DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang meliputi Ketentuan Umum, Kewenangan, Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Hak, Kewajiban dan Larangan, Peran Serta Masyarakat, Sistem Informasi Lingkungan Hidup, Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup, Kerjasama, Pembinaan dan Pengawasan, Penerapan Sanksi Administrastif, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Iingkungan hidup yang baik dan sehat adaJah hak asasi setiap warga negara dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia sehingga perlu dilindungi dan dikelola;
b.bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh- sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepen tingan
c.bahwa Kabupat.en Purwakarta memiliki kekayaan yang berasal dan lingkungan hidup berupa sumber daya aJam sebagai modal dasar pembangunan disegala bidang kehidupan. sehingga lingkungan hidup perlu dilindungi dipehhara, dilestarikan dan dima.nfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan rnasyarakat; BUPATI PURWAKARTA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LlNGKUNGAN HIDUP TEN TANG NOMOR 9 TAHUN 2023 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA B PAT) PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT , 2
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengeJolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 teruang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 [entang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam saiu peraturan daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada buruf a. huruf b. huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerab ten tang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; I. PasaJ 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 4 Tahun 1968 (entang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan PropinsiJawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851): 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perhndungan dan Pengelolaan Ltnglrungan Hidup (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara RepubLik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Mengingat 3 MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNOAN DAN PENGELOLAAN UNGKUNGAN HIDUP Merietapkan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATI PURWAKARTA Dengan Persetujuan Bersama dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634). pengawasan, dan penegakan hukum
9.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lmgkungan I hclup yang selanjutnya disebut RPPI~H adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, permasalahan lingkungan hidup serta upaya pemeliharaan,pengendalian.pemanfaatan, mernpengaruhi a1am itu sendin, kelangsungan perikehidupan. dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lam.
8.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan rungsi Lmgkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup vang mehputi perencanaan. perilakunya, yangdanmanusiatermasuk BABI KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Dacrah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2.Bupau adalah Bupati Purwakarta.
3.Pemerint.ah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerint.ahan yang menjadi kcwcnangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkatdaerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Jingkungan hrdup
6.Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah )ang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
7.Lingkungan Hidup adalah kesaruan ruang dengan semua benda, daya. keadaan, dan makhluk hidup. 5 perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10.Ekosistern adalah latanan UDSur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas Jingkungan hidup. 1L Pelestarian fungsi lingkungan hid up adalab rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12.Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukan kedalarnnya.
13.Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas surnber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesaruan ekosistem.
14.Kajian Lingkungan Hidup Strategis )ang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analistis yang sistematis, menyeluruh. dan partisipatip untuk memasukan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suaru wilayah danj'atau kebijakan, rencana dan/atau program.
15.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDALadaJah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan Zatau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan kepurusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta terrnuat dalam Perizinan Berusaha, atau perserujuan Pemerintah Pusat atau Pemerint:ah Dacrah.
16.Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ANDALadalah telaahan secara cermat dan mendala.m tentang Dampak penung suaru rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
20.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Iingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pernerintah daerah
21.Formulir UKL-UPLadalah isian ruang lingkup UKlrUPL.
22.Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiaran yang telah mendapatkan persetujuan dari pernerintah pusat atau pernerintah daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
23.Surat Pemyar.aan Kesanggupan Pengelolaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dan penanggungjawab usaha danj'arau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha
17.Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dan rencana Usaha dan /atau Kegiatan.
18.Renca.na Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pernantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena darnpak akibat dan rencana Usaha darr/atau Kegiatan.
19.Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RPL Rinci adaJah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dan rencana usaha dan /atau kegiatan yang berada daJamkawasan yang sudah rnemilki Amdal kawasan. 7 dan/atau kegiatannya diluar usaha danj'atau Kegiatan yang \\ajlb AMDALatau UKP-UPL.
24.Perizman Berusaha adalah legahtas yang diberikan kepada pclaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
25.Perserujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh pernerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan }ang dilakukan oleh instansi pemerintah
26.Badan air adaJah air yang terkurnpul dalam suatu wadah balk alami maupun buatan yang mernpunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kmuawi, dan hayan
27.Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makbJuk hid up, zar, energi. dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan,
28.Mutu air adalah ukuran kondisi air pada wakru dan ternpat tertentu yang diukur dan/atau druji berdasarkan parameter tertentu dan metode rerteruu seSU8I dengan ketenruan peraturan perundang- undangan
29.Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makbluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau han!') ada danj'atau unsur pencemar yang duenggang keberadaannya di dalam air
30.Air Limbah adalah arr yang berasal dan suatu proses daJam suatu kegiatan
31.Baku Mutu AIr Limbah adaJah ukuran batas 318U kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar ~ang ditenggang keberadaannya dalam air hmbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu usaha dan/atau kegiatan
32.Udara Ambien adalah udara bcbas di permukaan bum! pada lapisan rroposfir yang berada dl dalam wilavah ) urisdikst Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehaian manusra, makhluk hidup. dan unsur hngkungan hidup lainnya •
33.Mutu Udara adaJah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur danj'atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
34.Pencemar Udara adalab zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara,
35.Pencemaran Udara adaJah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan / atau komponen lainnya ke daJam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan.
36.Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai pencemar udara yang ditenggang keberadaannya daJam udara ambien.
37.Emisi adalah pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan atau tidak mempunyai potensi pencemaran udara.
38.Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada danj'atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya daJam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Iingkungan hidup
39.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, sat, energi, dan/atau komponen lain ke daJam Iingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Iingkungan hidup yang telah ditetapkan.
40.Kerusakan Lingkungan Hidup adaJah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisiko kirnia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan Iingkungan hidup.
41.Perusakan Lingkungan Hidup adaJah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, darr/atau hayati Iingkungan hidup sehmgga melampaui kriteria baku kerusakan Iingkungan hidup . 9 serta kelangsungan hidup man usia dan makhluk hidup lain.
48.Sistem lnformasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivttas orang yang menggunakan teknologi unruk mendukung operasi dan manajemen Iingkungan hid up.
49.Perserujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau analisis mengenal dampak lalu lintas usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan perundang undangan. kesehatan.hidup,Iingkungan
42.Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kirnia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
43.Lirnbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
44.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah 83adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3
45.Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah non 83 adalah sisa suatu usaha danj'atau kegiatan yang tidak rnenunjukan karakteristik limbah 83.
46.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah 83 adalah sisa suatu usaha danj'atau kegiatan yang mengandung B3.
47.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, danj atau jumlahnya, baik secara Langsung maupun tidal< langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan 10 Pasal 2 Perlindungan dan Pengelolaan Lmgkungan Hidup bertujuan:

