DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo No. 20 Tahun 2016

Nomor: 20
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi mengalami perubahan yaitu : Pasal 1, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 24, Pasal 10

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan keamanan dan menjaga keandalan Menara Telekomunikasi yang ada di Daerah serta untuk mengantisipasi timbulnya dampak negatif Menara Telekomunikasi terhadap masyarakat, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pengendalian dan pengawasan menara telokomunikasi dengan memungut Retribusi;
c.bahwa pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purworejo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi, tidak dapat dilakukan lagi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU–XII/2014, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu di ubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam LingkunganPropinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 13), diubah sebagai berikut : 3
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 12 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani komunikasi dan Informatika.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Menara telekomunikasi/ radio base station yang selanjutnya disebut Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/ bentuk konstruksinya disesuaikan dengan ketentuan jaringan telekomunikasi.
8.Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus, yaitu penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio amatir, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/ swasta.
9.Tim Pengendali dan Pengawas Menara Telekomunikasi yang selanjutnya dapat disebut Tim Pengendali dan Pengawas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di Daerah sebagai lokasi penyelenggaraan menara telekomunikasi.
10.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 4
11.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12.Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengendalian dan pengawasan Menara Telekomunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dikenakan berdasarkan perhitungan biaya penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.
13.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang di Daerah untuk penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.
14.Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang di Daerah untuk penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.
15.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16.Surat Ketetapan Retibusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
18.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
19.Insentif pemungutan retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
20.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PejabatPegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
22.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalahPenyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 5
2.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Struktur dan besarnya tarip Retribusi untuk satu kali kegiatan pengendalian dan pengawasan Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Menara Telekomunikasi yang berjarak kurang dari 5 (lima) kilometer dari SKPD, dikenakan Retribusi sebesar Rp1.012.140,00 (satu juta dua belas ribu seratus empat puluh rupiah);
2. b.Menara Telekomunikasi yang berjarak 5 (lima) kilometer atau lebih dari SKPD, dikenakan Retribusi sebesar Rp1.518.210 (satu juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus sepuluh rupiah).
(2)Besarnya tarip Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(3)Peninjauan kembali besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Retribusi dipungut setiap tahun.
(2)Pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan pendapatan Daerah dan harus disetor seluruhnya ke Kas Umum Daerah.

4.Ketentuan Pasal 24 Dihapus.
5.Pejelasan Pasal 10 Dihapus. 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo. Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 18 Nopember 2016 BUPATI PURWOREJO, Cap ttd AGUS BASTIAN Diundangkan di Purworejo pada tanggal 18 Nopember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, Cap ttd TRI HANDOYO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016 NOMOR 20 SERI C NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 20/2016 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM Telekomunikasi merupakan salah satu faktor penting dan strategis dalam menunjang dan meningkatkan perekonomian Daerah. Hal ini didukung hasil dari studi International Telecommunication Union (ITU) yang menunjukkan bahwa setiap pertambahan 1% teledensitas telepon mengakibatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3%. Selain peranan tersebut, telekomunikasi juga berpengaruh terhadap peningkatan perkembangan berbagai sektor kehidupan khususnya perkembangan hubungan antar manusia. Oleh karena peranannya yang penting dan strategis tersebut, maka penyelenggaraan layanan telekomunikasi di Daerah perlu dijaga dan ditingkatkan sehingga dapat diandalkan. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, khususnya layanan telepon selular, keberadaan menara telekomunikasi merupakan sarana yang sangat penting. Sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan dan menjaga keandalan Menara Telekomunikasi yang ada di Daerah serta untuk mengantisipasi timbulnya dampak negatif Menara Telekomunikasi terhadap masyarakat, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pengendalian dan pengawasan menara telokomunikasi. Untuk melakukan pengendalian dan pengawasan atas keberadaan bangunan menara telekomunikasi, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi serta Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi 8 Penarikan Retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi di Kabupaten Purworejo selama ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2010 dan telah berlaku sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun
2015.Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 46-PUU/XII/2014 yang diputuskan pada Tanggal 26 Mei 2015, maka besarnya tarif retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2010 sudah tidak dapat dipakai sebagai dasar pemungutan Retribusi. Hal tersebut terjadi karena penetapan besarannya tarif retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2010 mengacu pada Penjelasan Pasal 124 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 46-PUU/XII/2014. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-349/PK/2015 Perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang akan diatur dalam peraturan daerah harus berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka penghitungan tarif retribusi harus didasarkan pada biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, antara lain honorarium petugas pengawas, biaya perjalanan dinas, uang makan, alat tulis kantor, serta disesuaikan dengan lokasi menara dan frekuensi pengawasan/ pengendalian. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu segera dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi dengan berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, 152, 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 9 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Perubahan Ketentuan Umum dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi, antara lain berupa perubahan definisi Pemerintahan Daerah yang disesuaikan dengan definisi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah. Disamping itu perubahan juga dilakukan terhadap definisi Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi yang disesuaikan dengan pengenaan Retribusi yang dihitung berdasarkan biaya penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi. Angka 2 - Tarif Retribusi ditentukan berdasarkan biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan satu kali pelayanan pengawasan dan pengendalian terhadap satu menara telekomunikasi, yang meliputi:

