DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini memuat peraturan tentang : 1.Ketentuan umum 2.Pembentukan 3.Keanggotaan 4.Mekanisme Pengisisan dan Penetapan Anggota BPD 5.Peresmian ,Sumpah, dan Pelantikan Anggota 6.Masa Jabatan 7.Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang 8.Hak dan Kewajiban 9.Pengurus 10.Sekretariat BPD 11.Kedudukan Keuangan Anggota dan Sekretariat BPD 12.Tata Cara Menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat 13. Tata Tertib dan Mekanisme Musyawarah 14.Pemberhentian dan Pengawasan Penggantian Anggota Antar Waktu 15.Laporan Hasil kerja 16.Larangan 17.Sanksi Administratif 18.Pembinaan dan Pengawasan 19.Ketentuan Peralihan 20.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Purworejo.
2.Pejabat yang berwenang adalah Bupati Purworejo.
3.Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
5.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
6.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Tokoh masyarakat adalah tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
10.Panitia adalah Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
11.Pengurus adalah pengurus Badan Permusyawaratan Desa.
12.Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 3

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :
1. a.memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk BPD;
2. b.memberikan dasar hukum dan pedoman bagi BPD dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :
1. a.meningkatkan pemberdayaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. b.mewujudkan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
3. c.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Pembentukan;
b.Keanggotaan;
c.Mekanisme pengisian dan penetapan anggota;
d.Peresmian, Sumpah Dan Pelantikan anggota;
e.Masa Jabatan;
f.Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang;
g.Hak dan Kewajiban;
h.Kepengurusan;
i.Sekretariat BPD;
j.Kedudukan Keuangan Anggota dan Sekretariat BPD;
k.Tata Cara Menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat;
l.Tata Tertib dan Mekanisme Musyawarah BPD;
m.Pemberhentian dan penggantian anggota antar waktu;
n.Laporan Hasil Kerja;
o.Larangan;
p.Sanksi Administratif; dan
q.Pembinaan dan Pengawasan 4

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 4

Tujuan pembentukan BPD adalah untuk memperkuat pemerintahan desa serta untuk mewadahi perwujudan pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Desa.

Pasal 5

Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD, Pemerintah Desa bersama Tokoh Masyarakat mempersiapkan pengisian BPD.

Pasal 6

(1)Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan atau pemilihan secara langsung dengan menjamin keterwakilan perempuan.
(2)Dalam rangka proses musyawarah perwakilan atau pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa membentuk panitia yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
(3)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas unsur tokoh masyarakat dari masing-masing Dusun, unsur Perangkat Desa dan beberapa pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan.
(4)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Ketua, Sekretaris dan beberapa Anggota. 5
(5)Tugas Panitia adalah sebagai berikut :
1. a.menyusun dan menetapkan tata tertib pengisian BPD;
2. b.menentukan jumlah anggota BPD;
3. c.menyusun Rencana Anggaran Biaya;
4. d.menyusun jadwal tahapan kegiatan;
5. e.melakukan penjaringan bakal Calon mulai dari tingkat Dusun ;
6. f.meneliti persyaratan administrasi bakal Calon;
7. g.menetapkan Calon yang memenuhi persyaratan untuk dipilih melalui mekanisme musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung;
8. h.menentukan mekanisme pengisian keanggotaan BPD;
9. i.melaksanakan musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung;
10. j.membuat Berita Acara rapat musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung yang diketahui Kepala Desa; dan
11. k.melaporkan hasil pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa untuk diteruskan kepada Bupati, melalui Camat.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Panitia menetapkan Calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(3)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia menyelenggarakan pemilihan langsung Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. . 6

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 8

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
(2)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas golongan profesi, Pemuka agama, perwakilan perempuan dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
(3)Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa serta menjamin keterwakilan perempuan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Yang dapat diusulkan menjadi anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. c.tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, dan/ atau terlibat organisasi terlarang lainnya;
4. d.berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat;
5. e.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
6. f.terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan;
7. g.bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan, terhitung mulai tanggal pelantikannya sebagai anggota BPD;
8. h.berbadan sehat;
9. i.berkelakuan baik;
10. j.bukan sebagai Perangkat Desa;
11. k.mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
12. l.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; 7
13. m.tidak mempunyai hubungan derajat pertama dengan Kepala Desa;
14. n.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
15. o.syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

MEKANISME PENGISIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BPD

Pasal 10

(1)Musyawarah Perwakilan di Dusun dalam rangka penjaringan dan penyaringan Calon Anggota BPD dilaksanakan secara musyawarah mufakat di Dusun masing-masing.
(2)Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum rapat di Dusun masing-masing, dipimpin oleh Panitia, yang dihadiri :
1. a.Kepala Dusun;
2. b.Semua Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa di tingkat Dusun; dan
3. c.tokoh masyarakat.

Pasal 11

(1)Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah yang diundang.
(2)Dalam hal jumlah yang hadir tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diadakan musyawarah ulang yang dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari.
(3)Apabila dalam musyawarah ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah undangan yang hadir tetap tidak memenuhi ketentuan ayat (1), maka atas kesepakatan peserta musyawarah, panitia tetap dapat melaksanakan musyawarah.
(4)Hasil penjaringan dan penyaringan Calon anggota BPD dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Perwakilan di Dusun yang di tanda tangani oleh Panitia dan perwakilan peserta rapat serta dilampiri dengan daftar hadir rapat. 8

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…