a.Melindungi wilayah daerah dari pencernaran dan/atau kerusakan lingkungan hid up; b Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia:
c.Menjamin kelangsungan kehidupan rnahluk hidup dan kelestarian ekosistern:
d.Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup:
e.Mencapai keserasian. keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
f.Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang;
g.Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak alas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia:
h.Mengendalikan pemanfaatan sumber daya aJam secara bijaksana,
1. 50.Sural Kelayakan operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pemyataan pemenuhan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketenruan peraturan perundang-undangan
2. 51.Dumping (Pembuangan) adaJah kegiatan membuang. menempatkan. danj'atau mernasukkan limbah dan/atau bahan dalarn jurnlah konsenrrasi. waktu. dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
3. 52.Pemrakarsa adaJah setiap orang atau perangkat dacrah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
4. 53.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha danj'atau kegiatan pada bidang tertentu.
5. 54.Setiap Orang adaJah orang perseorangan atau badan usaha, balk )ang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 11

BAB II

KEWENANGAN Pasal 4 (I) Dalam perhndungan dan pengelolaan Iingkungan hrdup, Bupati bertugas dan berwenang

Pasal 3

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan Iingkungan hidup meliputi: I. Mewujudkan pembangunan berketanjutan: dan J. Mengantisipasi isu hngkungan global. 12 Umum PasaJ 5 Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan penyusunan RPPLH Daerah.

g.mengembangkan dan menerapkan instrumen Iingkungan hidup;
h.memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup:
i.melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penangung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan berusaha atau perserujuan pemerintah dan peraturan perundang- undangan; J. melaksanakan srandar pelayanan minimal;
k.melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan kearifan lokal yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hid up; I. mengelola informasi lingkunga hidup;
m.memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
n.rnenerbitkan perizinan berusaha aiau persetujuan pernerintah; dan
o.melakukan penegakkan hukurn lingkungan hidup,