a.honorarium petugas;
b.biaya transportasi petugas
c.uang makan petugas;
d.Pengadaan Alat Tulis Kantor kegiatan;
e.Pengadaan peralatan kerja. Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut dihitung berdasarkan jumlah personil yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan, dikalikan satuan biaya kegiatan dan honorarium yang telah ditetapkan oleh Bupati dan berlaku untuk seluruh kegiatan Pemerintah Daerah di Kabupaten Purworejo. Selanjutnya biaya tersebut dikalikan dengan indek jarak tempuh yang telah ditetapkan. Apabila lokasi menara telekomunikasi berjarak kurang dari 5 (lima) kilometer dari SKPD, maka biaya tersebut dikalikan indeks (1,0) x 100%. Apabila lokasi menara telekomunikasi berjarak 5 (lima) kilometer atau lebih dari SKPD, biaya tersebut dikalikan indeks (1,5) x 100%. Berdasarkan hal tersebut maka perhitungan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut: Jumlah personil Tim: a) tenaga administrasi = 1 orang b) teknisi = 1 orang c) tenaga ahli = 1 orang ______________________________________________ JUMLAH = 3 orang 10 PERHITUNGAN PENGENAAN RETRIBUSI (yang berjarak kurang dari 5 Km dari SKPD) NO. JENIS RINCIAN JUMLAH (Rp)
1. 1.Honorarium Ketua = 150.000 Teknisi = 100.000 Tenaga ahli = 100.000 350.000
2. 2.Transportasi 3 org x 50.000 150.000
3. 3.Konsumsi : Snack 3 org x 7.700 Makan siang 3 org x 18.400 23.100 55.200 78.300
4. 4.Pengadaan ATK anggota Tim (blok note, ballpoint, stpmap plastic, tas lapangan) 2 x setahun 3 org x 150.000 = 450.000 x 2 = 900.000:150 menara telekomunikasi = Belanja peralatan kegiatan: -Komputer -Laptop -Printer -HVS (45.000 x 10 rim) -Tinta (30.000 x 5 botol) -Flashdisk (75.000 x 3 org) -Catridge (250.000 x 3 org 6.000 5.000.000 7.500.000 1.000.000 450.000 150.000 225.000 750.000 15.081.000 : 150 menara telekomunikasi 100.540
5. 5.Belaja peralatan Kerja (Kamera, GPS, lasermeter, Altimeter) 50.000.000 : 150 menara telekomunikasi 333.300 TOTAL BIAYA 1.012.140 11 Angka 3 Pegendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dibatasi paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dimaksudkan untuk mengendalikan agar akumulasi pembayaran retribusi dalam 1 (satu) tahun tidak terlalu besar, sehingga masih dalam batas kemampuan Wajib Retribusi. Disamping itu pembatasan pemungutan retribusi ditujukan untuk memenuhi aspek keadilan, yaitu adanya keseimbangan antara kewenangan Pemerintah Daerah untuk dapat memungut retribusi secara maksimal sesuai potensi yang ada dan kemampuan Wajib Retribusi untuk dapat membayar retribusi seringan mungkin. Pembatasan pemungutan Retribusi juga berkaitan langsung dengan frekwensi pelayanan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi, yang dinilai sudah cukup efektif apabila dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Angka 4 Pasal 24 dihapus karena bertentangan dengan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko (pendelegasian kewenangan kosong atau tidak jelas). Angka 5 Penjelasan Pasal 10 dihapus karena penjelasan tersebut sudah tidak relevan dengan Pasal 10 yang telah diubah. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 20 SERI C NOMOR 1

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…