DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo No. 17 Tahun 2016

Nomor: 17
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha mengalami perubahan dalam : Pasal 1, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 30, Penyisipan satu pasal di antara Pasal 30 dan Pasal 31, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 50, Penyisipan satu pasal di antara Pasal 50 dan Pasal 51, Pasal 51, Pasal 56, Pasal 58, Penyisipan satu bab di antara Bab XIII dan Bab XIV, Penyisipan satu pasal di antara Pasal 62 dan Pasal 63,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menyesuaikan besaran modal dasar dan penyempurnaan pengaturan mengenai tata kelola Perusahan Daerah Aneka Usaha, maka beberapa kententuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha perlu diubah;
c.bahwa perubahan modal dasar dan penyempurnaan pengaturan mengenai tata kelola Perusahan Daerah Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 17), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo. 3
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
5.Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya dapat disingkat PDAU adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAU.
8.Direksi adalah Direksi PDAU.
9.Pegawai adalah Pegawai PDAU.
10.Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAU pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
11.Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor kepada PDAU pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
12.Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Organ dan Pegawai PDAU.
13.Cadangan Umum adalah dana yang dihimpun dari laba bersih untuk memperkuat modal atau menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PDAU.
14.Cadangan Tujuan adalah dana yang dihimpun dari laba bersih untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan oleh Direksi.
15.Dana Kesejahteraan adalah dana yang dihimpun dari laba bersih untuk kesejahteraan Direksi dan Pegawai PDAU yang dapat dipergunakan untuk dana pensiun, dana sosial atau untuk kesejahteraan lainnya.
16.Pihak lain adalah pihak lain di luar Organ dan Pegawai PDAU.
17.Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawas internal di lingkungan PDAU yang bertugas membantu Direksi dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya.
18.Laporan Kegiatan Usaha adalah laporan PDAU yang meliputi laporan keuangan dan laporan manajemen.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

PDAU berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Purworejo dan dapat membuka cabang di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Purworejo. 4

3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Modal Dasar PDAU ditetapkan Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) dalam bentuk uang dan/ atau barang.
(2)Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.
(3)Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi Modal Dasar secara bertahap sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2020.
(4)Apabila Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat terpenuhi dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka pemenuhannya dapat diperpanjang paling lama 2 (Dua) Tahun Anggaran dari batas waktu yang telah ditetapkan.
(5)Modal PDAU merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(6)Perubahan besarnya Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, antara lain mempunyai kewenangan dalam penugasan daerah, penggunaan laba, penempatan dana daerah, pembinaan dan pengawasan PDAU.
(3)Bupati dalam mewakili kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, berkedudukan sebagai pemilik modal pada PDAU.
(4)Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemilik modal PDAU.
(5)Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan membuat:
1. a.keputusan Bupati /surat perintah; dan/atau
2. b.surat kuasa. 5
(6)Pihak penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai:
1. a.penetapan modal disetor;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.investasi dan pembiayaan jangka panjang;
4. d.kerjasama dengan pihak ketiga;
5. e.pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan.
  1. 5.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
(2)Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
(2)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen.
(3)Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat menjadi Anggota Dewan Pengawas.

7.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Dewan Pengawas berhak mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAU.
(2)Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga kepada Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
(3)Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), ditentukan berdasarkan perhitungan jumlah tahun lamanya bertugas, dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terkhir dalam periodisasi masa jabatan Dewan Pengawas. 6

8.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Untuk dapat menjabat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.sehat jasmani dan rohani;
3. c.mampu melaksanakan perbuatan hukum;
4. d.memiliki integritas, loyalitas, kepemimpinan dan dedikasi serta akhlak dan moral yang baik;
5. e.memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang manajemen perusahaan;
6. f.tidak duduk sebagai Direksi atau komisaris dalam suatu perusahaan yang dinyatakan pailit;
7. g.mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S1), atau yang setara;
8. h.batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
9. i.bersedia berdomisili di Kabupaten Purworejo;
10. j.mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
11. k.membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAU;
12. l.bersedia bekerja penuh;
13. m.tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
14. n.lulus uji kelayakan dan kepatutan; dan
15. o.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf j, huruf k, dan huruf n, tidak berlaku bagi Direksi yang diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

9.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Direksi mempunyai tugas:

a.menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAU;
b.membina pegawai;
c.mengurus dan mengelola kekayaan PDAU;
d.menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
e.menyusun Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) 5 (lima) tahunan yang disahkan Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
f.menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PDAU kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas; 7
g.menyusun standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman operasional perusahaan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
h.menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh tim audit independen kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas;
i.menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAU pada akhir masa jabatan kepada Bupati.
1. 10.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Direksi mempunyai wewenang :

a.mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAU berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAU;
b.menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAU dengan persetujuan Dewan Pengawas;
c.mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
d.mewakili PDAU di dalam dan di luar pengadilan:
e.menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAU;
f.menandatangani Laporan bulanan dan Laporan Tahunan;
g.membeli, menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAU berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
h.melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAU.
1. 11.Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 30A dan Pasal 30B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…