(2)Seisin tugas dan wewenang sebagairnana dimaksud pada ayat (I), Bupati merniliki kewenangan lain dibidang Iingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tugas dan wewenang sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) dan ayat (2) dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah. 13 Sagian Ketiga Penyusunan RPPLHDaerah Pasal 7 (I) RPPLHDaerah disusun oleh Bupati,
(2)RPPLHdiatur dengan peraturan daerah.
(3)RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disusun berdasarkan
1. a.RPPLHProvinsi; dan
2. b.Inventarisasi tingkat ekoregion di daerah
(4)Pelaksanaan tekrus penyusunan RPPLH Dnerah dilakukan melalui koordinasi dcngan perangkat daerah yang menyelenggarnkan urusan pernerintahan di bidang percncanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah terkait,
(1)Bupati melakukan inventarisasi lingkungan hidup di daerah yang telah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah,
(2)Inventarisasi lingkungan hidup di daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan infonnasi mengenai sumber daya alam yang meliputi .
1. a.potensi dan ketersediaan;
2. b.jenis yang dimanfaatkan:
3. c.bentuk pcnguasaan;
4. d.pengetahuan pengelolaan:
5. e.bentuk kerusakan; dan
6. f.kontlik dan penyebab konflik yang tirnbul akibat pengelolaan.
(3)Inventarisasi lingkungan hidup di daerah sebagaimana dimaksud pada ayai (I) dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam. 14 BABlV PEMANFAATAN PasaJ9
(1)Pemanfatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLHOaerah
(2)Dalam hal RPPLH Oaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumbcr daya alam dilaksanakan berdasarkan daya tampung dan daya dukung lingkungan hid up.
(3)Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupari (41 Bupati daJam menentapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan bidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan :
1. a.Keherlanjutan proses dan fungsi lingkungan hid up;
2. b.Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
3. c.Keselamatan, mutu hidup dan kescjahteraan masyarakat
(5)Tata cara penetapan daya dukung dan daya tarnpung lingkungan hidup daerah dilaksanakan sesuai ketenruan peraturan perundang-undangan PasaJ8
(1)RPPLH Oaerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJP Oaerah, RPJM Daerah dan RKPO.
(2)Penyusunan RPPLH Oaerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(5)Materi muatan RPPLHdaerah meliputi :
1. a.pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam,
2. b.pemeliharaan dan perlindungan kuaJitas dan/atau fungsi lingkungan hid up;
3. c.pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
4. d.adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklirn, menggunakan laboratorium lingkungan daerah
(2)Kepala Perangkat Oaerah yang membidangi lingkungan hidup berkewajiban untuk meJakukan pemenuhan persyaratan laboratoriurn lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Penggunaan Jaboratorium lingkungan Oaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaiur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dapatlingkungan hidupmembidangiyang Pasal II
(1)Oalam melaksanakan pengendalian pencemaran danj'atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Perangkat Daerah

BAB V

PENCENOAWAN

Pasal 10

(1)Pengendalian pencernaran dan/aiau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.
(2)Pengendalian pencemaran damj'atau kerusakan Iingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi :
1. a.pencegahan;
2. b.penanggulangan; dan
3. c.pemulihan.
(3)Pemerintah daerah, dunia usaha, dan/atau rnasyarakar melaksanakan pengendalian sesuai dengan tugas, kewenangan, peran dan tanggungjawab masmg-masing.
(6)Setiap badan usaha dan/atau perorangan yang memanfaatkan surnber daya alam wajib membayar retribusi secara teknis diatur dalam peraturan tersendiri. 16

Pasal 13

(1)Bupati wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan tenntegrasi daJam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dari/atau program.
(2)Bupati wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam penyusunan atau evaluasi;
1. a.rencana tata ruang wilayah (RTRW)beserta rencana rincinya , rencana pembangunan jangka panjang (RPJ PI dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah; dan
2. b.kebijakan, rencana, danj atau program yang berporensi menimbuLkan dampak dan/atau resiko Iingkungan hidup. Paragraf1 Ka.Jlan Lmgkungan Hidup Strategis

