DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purworejo

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai Penegak Hukum

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan landasan hukum untuk menjamin legalitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai Penegak hukum;
c.bahwa PPNS di Kabupaten Purworejo telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo, namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 2 | P E R D A N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 5 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
6.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 3 | P E R D A N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 5
7.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
8.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah.
10.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri sipil Daerah Kabupaten Purworejo.
11.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melaksanakan penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang- undangan; 4 | P E R D A N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 5
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.melakukan penghentian penyidikan;
9. i.melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melekat pada PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap setiap pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Purworejo

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS, dapat diberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

PPNS mempunyai kewajiban:

a.melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;
b.membuat Berita Acara setiap pelaksanaan tugas yang telah dilakukan; 5 | P E R D A N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 5
c.menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri di wilayah hukumnya dalam penyidikan perkara dengan ancaman pidana kurungan lebih dari 3 (Tiga) bulan;
d.menyerahkan hasil penyidikan kepada Pengadilan di wilayah hukumnya dalam penyidikan perkara dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan;
e.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

BAB IV

PERSYARATAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Pasal 7

Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.memiliki masa kerja paling singkat 2 (Dua) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
b.berpangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
c.berpendidikan paling rendah Sarjana, diutamakan Sarjana Hukum;
d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
e.sehat jasmani dan rohani ;
f.setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (Dua) tahun terakhir; dan
g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 8

Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi urusan hukum melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 6 | P E R D A N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 5

Pasal 9

Usul pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilampiri dengan:

a.fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS yang telah dilegalisir;
b.fotokopi keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
c.fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
d.fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
e.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
f.fotokopi penilaian prestasi kerja yang telah dilegalisir; dan
g.fotokopi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan yang telah dilegalisir.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…