DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

1,Ketentuan Umum 2.Tangguung Jawab Pemerintah daerah 3.ASI EKsklusif 4.Penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi lainnya 5.Larangan 6.Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum 7.Dukungan Masyarakat 8.Pembinaan dan pengawasan 9.Pendanaan 10.Ketentuan Peralihan 11.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan kondisi, pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Kabupaten Purworejo perlu diberikan perlindungan hukum agar dapat menjamin pelaksanaan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif bagi bayi di Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif disebutkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan nasional, daerah kabupaten dapat

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah dengan mengacu pada kebijakan nasional;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU ESKSLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan kesehatan.
5.Air Susu Ibu, yang selanjutnya disingkat ASI, adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
6.Air Susu Ibu Eksklusif, yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif, adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
7.Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
8.Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9.Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
10.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
11.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12.Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
13.Inisiasi Menyusu Dini, yang selanjutnya disingkat IMD, adalah permulaan proses bayi mencari puting susu ibu, menemukan, dan menyusu sendiri segera setelah lahir, dengan cara bayi ditengkurapkan di dada ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu setidaknya sampai satu jam atau sampai penyusuan awal selesai.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.untuk memberikan perlindungan hukum dan kesempatan bagi bayi mendapatkan hak dasarnya;
b.untuk memberikan perlindungan hukum dan kesempatan bagi ibu memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya di Daerah. 4

Pasal 3

Pengaturan Pemberian ASI Eksklusif di Daerah bertujuan untuk:

a.menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
b.memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
c.meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah, terhadap pemberian ASI Eksklusif.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam pemberian ASI Eksklusif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

a.melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
b.melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam skala daerah;
c.memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala Daerah;
d.menyediakan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala Daerah;
e.membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan danpencapaian program pemberian ASI Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat dalam skala daerah;
f.mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g.menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala daerah. 5

BAB III

ASI EKSKLUSIF

Pasal 5

(1)Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.
(2)Keharusan memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat:
1. a.indikasi medis:
2. b.ibu tidak ada; atau
3. c.ibu terpisah dari bayi.

Pasal 6

(1)Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh dokter.
(2)Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Pasal 7

Tenaga Kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan IMD terhadap Bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.

Pasal 8

(1)Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
(2)Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi. 6

Pasal 9

(1)Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.
(2)Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
1. a.permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan;
2. b.identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI;
3. c.persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI;
4. d.pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
5. e.ASI tidak diperjualbelikan.
(3)Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu dan keamanan ASI.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ASI Eksklusif dari pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Setiap ibu yang melahirkan bayi tidak boleh memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam hal terdapat indikasi medis.
(3)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis oleh Perangkat Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. 7

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…