Pasal 12

lnstrurnen pencegahan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari:

a.KLHS;
b.tata ruang;
c.baku mutu Iingkungan hrdup:
d.kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
e.amdal:
f.persetujuan Iingkungan:
g.instrumen ekonomi hngkungan hidup;
h.anggaran berbasis lingkungan hidup;
i.analisis resiko lingkungan hidup; ). audit lingkungan hidup; dan
k.instrumen lam yang sesuai dengan kebuiuhan darr/atau perkembangan ilmu pengetahuan. 17 Paragraf3 Baku Mutu l..ingkungan Hidup PasallS (I) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hrdup diukur rnelalui baku rnutu Iingkungan hidup.

(2)Baku rnutu Iingkungan hidup meliputi :
1. a.baku rnutu air; Paragraf2 Tata Ruang Pasal 14
(1)Untuk rnenjagakelestarian fungsi Iingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b wajib didasarkan pada KLHS.
(2)Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
(3)Setiap usaha darr/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL yang rencana lokasi usaha danj'atau kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tala ruang wilayah, maka AMDAL atau UKL-UPI.. bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan ditolak.
(3)KLHS dilaksanakan dengan mekanisme ;
1. a.pengkajian pengaruh kebijakan. rencana danj'atau program terbadap kondisi lingkungan bidup di suatu ......ilayah;
2. b.perumusan alternatif penyempumaan kebijakan, rencana danj'atau program; dan
3. c.rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan rencana danj'atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
(4)Penyusunan KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 18

Pasal 17

(1)Persetujuan lingkungan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e wajib dimiliki oleh setiap usaha Paragraf4 Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 16

(1)Terjadinya kerusakan lingkungan hidup diukur berdasarkan baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-undangan
(2)Kerusakan lingkungan hrdup yang terjadi meliputi kerusakan ekosistem, kerusakan akibat pertarnbangan, kerusakan tanah untuk produksi biomassa, kerusakan akibat perubahan iklim dan kerusakan akibat eksploitasi air tanah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan Iingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. b.baku mutu air limbah;
2. c.baku mutu udara ambien;
3. d.baku rnutu emisi;
4. e.baku rnutu gangguan; dan
5. r.baku rnutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
(3)Setiap orang diperbolehkan untuk membuang lim bah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
1. a.memenuhi baku mutu lingkungan hid up; dan
2. b.mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(4)Baku rnutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19 PasallB Setiap rencana dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki : danyatau kegiatan yang memiliki dampak penting atau ndak penung terhadap lingkungan hidup.
(2)Persetujuan lingl<ungan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) menjadi prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pernerintah.
(3)Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
1. a.penyusunan AMDALdan uji kelayakan AMDAL;atau
2. b.penyusunan fonnulir UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL
(4)Persetujuan hngkungan sebagaimana dunaksud pada ayat (3) bemkhir bersamaan dengan berakhimya perizinan berusaha atau persetujuan Iingkungan.
(5)Dalam hal perizinan berusaha berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan tidak teljadi perubahan usaha dan/atau kcgiatan, perpanjangan perizinan berusaha dapat menggunakan dasar persetujuan lingkungan yang eksisting.
(6)Bentuk pengakhiran persetujuan lmgkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dibuktikan oleh penanggungjawab usaha darr/atau kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup ditahap pasca operasi.
(7)Pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
1. a.Teguran tertulis
2. b.Paksaan pernerintah sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-undangan yang berlaku
3. c.Denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. d.Pernbekuan perizinan berusaha; dan/atau
5. e.Pencabutan perizinan berusaha. 20 kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji ke1ayakan lingkungan hidup pemerintah pusat.
(3)Tim uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerinrah Pusat, Pemerintah daerah dan ahli yang bersertifikat, sebagaimana oleh rim uji lingkungan hidup ayat (I) dilakukandimaksud pada Pasal 21
(1)Dokumen AMDAL merupakan dasar uji kclayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha danj'atau kegiatan
(2)Uji kelayakan Pasal 20
(1)Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan dengan melibatkan masyarakat.
(2)Lokasi rencana usaha danj'atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) wajib menyesuaikan dengan tata ruang.
(3)Dalam hal rencana usaha danyatau kegiatan ridak sesuai dengan tara ruang, maka dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 19

(I) AMDAL sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 18 hurufa wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha danyatau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup.

