DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo No. 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 31 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini memuat tentang : 1.ketentuan Umum 2.Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah 3.Pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan 4.Staf Ahli 5.Kepegawaian 6.Ketentuan Peralihan 7.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8.Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh inspektur, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 3
9.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
11.Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
12.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPT Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disebut UPT Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. dan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
16.Tipe A adalah tipe untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang besar.
17.Tipe B adalah tipe untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang sedang.
18.Tipe C adalah tipe untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang kecil.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD, merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat, merupakan Inspektorat Tipe A; 4
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
2. 2.Dinas Kesehatan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, merupakan Dinas Daerah Tipe C, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
5. 5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. 6.Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan;
7. 7.Dinas Lingkungan Hidup, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
8. 8.Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. 10.Dinas Perhubungan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
11. 11.Dinas Komunikasi dan Informatika, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
12. 12.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
13. 13.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; 5
14. 14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Daerah Tipe C, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang energi dan sumber daya mineral dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
16. 16.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Daerah Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
17. 17.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan Badan Daerah Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian Daerah, merupakan Badan Daerah Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
3. 3.Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, merupakan Badan Daerah Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

Pasal 3

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kecamatan Tipe A, terdiri dari:
1. a.Kecamatan Grabag;
2. b.Kecamatan Ngombol;
3. c.Kecamatan Purwodadi;
4. d.Kecamatan Bagelen;
5. e.Kecamatan Kaligesing;
6. f.Kecamatan Purworejo;
7. g.Kecamatan Banyuurip;
8. h.Kecamatan Bayan;
9. i.Kecamatan Kutoarjo;
10. j.Kecamatan Butuh;
11. k.Kecamatan Pituruh; 6
12. l.Kecamatan Kemiri;
13. m.Kecamatan Bruno;
14. n.Kecamatan Gebang;
15. o.Kecamatan Loano;
16. p.Kecamatan Bener.
(3)Dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf n dibentuk Kelurahan yang merupakan Perangkat Kecamatan.

Pasal 4

Besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan dengan memperhatikan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT DINAS DAN UPT BADAN

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT Dinas.
(2)Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPT Badan.
(3)UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 6

Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdapat UPT Dinas di bidang:

a.pendidikan, berupa satuan pendidikan Daerah yang berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal;
b.kesehatan, berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit pelayanan yang profesional. 7

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai staf ahli diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. 8
(2)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(3)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rumah Sakit Umum Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden yang mengatur tentang organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit daerah dan pengelolaan rumah sakit daerah.
(4)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…