DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini memuat ketentuan tentang : 1.Ketentuan Umum 2.Sumber Pendapatan desa 3.Jenis-Jenis Pendapatan Desa 4.Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa 5.Pengembangan Sumber Pendapatan Desa 6.Pembinaan dan pengawasan 7.Ketentuan Peralihan 8.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan landasan hukum dan sebagai pedoman bagi Desa dalam menggali dan mengelola Sumber Pendapatan Desa, perlu adanya pengaturan mengenai Sumber Pendapatan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa, namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan peraturan daerah yang baru;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa; 2 Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Purworejo.
5.Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Purworejo.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 4
12.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
13.Sumber Pendapatan Desa adalah semua sumber penerimaan Desa yang berupa pendapatan asli Desa, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, alokasi dana Desa, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.
14.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15.Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16.Bantuan Keuangan adalah bantuan dalam bentuk uang dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
17.Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Desa dalam bentuk uang, barang, jasa dan/ atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
18.Sumbangan pihak Ketiga adalah pemberian dalam bentuk uang dan/atau barang dari perseorangan atau instansi lain di luar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang dapat berupa donasi, hadiah, wakaf atau lain-lain sumbangan.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
22.Tanah Kas Desa adalah tanah Desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
23.Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan/atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 5

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa terdiri dari:

a.pendapatan asli Desa;
b.Dana Desa;
c.bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
d.ADD;
e.bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/ atau APBD;
f.hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g.lain-lain pendapatan Desa yang sah.

BAB III

JENIS-JENIS PENDAPATAN DESA

Pasal 3

Jenis-jenis pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :

a.hasil usaha Desa;
b.hasil aset Desa;
c.hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d.lain-lain Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah hasil usaha untuk meningkatkan pendapatan Desa dalam batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, antara lain dari hasil bagian laba Badan Usaha Milik Desa. 6

Pasal 5

(1)Hasil Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah hasil dari pengelolaan:
1. a.tanah kas desa;
2. b.pasar Desa;
3. c.pasar hewan milik desa;
4. d.objek wisata yang dikelola desa;
5. e.lapangan milik desa;
6. f.tambatan perahu;
7. g.bangunan Desa;
8. h.tempat pelelangan ikan yang dikelola desa;
9. i.tempat pelelangan hasil pertanian;
10. j.hutan milik Desa;
11. k.mata air milik Desa;
12. l.pemandian umum; dan
13. m.aset lainnya milik Desa.
(2)Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, antara lain:
1. a.kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD serta APB Desa;
2. b.kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
3. c.kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.hasil kerjasama Desa; dan
5. e.kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 6

Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. 7

Pasal 7

(1)Lain-lain pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas :
1. a.jasa giro;
2. b.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
3. c.penggunaan fasilitas umum aset desa (bukan fasilitas sosial) yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial secara insidental dan tidak mengganggu pelayanan umum;
4. d.hasil penyertaan modal Desa;
5. e.hasil pungutan Desa;
6. f.hasil kerja sama antar Desa;
7. g.hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan;
8. h.pendapatan bunga;
9. i.keuntungan selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing;
10. j.komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Desa; dan
11. k.lain-lain pendapatan asli desa yang lain yang ditetapkan dengan peraturan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan bahwa jenis pungutan tersebut belum dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jenis pungutan yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah.
(4)Jenis Pungutan yang dapat dipungut Desa, antara lain meliputi :
1. a.pungutan pasar desa;
2. b.pungutan pasar hewan milik desa;
3. c.pungutan tempat wisata desa;
4. d.pungutan karamba ikan Desa;
5. e.pungutan tambatan perahu Desa;
6. f.pungutan tempat pemandian umum Desa;
7. g.pungutan jasa parkir desa; dan
8. h.pungutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa. 8
(6)Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
1. a.surat pengantar;
2. b.surat rekomendasi; dan
3. c.surat keterangan.
(7)Pungutan Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, baik berupa uang dan/atau barang, harus diatur dengan Peraturan Desa

Pasal 8

(1)Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD.
(2)Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Pasal 9

(1)Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Desa mendapatkan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
(2)Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan/ atau pemberdayaan masyarakat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan pengelolaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa diatur dalam Peraturan Bupati. 9

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…