(2)Kriteria rnengenai dampak penting dan kriteria usaha dan Zatau kegiatan wajib AMDAL mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
1. a.AMDAL:
2. b.UKL-UPl,;dan
3. c.SPPL. 21 Pasal 23
(1)Pcnyusunan dokumen AMDALsebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilakukan sendin atau menunjuk pihak lain dalam hal tidak mampu.
(2)Penyusun AMDAL.sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajlb mermliki sertifikar kompetensi.
(3)Hasil penyusunan AMDAL.yang disusun oleh pihak lam sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menjadi Pasal 22
(1)Dokumen AMDALsebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( I) disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan rnasyarakar yang mehpun: a, yang terkena dampak; b pemerhati Iingkungan hid up; dan/atau
1. c.yang terpengaruh atas segala benruk keputusan dalam proses amdal
(2)Pehbatan rnasyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.pengumuman rencana usaha dan/arau kegiatan; dan
2. b.konsultasi publik.
(3)Proses pelibatan mas) arakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kerentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Tim uji kelayakan hngkungan hidup bertugas menguji kelayakan AMDAL.untuk jerus rencana usaha dan/atau kcgiatan yang perizinan berusaha atau persetujuan pcmerintah diterbitkan oleh Bupati.
(5)Bupati menetapkan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup berdasatkan hasil uji kelayakan hngkungan hidup.
(6)Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizman berusaha atau perserujuan pernerintah. 22 Pasal 25 (I) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c wajib dumliki bagi usaha dan/atau kegiatan \ang tidak mermliki dampak penung rerhadap hngkungan hidup dan tidak termasuk daJam kriteria U"L-UPL
(2)Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajrb rnerruhki SPPl, sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mehputi . a jerus rencana usaha darr/atau kegiatan vang ndak mermhki dampak penung terhadap hngkungan hidup dan tidak wajib UKL- UPL, drmaksud pada avat (1) dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup
(4)Berdasarkan kesanggupan pengelolaan hngkungan hidup sebagaimana dunaksud pada ayat (31 Bupau menerbukan perizrnan berusaha atau persetujuan pernerintah
(5)Tala care. pcnyusunan dan pernenksaan UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang- undangan sebagaimana Pasal 20l
(1)Seuap usaha dan/atau kegiatan vang tidak rermasuk dalam kntrna "aJlb amdal sebagairnana dunaksud dalam pasal 19 avat (2) wajib memiliki UKIrUPL ..
(2)Bupau rnenugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup untuk melakukan pemeriksaan vubstansi UKL-UPL
(3)Pemcnuhan subsransi UKL-UPI. tanggungiawab penanggungjawab usaha dan/aUlu kegiatan
(4)Penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan rnelalui tahapan seSU8J dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(5)Persvaratnn dan rata cara serufikasi serta kntena kompetensr penyusun AMDAL sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan. 23 Pasal 28 Perizinan berusaha dapat dibatalkan apabila :
1. a.persyaratan yang diajukan daJam permohonan perizinan berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, bertanggungjawab alas pendanaan penyusunan AMDAL atau formulir UKI.,.UPL.
(2)Pendanaan operasional tim uji kelayakan lingkungan hidup berasal dan APBD. kegiatandan/atau Pasal 27 usaha(I) Penanggungjawab Pasa! 26 (I) Pemerintah Daerah membantu penyusunan AMDAL bagi usaha dan/atau kegiatan usaha Mikro yang berdarnpak penting terhadap lingkungan hidup.
(2)Bantuan penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (L) berupa Iasilitasi, hiaya. danj'atau penyusunan AMDAL.
(3)Penentuan mengenai usaha darr/atau kegiatan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayet (I) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. b.merupakan usaha dan/atau kegiaian mikro dan kecil yang tidak memihki dampak penting terhadap lingkungan hidup; dan/atau
2. c.termasuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecuaJikan dan wajib UKI.,.UPL.
(3)SPPL sebagairnana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan kedaJam Nomor lnduk Berusaha.
(4)Pengintegrasian SPPL kedaJam nomor induk berusaha sebagaimana dunaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem perizman berusaha terintegrasi secara elektronik.
(5)Muatan dan tata cara pengisian formulis SPPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 24

