Dalam peraturan ini diatur mengenai Hari Jadi Kabupaten Purworejo yaitu ditetpkan pada tanggal 27 Februari 1831 M dan diperingati oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dan masyarakat Kabupaten Purworejo setiap tahunnya pada tanggal 27 Februari.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Purworejo; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
BAB I
Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
BAB II
Penetapan Peraturan Daerah ini dilandasi asas :
Tujuan penetapan Hari Jadi Kabupaten Purworejo adalah
BAB III
BAB IV
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 9 Tahun 1994 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1995 Nomor 1 seri C Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo. Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 31 Januari 2019 BUPATI PURWOREJO, Ttd AGUS BASTIAN Diundangkan di Purworejo pada tanggal 31 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, Ttd SAID ROMADHON LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI E NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 1/2019 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG HARI JADI KABUPATEN PURWOREJO A. UMUM Penetapan tanggal 27 Februari 1831 M sebagai Hari Jadi Kabupaten Purworejo, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo dan masyarakat Kabupaten Purworejo dalam menyelenggarakan peringatan Hari Jadi Kabupaten Purworejo. Disamping itu penetapan Hari Jadi Kabupaten Purworejo dengan mengambil momentum perubahan nama Brengkelan menjadi Purworejo diharapkan dapat memantapkan jati diri dan melengkapi identitas serta sebagai motivasi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam membangun daerah. Penetapan hari jadi Purworejo pada saat nama Brengkelan dikukuhkan menjadi nama Purworejo menjadi salah satu aset yang mampu memiliki nilai aspek historis dan filosofis karena nama Purworejo diistilahkan lain dengan sebutan “Awal kemakmuran”. Tentunya jika orientasi yang demikian sangatlah tidak mungkin bertentangan pada prinsip negara kesatuan berbentuk republik yang telah dicanangkan dalam konstitusi kita. Peristilahan lain dari Purworejo sebagai awal kemakmuran dapat mendorong pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah berorientasi ke depan. Disamping itu, ikon sebagai awal kemakmuran tentunya sangatlah mampu memberikan tampilan yang jelas dalam promosi kepariwisataan di Kabupaten Purworejo. Penetapan hari jadi bertepatan dengan tanggal 27 Februari 1831 M sangatlah mempertimbangkan aspek kepastian hukum dibanding Peraturan Daerah sebelumnya, dengan mempertimbangkan data yang mendukung baik naskah Kedung Kebo maupun Bukti kearsipan penggantian nama Brengkelan menjadi Purworejo. Dalam naskah Kedung Kebo disebutkan penggantian nama Brengkelan menjadi Purworejo diumumkan oleh Komisaris PH van Lawick van Pabst di Pendopo Suronegaran. Berdasarkan Bukti kearsipan pada Arsip Nasional Republik Indonesia, pengumuman penggantian nama Brengkelan menjadi Purworejo dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 1831 sebagaimana disebutkan dalam Laporan Komisaris PH van Lawick van Pabst kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Den Bosch. 6 B. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Huruf a. Yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini difungsikan untuk memberikan pelindungan dalam menciptakan ketentraman masyarakat. Huruf b. Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini diformulasikan mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Huruf c. Yang dimaksud dengan asas kebangsaan adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini diformulasikan mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Huruf d. Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini diformulasikan mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Huruf e. Yang dimaksud dengan asas kenusantaraan adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini diformulasikan memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Huruf f. Yang dimaksud dengan asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini diformulasikan dengan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 7 Huruf g. Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini diformulasikan mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Huruf h. Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini diformulasikan tidak memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Huruf i. Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini diformulasikan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Huruf j. Yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini diformulasikan mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…