembangan usaha PDAM, menambah pendapatan asli daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air minum serta ikut serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
(2)Pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan ketersediaan sambungan instalasi air minum di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2020 sebanyak 24.600 sambungan langsung, dengan perincian sebagai berikut :
1. a.Program Perpres 9 Tahun 2009 : 3.000 SL
2. b.Program Reguler : 21.600 SL

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal adalah penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada PDAM.
(2)Nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah ke PDAM, sampai dengan tahun 2014 sejumlah Rp. 8.566.399.997,- (delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
(3)Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 59.383.000.000,- (lima puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
(4)Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 67.949.399.997,- (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
(5)Tata cara penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan bagian dari rencana program pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp. 92.731.000.000,- (sembilan puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah) sesuai dengan financial reform PDAM Kabupaten Purwakarta dari Australian AID – Indonesia Infrastructure Initiative.

Pasal 5

(1)Besarnya jumlah penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Apabila sampai dengan akhir tahun 2017 jumlah penambahan Penyertaan Modal belum mencapai jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan Penyertaan Modal pada tahun anggaran berikutnya.
(3)Apabila Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penambahan Penyertaan Modal melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3), maka akan dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah ini.
(4)Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaporkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Penyertaan Modal pada PDAM dilaksanakan dengan cara Investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen dan dianggarkan dalam pengeluaran Pembiayaan Daerah.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air minum.

BAB V

PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 7

(1)Bupati dapat menunjuk OPD untuk melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan Penyertaan Modal kepada PDAM.
(2)Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal oleh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Komite Penyertaan Modal yang keanggotaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tugas pokok dan fungsi Komite Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Dalam hal PDAM mengalami kerugian sebagai akibat kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan Investasi langsung berdasarkan audit dari pejabat yang berwenang, Pemerintah Daerah dapat menghentikan penambahan Penyertaan Modal.
(2)Penghentian penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD.
(3)Pelaksanaan penghentian penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada DPRD.

BAB VI

PENGATURAN BAGIAN LABA

Pasal 9

(1)Penyertaan Modal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air minum.
(2)Bagian Laba yang diperoleh dari Penyertaan Modal menjadi hak Pemerintah Daerah yang dihitung dan disetorkan setiap 1 (satu ) tahun buku kegiatan usaha perusahaan.
(3)Bagian Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Penerimaan Daerah tahun anggaran berikutnya.
(4)Besaran Bagian Laba yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari laba bersih PDAM, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

RESIKO

Pasal 10

(1)Resiko yang timbul dari pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang bersifat tidak disengaja menjadi resiko yang ditanggung bersama antara PDAM dengan Pemerintah Daerah.
(2)Resiko pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang timbul sebagai akibat dari kelalaian manajemen menjadi tanggung jawab PDAM.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan penambahan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan tambahan investasi langsung yang bersifat jangka panjang dan permanen ke PDAM Kabupaten Purwakarta dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui penyertaan modal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
17.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat;
18.Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Purwakarta Nomor 3/PD/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tk. II Purwakarta;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 11);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATI PURWAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAH DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi di bidang perekonomian dan pembangunan.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
8.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
9.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10.Investasi langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
11.Investasi lansung jangka panjang yang bersifat permanen adalah investasi dengan maksud untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali dan bertujuan untuk menghasilkan pendapatan daerah dan/atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
12.Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan berupa dana maupun barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta.
13.Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang bergerak di bidang pelayanan air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Purwakarta Nomor 3/PD/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tk II Purwakarta.
14.Bagian Laba adalah bagi hasil laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal pada PDAM bertujuan untuk pengembangan usaha PDAM, menambah pendapatan asli daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air minum serta ikut serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
(2)Pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan ketersediaan sambungan instalasi air minum di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2020 sebanyak 24.600 sambungan langsung, dengan perincian sebagai berikut :
1. a.Program Perpres 9 Tahun 2009 : 3.000 SL
2. b.Program Reguler : 21.600 SL

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal adalah penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada PDAM.
(2)Nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah ke PDAM, sampai dengan tahun 2014 sejumlah Rp. 8.566.399.997,- (delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
(3)Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 59.383.000.000,- (lima puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
(4)Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 67.949.399.997,- (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
(5)Tata cara penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Besarnya jumlah penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Apabila sampai dengan akhir tahun 2017 jumlah penambahan Penyertaan Modal belum mencapai jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan Penyertaan Modal pada tahun anggaran berikutnya.
(3)Apabila Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penambahan Penyertaan Modal melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3), maka akan dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah ini.
(4)Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaporkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Penyertaan Modal pada PDAM dilaksanakan dengan cara Investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen dan dianggarkan dalam pengeluaran Pembiayaan Daerah.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air minum.

BAB V

PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 7

(1)Bupati dapat menunjuk OPD untuk melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan Penyertaan Modal kepada PDAM.
(2)Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal oleh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Komite Penyertaan Modal yang keanggotaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tugas pokok dan fungsi Komite Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Dalam hal PDAM mengalami kerugian sebagai akibat kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan Investasi langsung berdasarkan audit dari pejabat yang berwenang, Pemerintah Daerah dapat menghentikan penambahan Penyertaan Modal.
(2)Penghentian penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD.
(3)Pelaksanaan penghentian penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada DPRD.

BAB VI

PENGATURAN BAGIAN LABA

Pasal 9

(1)Penyertaan Modal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air minum.
(2)Bagian Laba yang diperoleh dari Penyertaan Modal menjadi hak Pemerintah Daerah yang dihitung dan disetorkan setiap 1 (satu ) tahun buku kegiatan usaha perusahaan.
(3)Bagian Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Penerimaan Daerah tahun anggaran berikutnya.
(4)Besaran Bagian Laba yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari laba bersih PDAM, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

RESIKO

Pasal 10

(1)Resiko yang timbul dari pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang bersifat tidak disengaja menjadi resiko yang ditanggung bersama antara PDAM dengan Pemerintah Daerah.
(2)Resiko pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang timbul sebagai akibat dari kelalaian manajemen menjadi tanggung jawab PDAM.