Pasal 30

(11 Instrumcn pcrencanaan pcmbangunan dan kegiatan ekonomi sebagairnana dimaksud dalam PasaI 29 ayat (2) huruf a mehputi :

a.neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
b.penyusunan produk domestik bruto dan produk domestic regionaJ brute yang mencakup penyusutan sumber daya aJam dan kerusakan lingktmgan hidup;
c.mekanisme kornpensasij imbal jasa Iingkungan hidup antar daerah; dan
d.internatlsasi biaya hngkungan hidup.

(2)Instrumen pendanaan hngkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b mehputi :

8.danajaminan pemulihan Iingkungan hrdup; Paragraf6 Instrumen Ekonomi Lmgkungan Hidup Pasal 29

(1)DaJam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonorni lingkungan hidup sebagrumana dimaksud dalam PasaI 12 huruf f
(2)mstrurnen ekononu hngkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (I) rneliputi:
1. a.perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
2. b.pendanaan lingkungan hidup. dan
3. c.msennf danyatau dismsennI. penyalahgunaan. SPn8 keudakbenaran dan/atau pernalsuan data. dokumen. dan/atau mformasr,
4. b.penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau
5. c.kewajiban yang dltetapkan daJam dokumen AMDALatau UKL-UPL udak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dao /atau kegiatan 2S Poragraf8 Analisis Resiko I..ingkungan Hidup

