DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAlf DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAlf BELAlfJA DAERAH TAHUN AlfGGARAN 2018 (Rp.5.000.000.000,-)Surplus/(Defisit) _______ (-) Rp.2.169.982.022.252,-b. Belanja Daerah

BAB II

STRUKTUR APBD

Pasal 2

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp.2.164.982.022.252,-
1. 20.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
2. 19.Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
3. 18.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
4. 17.Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan / atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan,perjanjian,atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
5. 16.Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/ atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
6. 15.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
7. 14.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
8. 13.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
a.Pendapatan Hibah Rp. 0,-
b.Dana Darurat Rp. 0,-
c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 144.988.124.201,-
d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Sejumlah Rp. 285.846. 991.000,-
e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 22.203.120.000,-

(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : Rp. 107.432.241.832,- Rp. 854.419.670.000,- Rp. 282.960.716.000,-
1. a.Dana Bagi Hasil sejumlah
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: Rp. 151.496.538.145,- Rp. 5.322.389.600,- Rp. 280.085.830.574,- Rp. 30.226.400.900,-
1. a.Pajak Daerah sejumlah
2. b.Retribusi Daerah sejumlah
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : Baglan Kesatu Pendapatan

Pasal 3

(I) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a.PendapatanAsliDaerahsejumlah Rp. 467.131.159.219,-
b.Dana Perimbangan sejumlah Rp.1.244.812.627.832,-
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlahRp. 453.038.235.201,- 0,- 5.000.000.000,- (-) Rp. 15.000.000.000,- (-) Pembiayaan Netto Rp. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp.
b.Pengeluaran Rp. 20.000.000.000,-a. Penerimaan
c.Pembiayaan Daerah

(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)sejumlah Rp. 20.000.000.000,-
2. b.Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,-
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,-
5. e.Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Sejumlah Rp. 0,-
6. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,-
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pembiayaan : Rp. 20.000.000.000,- Rp. 15.000.000.000,- Penerimaan sejumlah Pengeluaran sejumlah a. b.
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari: Rp. 149.260.032.500,- Rp. 415.704.213.157,- Rp. 351.465.773.858,-

Pasal 5

(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp. 263.040.526.576,- Rp. 500.000.000,- 0,- 0,- 45.179.860.100,- 5.000.000 .000 ,- 11.977 .699 .055,- 927.853.917.006,-Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Bunga sejumlah
3. c.Belanja Subsidi sejumlah
4. d.Belanja Hibah sejumlah
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah
6. f.Belanja Bagi Hasil kepada Prov./Kab/Kota
7. g.Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov. /Kab/Kota
8. h.Belanja Tidak Terduga sejumlah
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.1.253.552.002.737,-
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 916.430.019.515,-

Pasal 4

(6)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(7)Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
(8)Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
(5)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluaan mendesak.
1. a.menggunakan dana dari basil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(4)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 6

a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,-
b.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 10.000.000.000,-
c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 5.000.000.000,-
d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,- Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Keputusan Bupati tentang Penetapan DPA- SKPDsebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
m.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 8

f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
i.Lampiran IX
j.Lampiran x
k.Lampiran XI
e.Lampiran V
d.LampiranIV
c.Lampiran III
a.Lampiran I
b.Lampiran II Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah; Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Asset lainnya; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini (Pemeliharaan 5°/o); I. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

(9)Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. ' . . . NOREG PERATURANDAERAH KABUPATEN PURWAKARTA PROVINS! JAWA BARAT: (9/326/2017)•• LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTATAHUN 2017 NOMOR' Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 2.') o~/)K Zo~ SEKRE ARIS DAERAH KABUPAT PURWAKARTA, • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta .

Pasal 9

BAB Ill KETENTUAR PENUTUP

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAlf DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAlf BELAlfJA DAERAH TAHUN AlfGGARAN 2018 (Rp.5.000.000.000,-)Surplus/(Defisit) _______ (-) Rp.2.169.982.022.252,-b. Belanja Daerah

BAB II

STRUKTUR APBD

Pasal 2

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp.2.164.982.022.252,-
1. 20.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
2. 19.Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
3. 18.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
4. 17.Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan / atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan,perjanjian,atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
5. 16.Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/ atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
6. 15.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
7. 14.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
8. 13.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
a.Pendapatan Hibah Rp. 0,-
b.Dana Darurat Rp. 0,-
c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 144.988.124.201,-
d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Sejumlah Rp. 285.846. 991.000,-
e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 22.203.120.000,-

(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : Rp. 107.432.241.832,- Rp. 854.419.670.000,- Rp. 282.960.716.000,-
1. a.Dana Bagi Hasil sejumlah
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: Rp. 151.496.538.145,- Rp. 5.322.389.600,- Rp. 280.085.830.574,- Rp. 30.226.400.900,-
1. a.Pajak Daerah sejumlah
2. b.Retribusi Daerah sejumlah
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : Baglan Kesatu Pendapatan

Pasal 3

(I) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a.PendapatanAsliDaerahsejumlah Rp. 467.131.159.219,-
b.Dana Perimbangan sejumlah Rp.1.244.812.627.832,-
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlahRp. 453.038.235.201,- 0,- 5.000.000.000,- (-) Rp. 15.000.000.000,- (-) Pembiayaan Netto Rp. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp.
b.Pengeluaran Rp. 20.000.000.000,-a. Penerimaan
c.Pembiayaan Daerah

(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)sejumlah Rp. 20.000.000.000,-
2. b.Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,-
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,-
5. e.Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Sejumlah Rp. 0,-
6. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,-
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pembiayaan : Rp. 20.000.000.000,- Rp. 15.000.000.000,- Penerimaan sejumlah Pengeluaran sejumlah a. b.
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari: Rp. 149.260.032.500,- Rp. 415.704.213.157,- Rp. 351.465.773.858,-

Pasal 5

(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp. 263.040.526.576,- Rp. 500.000.000,- 0,- 0,- 45.179.860.100,- 5.000.000 .000 ,- 11.977 .699 .055,- 927.853.917.006,-Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Bunga sejumlah
3. c.Belanja Subsidi sejumlah
4. d.Belanja Hibah sejumlah
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah
6. f.Belanja Bagi Hasil kepada Prov./Kab/Kota
7. g.Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov. /Kab/Kota
8. h.Belanja Tidak Terduga sejumlah
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.1.253.552.002.737,-
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 916.430.019.515,-

Pasal 4

(6)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(7)Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
(8)Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
(5)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluaan mendesak.
1. a.menggunakan dana dari basil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(4)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 6

a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,-
b.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 10.000.000.000,-
c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 5.000.000.000,-
d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,- Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Keputusan Bupati tentang Penetapan DPA- SKPDsebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
m.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 8

f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
i.Lampiran IX
j.Lampiran x
k.Lampiran XI
e.Lampiran V
d.LampiranIV
c.Lampiran III
a.Lampiran I
b.Lampiran II Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah; Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Asset lainnya; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini (Pemeliharaan 5°/o); I. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;

Pasal 7

(9)Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. ' . . . NOREG PERATURANDAERAH KABUPATEN PURWAKARTA PROVINS! JAWA BARAT: (9/326/2017)•• LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTATAHUN 2017 NOMOR' Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 2.') o~/)K Zo~ SEKRE ARIS DAERAH KABUPAT PURWAKARTA, • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta .

Pasal 9

BAB Ill KETENTUAR PENUTUP