DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 139

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan umum 2.Susunan Organisasi Pemerintahb Desa 3.Kedudukan, Tugas,Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban 4.Tata Kerja 5.Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 6.Ketentuan peralihan 7.Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan landasan hukum dan sebagai pedoman bagi Desa dalam menyusun dan menata organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Bupati adalah Bupati Purworejo.
3.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
4.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
7.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8.Staf Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Staf adalah unsur Perangkat Desa sebagai pembantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban, yang diangkat sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12.Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenang Kepala Desa.
13.Sekretaris Desa adalah pimpinan sekretariat Desa yang merupakan unsur Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
14.Kepala Urusan adalah unsur Perangkat Desa yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
15.Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. 4
16.Kepala Seksi adalah unsur Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis.
17.Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
18.Kepala Dusun adalah Pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di bagian wilayah kerja Pemerintah Desa.
19.Desa Swasembada adalah Desa yang mempunyai profil Desa dengan skor tingkat perkembangan Desa lebih dari 80%.
20.Desa Swakarya adalah Desa yang mempunyai profil Desa dengan skor tingkat perkembangan Desa 60% sampai dengan 80%.
21.Desa Swadaya adalah Desa yang mempunyai profil Desa dengan skor tingkat perkembangan Desa kurang dari 60%.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1)Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana Teknis;dan
3. c.Pelaksana Kewilayahan.
(3)Susunan Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya dan Swadaya.
(4)Bagan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa yang dibantu oleh unsur staf sekretariat.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu:
1. a.Urusan Tata Usaha dan Umum;
2. b.Urusan Keuangan; dan
3. c.Urusan Perencanaan. 5
(3)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas 2 (dua) urusan, yaitu:
1. a.Urusan Umum dan Perencanaan; dan
2. b.Urusan Keuangan.
(4)Jumlah urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan Desa sebagai berikut :
1. a.Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan;
2. b.Desa Swakarya:
  1. 1.Desa Swakarya yang mempunyai profil Desa dengan skor tingkat perkembangan Desa 70% sampai dengan 80%, wajib memiliki 3 (tiga) urusan;
  2. 2.Desa Swakarya yang mempunyai profil Desa dengan skor tingkat perkembangan Desa 60% sampai dengan kurang dari 70%, wajib memiliki 2 (dua) urusan;
3. c.Desa Swadaya wajib memiliki 2 (dua) urusan.
(5)Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
(6)Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dibantu oleh staf sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 4

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu:
1. a.Seksi Pemerintahan;
2. b.Seksi Kejesahteraan; dan
3. c.Seksi Pelayanan.
(3)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas 2 (dua) seksi, yaitu:
1. a.Seksi Pemerintahan; dan
2. b.Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
(4)Jumlah Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan Desa sebagai berikut :
1. a.Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) Seksi; 6
2. b.Desa Swakarya:
  1. 1.Desa Swakarya yang mempunyai profil Desa dengan skor tingkat perkembangan Desa 70% sampai dengan 80%, wajib memiliki 3 (tiga) Seksi;
  2. 2.Desa Swakarya yang mempunyai profil Desa dengan skor tingkat perkembangan Desa 60% sampai dengan kurang dari 70%, wajib memiliki 2 (dua) Seksi;
3. c.Desa Swadaya wajib memiliki 2 (dua) Seksi.
(5)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
(6)Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dibantu oleh staf sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 5

(1)Pelaksana Kewilayahan sebgaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf c, adalah Kepala Dusun.
(2)Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(3)Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan jumlah dusun atau ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah penduduk, kepadatan penduduk serta sarana prasarana penunjang tugas.
(4)Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibantu oleh staf sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelanggaraan Pemerintahan Desa.
(2)Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan bertanggungjawab kepada masyarakat Desa melalui BPD. 7

Pasal 7

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah;
b.melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan pembangunan bidang kesehatan;
c.pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan; dan
d.pemberdayaan masyarakat, seperti sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Desa mempunyai wewenang :

a.memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
c.memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
d.menetapkan Peraturan Desa;
e.menetapkan APB Desa;
f.membina kehidupan masyarakat Desa;
g.membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h.membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
i.mengembangkan sumber pendapatan Desa;
j.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
k.mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
l.memanfaatkan teknologi tepat guna;
m.mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
n.mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
o.melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Desa mempunyai hak:

a.mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
b.mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
c.menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
d.mendapatkan pelindungan hukum atas pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya; dan
e.memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Isi peraturan

Teks139PDFHirarki

Memuat teks peraturan…