Pasal 32

(1)Analisrs risiko Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h wajib dilakukan oleh ParagraI7 Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup PasaJ31
(1)Anggaran berbasis hngkungan hidup sebagairnana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g wajib dralokasikan oleh untuk membiayai:
1. a.Anggaran berbasis lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalarn PasaI 12 huruf g wajib dialokasi oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengeiolaan Iingkungan hidup; dan
2. b.program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup
(2)Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pencegahan. penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.
1. b.dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hid up: dan
2. c.dana arnanahrbamuan untuk konservasi.
(3)lnscnuf darr/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk :
1. a.pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan:
2. b.pegembangan sistern penghargaan kinerja dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
3. c.pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup. 26
(1)Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pass I 10 ayat (2) huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang atau badan yang melakukan peneernaran dan/atau perusakan lingkungan hid up.
(2)Penanggulangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (II mehpuu: Paragraf9 Audit Lingkungan Hidup Pasa133
(1)Bupau mendorong penanggungjawab usaha dan/al8u kegiatan untuk melakukan audit hngkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf I secara sukarela dalam rangka meningkatkan kinerja hngkungan hrdup
(2)Pelaksanaan audit hngkungan hidup rerhadap kegiatan tertenru yang beresiko linggi dilakukan secara berkala sesuai dengan kerenruan peraturan perundang- undangan senap usaha danj'atau kegiatan 'yang berpotensi memmbutkan dampak pentmg terhadap hngkungan hidup, ancarnan terhadap ekosistem dan kehidupan, serta keseharan dan keselamatan manusia
(2)Anahsis nsiko hngkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mehpuu :
1. a.pengkajian nsiko,
2. b.pengelolaan nsiko; dan c kornumkasr nsiko (31 Pelaksanaan analisis risiko hngkungnn hidup disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 27
(2)huruf c wajib dilakukan oleh seuap orang atau badan usaha v ang melakukan pencernaran dan/alau perusakan hngkungan hidup
(2)Pemulihan fungs: lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan tahapan
1. a.penghenrian sumber pencernaran dan pembersihan unsur pencemar b rcmediasi:
2. a.pernberian infonnasi penngatan pencemaran dan/atau kerusakan hngkungan hidup kepada masvarakat,
3. b.pengisolnsian peneemaran dan/atau kerusakan hngkungan hidup.
4. c.penghennan sumber pencemaran dan/Illau kerusakan lingkungan hidup: dan
5. d.cera lain sesuai dengan perkernbagan ilrnu pengetahuan dan teknologi.
(3)Pelaksanaan penanggulangan pencernaran dan/atau perusakan lingkungan tidak mernbebaskan penanggungjawab usaha dan 'atau kegiatan untuk melakukan pemuhhan, ganti rugi, dan/atau tuntutan pidana
(4)Pelanggaran terhadap penanggulangan sebagaimana drmaksud pada ayat (I) dikenakan sanksi adrrunistrauf berupa.
1. a.Teguran terrulis
2. b.Paksaan pemenntah sesuai dengan keteruuan peraturan perundang-undangan vang berlaku c Denda adrninistrauf BeSUaI dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku d Pernbekuan perizman berusaha, dan/atau
3. e.Pencabutnn perizman berusaha Pasal 36 (I) Pemegang persetujuan lingkungan wapb rnenyediakan dana penjarmnan untuk pemuhhan fungsr Iingkungan hrdup.
(2)Dans penjarmnan drsimpan d. bank pernerintah yang ditunjuk oleh Pemermtah Daerah dalam benruk
1. a.deposito berjangka. b tabungan bersama, c bank garansi: dan/atau d lainnya sesuai dengan ketemuan peraturan perundang-undangan.
(3)Bupati dapat rncnetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi hngkungan hidup dengan menggunakan dana penjarmn
(4)Penerapan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi hngkungan hidup sebagaimana dsmaksud pads avat (11 tidak membebaskan kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pengcndahan pencemaran lingkungan hidup dan/stau perusakan hngkungan hrdup akibat usaha dan/atau kegratan 5) Penerapan dana penjamman untuk pemuhhan hngkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) c rehabilitasi. d restorasi: dan
1. e.cara lam seSUUI dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3)Pelanggaran terhadap pemuhhan sebagaimana dimaksud pada a,al (I) dikenakan sanksi adrrunistrauf berupa: a Teguran tertulis
1. b.Paksaan pemenntah sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-undangan yang berlaku
2. c.Denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku d Pembekuan perizman berusaha: dan/atau
3. e.Pencaburan penzman berusaha. Paragraf2 Pencegahan Pasal 38 (I) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) huruf a dilakukan pada sumber pencernar:
  1. 8.nirtitik; dan
4. b.titik. Umum Pasal 37 (l) Penyusunan dan penetapan Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
(2)Pengendalian pencernaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pencegahan pencemaran air;
2. b.penanggulangan pcnccrnaran air; dan
3. c.pemulihan mutu air dilaksanakan sesuai dengan ketenruan peraruran peru ndang-undangan.
(6)Pelanggaran terhadap dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
1. a.Teguran tertulis
2. b.Paksaan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. c.Denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. d.Pembekuan perizinan berusaha; danj'atau
5. e.Pencabutan perizinan berusaha. 30 Pasal 39 (I) Pernerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air.
(2)Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disediakan untuk sumber air limbah dan:
1. a.rumah tangga; dan
2. b.air limpasan atau nirtitik.
(3)Pemerintah Daerah dapat memberikan banruan sarana dan prasarana pengendalian pencemaranair bagi usaha mikro dan kecil.
(4)Hasil pengolahan air limbah dari sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi baku muru air limbah dan alokasi beban pencemar air.
(5)Dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendahan pencemaran air, Pemerintah Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (I) dapat melakukan
(2)Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik,
(3)Pencegahan peneemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
1. a.penyediaan sarana dan prasarana;
2. b.pelaksanaan pengurangan. penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kernbali manfaat danj'arau pengisian kembali air limbah;
3. c.penetapan baku rnutu air limbah;
4. d.persetujuan tekrus untuk pemenuhan baku rnutu air limbah;
5. e.penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian pencemaran air;
6. r.internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air: dan
7. g.penempan sistern perdagangan alokasi beban peneemarair. 31 Pasal 41 Baku mutu air limbah dilerapkan pada usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan : Pasa140
(1)Penanggung jawab usaha danj'atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib mengelola air limbah.
(2)Hasil pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalcukan:
1. a.pemanfaatan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b;
2. b.pemanfaatan dengan cara aplikasi ke tanah; dan Zatau
3. c.pembuangan ke badan air permukaan danrarau ke formasi tertentu.
(3)Pelaksanaan pemanfaatan danj'atau pembuangan air limbah sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak pencernaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pelanggaran terhadap pengeJolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dikenakan sanksi administratif berupa .
1. a.Teguran tertulis
2. b.Paksaan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. c.Denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. d.Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
5. e.Pencabutan perizinan berusaha. kerjasama dengan badan usaha yang memiliki perizinan berusaha.
(6)Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 32 pemenuhan batu mutu air limbah kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya. permohonanrnengajukan kegiatan teknis dan Zatau perserujuan Pasal 43 usaha(1) Penanggungjawab Pasal 42 (I) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL dan UKlrUPL yang melakukan kegiatan pembuangan danj'atau pcmanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud daJamPasal 41 wajib : a rnernbuai kajian. atau
1. b.menggunakan standar tekrus yang disediakan oleh pemerintah, sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan persetujuan tekrus pemenuhan baku mutu air limbah.
(2)Pengelola kawasan dalarn memenksa RKlrRPL rinci pelaku usaha dalam kawasan yang rnelakukan kegiatan pcmbuangan dan/arau pemanfaatan, mensyaratkan persetujuan teknis pemenuhan baru rnutu air limbah pada RKlrRPL riner.
(3)Pcnanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilcngkapi SPPL, wajib melakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang danj atau dimanfaatkan.
(4)Kajian teknls sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.pembuangan air limbah ke badan all' permukaan;

