DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo No. 23 Tahun 2016

Nomor: 23
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 152

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum 2.Subjek dan Objek 3.Pelaksana Penyelesaian Kerugian Daerah 4.Informasi Pelaporan dan Pemeriksaan 5.Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Kerugian Daerah 6.Penentuan Nilai Kerugian Daerah 7.Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Daerah Kepada Instansi yang Menangani Pengurusan Piutang Daerah 8.Kedaluwarsa 9.Penghapusan 10.Pembebasan 11.Penagihan dan Penyetoran 12.Pelaporan 13.Keterkaitan Sanksi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian dengan Sanksi Lainnya 14.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Perturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Kerugian Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934); Dengan Persetujuan Bersama 2 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Purworejo.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Aparat Pengawas Fungsional Intern adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten Purworejo.
8.Inspektorat adalah SKPD yang memiliki fungsi di bidang pengawasan.
9.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah badan dan atau/lembaga teknis selaku pengguna anggaran dan barang yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang membidangi fungsi pengelolaan keuangan Daerah.
12.Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
13.Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
14.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
15.Sekretariat adalah sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah atau Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada TPKD atau Majelis.
16.Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program dari SKPD yang bersangkutan.
17.Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara yang melakukan Kerugian Daerah.
18.Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
19.Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara serta pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
20.Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lainnya yang ditunjuk.
21.Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
22.Barang adalah semua kekayaan pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
23.Bendahara adalah bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu, dan bendahara pengeluaran pembantu atau seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang Daerah, surat- surat berharga, dan barang milik Daerah pada SKPD. 4
24.Pegawai adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negara atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.
25.Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
26.Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
27.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
28.Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
29.Perhitungan ex-officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex-officio apabila Bendahara yangbersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
30.Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang ditimbulkan oleh tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri atau tidak diketahui alamatnya.
31.Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
32.Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
33.Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
34.Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35.Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah. 5
36.Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
37.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah Surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan surat kuasa menjual.
38.Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
39.Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian Daerah.
40.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
41.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
42.Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
43.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Pengaturan tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian Daerah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.
(2)Pengaturan tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian Daerah bertujuan :
1. a.memberikan pedoman dalam pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian Daerah.
2. b.mewujudkan tercapainya penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian Daerah;
3. c.memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi terhadap penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian Daerah;
4. d.menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelesian tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian Daerah. 6

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian Daerah dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.subjek dan objek;
b.pelaksana penyelesaian kerugian daerah;
c.informasi pelaporan dan pemeriksaan;
d.penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian daerah;
e.penentuan nilai kerugian daerah;
f.penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah;
g.kadaluarsa;
h.penghapusan;
i.pembebasan;
j.penagihan dan penyetoran;
k.pelaporan; dan
l.keterkaitan sanksi tuntutan ganti kerugian dengan sangsi lainnya.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 4

(1)Subjek Tuntutan Perbendaharaan adalah bendahara
(2)Subjek Tuntutan Ganti Kerugian meliputi :
1. a.Pejabat dan/atau PNS;
2. b.Pegawai Perusda atau BUMD;
3. c.Anggota TNI/POLRI yang ditugaskan pada Pemerintah Daerah;
4. d.Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak;
5. e.Pegawai yang diangkat oleh BLUD;
6. f.Pegawai pada lembaga non struktural; dan
7. g.Pejabat lain yang menimbulkan kerugian daerah.
(3)Objek Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, meliputi
1. a.Uang;
2. b.barang milik daerah; dan
3. c.surat berharga.
(4)Selain objek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. 7

BAB III

PELAKSANA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 5

(1)Penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan oleh PPKD.
(2)PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Bupati.
(3)PPKD dalam menyelesaikan Kerugian Daerah membentuk TPKD.
(4)PPKD membentuk Majelis untuk memeriksa dan memberikan pertimbangan atas penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 6

(1)Kewenangan PPKD dalam melaksanakan Tuntutan Perbendaharaan dibantu oleh TPKD.
(2)Kewenangan PPKD dalam melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
(3)Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh TPKD.

Pasal 7

(1)TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Keanggotaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara ex-officio terdiri dari :
1. a.Sekretaris Daerah selaku Ketua;
2. b.Inspektur selaku Wakil Ketua I;
3. c.Asisten yang membidangi Keuangan, Barang dan Kepegawaian, selaku Wakil Ketua II;
4. d.Kepala SKPD yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah, selaku Sekretaris;
5. e.Kepala SKPD yang membidangi urusan kepegawaian Daerah, selaku Anggota;
6. f.Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, selaku Anggota; dan
7. g.Unsur Anggota lainnya yang berasal dari unsur pengawasan, pendapatan, keuangan, dan pengelolaan aset Daerah. 8

Pasal 8

(1)TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPKD.
(2)Keanggotaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.Sekretaris SKPKD selaku ketua;
2. b.Unsur dari Sekretariat SKPKD selaku Sekretaris;
3. c.Unsur dari Bidang yang menangani Perbendaharaan SKPKD selaku Anggota;
4. d.Unsur dari Bidang yang menangani Aset SKPKD selaku anggota;

Pasal 9

(1)TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertugas dan berwenang :
1. a.menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
2. b.menginventarisasi kerugian Daerah yang diterima;
3. c.menghitung jumlah Kerugian Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Instansi Teknis yang terkait;
4. d.pengumpulan dan pelaksanaan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah;
5. e.melakukan pemeriksaan dan meminta tanggapan atau klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat atau diduga terlibat atau mengetahui terjadinya kerugian Daerah;
6. f.menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara, yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian Daerah;
7. g.memproses kerugian Daerah melalui SKTJM;
8. h.memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang kerugian Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan Pembebanan Sementara;
9. i.melakukan penatausahaan penyelesaian kerugian Daerah;
10. j.menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian Daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
11. k.menyiapkan laporan perkembangan penyelesaian kerugian Daerah setiap semester dan tahunan kepada BPK, Gubernur, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan sidang yang secara teknis akan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati 9

Pasal 10

(1)TPKD sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (3), melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah memiliki tugas dan wewenang:
1. a.menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
2. b.mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
3. c.menghitung jumlah Kerugian Daerah;
4. d.menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
5. e.melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan sidang yang secara teknis akan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 11

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, diperoleh melalui:

a.pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
b.permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/ mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Isi peraturan

Teks152PDFHirarki

Memuat teks peraturan…