Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2015
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 48
Ringkasan
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai Penegak Hukum
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai Penegak Hukum
2 | P E R D A N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 5 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.
BAB I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
3 | P E R D A N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 5
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Kedudukan
BAB II
PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS. Bagian Kedua Tugas
PPNS mempunyai tugas melaksanakan penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing. Bagian Ketiga Wewenang
4 | P E R D A N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 5
BAB III
Bagian Kedua Kewajiban
PPNS mempunyai kewajiban:
5 | P E R D A N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 5
BAB IV PERSYARATAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS Bagian Kesatu Peryaratan
BAB IV
Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Bagian Kedua Pengangkatan
Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi urusan hukum melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 6 | P E R D A N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 5
Usul pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilampiri dengan:
Membuka PDF…
Dokumen