b.pembuangan danj'atau pemanfaatan air limbah ke formasi iertentu:
c.pcmanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah; dan/atau
d.bentuk pembuangan danj'atau pernanfaatan air Iimbah larnnya sesuai dengan perkembangan i1mu pengetahuan dan teknologi. 33 Pasal 45 (I) bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap persetujuan teknis

(2)verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
1. a.melihat antara kesesuaian standar tekms pemenuhan baku muru air limbah dengan pembangunan sarana dan prasarana yang dJlakukan: dan
2. b.memasnkan berfungsmya sarana dan prasarana serta terpenuhinya baku mutu air timbah.
(3)hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada (2) adaJah memenuhi atau tidak memenuhi persetujuan teknis.
(4)Dalam hal hasil verilikasi sebagaunana dimaksud pada ayal(3) :
1. a.memenuhi persetujuan teknis, Bupati sesuat dcngan kewenangannya memerintahkan menerbitkan SLO; atau Pasal 44 Dalam pemenuhan baku muru air limbah penanggung jawab usaha danyatau kegiaran dapat melakukan kerjasarna dengan :
2. a.badan usaha; atau
3. b.pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bupati mendelegasikan kepada pejabat yang membidangi Jingkungan hidup untuk menerbitkan persetujuan teknis.
(3)Tata cara permohonan, penilaian, penerbitan, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan sesuai ketenruan peraturan perundang-undangan. pengendalian pencemaran air; dalarn Pasal 46
(1)Setiap usaha danj'atau kegiatan berpotensi mencemari air melakukan intemalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air dalam biaya produksi dari/atau operasinya.
(2)Biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pencegahan pencemaran air;
2. b.pengelolaan air limbah;
3. c.pemantauan air limbah dan mutu air;
4. d.penanggulangan pencemaran air;
5. e.pemulihan mutu air pasca kedaruratan dan pasca operasi;
6. f.penyediaan sarana dan prasarana kedaruratan dalam pengendalian pencemaran air;
7. g.pengembangan teknologi terbaik
8. b.tidak memenuhi persetujuan teknis, Bupati sesuai dengan kewenangannya memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana danj'atau perubahan persetujuan lingkungan yang dituangkan dalam Berita Acara.
(5)SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai dasar Bupati sesuai kewenangannya dalam melakukan pengawasan.
(6)Penanggungjawab usaha danj'atau kegiatan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai pada baku mutu air limbah terpenuhi.
(7)Dalam hal penanggungjawab usaha danj'atau kegiatan tidak melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita aeara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b pejabat pengawas lingkungan hidup melakukan pengawasan. 3S

Pasal 48

Perdagangan alokasi beban pencemar air Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan rckomendasi teknis dari Menteri.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…