DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pemerintah Daerah memberikan Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, meliputi: a. rumah sakit; b. pusat kesehatan masyarakat; c. klinik; d. tempat praktik mandiri tenaga kesehatan; e. apotek; f. unit transfusi darah; g. laboratorium kesehatan; h. optikal; i. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan j. fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa di Kabupaten Purworejo masih terdapat Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak mampu mengelola limbah medisnya sendiri sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, risiko penularan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
c.bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah, Pemerintah Daerah memfasilitasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak mampu mengelola limbah medisnya sendiri dan bertanggung jawab menyusun kebijakan daerah di bidang pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis; 2 Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan. 3
6.Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis adalah upaya atau tindakan Pemerintah Daerah guna membantu Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak mampu mengelola limbah medisnya sendiri untuk mempermudah atau mengurangi hambatan dalam melaksanakan pengelolaan Limbah Medis sesuai ketentuan Pengelolaan Limbah Medis.
7.Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Pengelolaan Limbah Medis adalah upaya pengelolaan limbah medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah yang seluruh atau sebagian tahapannya dilakukan di Daerah.
8.Limbah Medis adalah hasil buangan dari aktifitas medis pelayanan kesehatan.
9.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
10.Pengelola Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Pengelola adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang melakukan pengelolaan Limbah Medis di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 2

Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kelestarian dan keberlanjutan;
b.keseimbangan;
c.keterpaduan;
d.keadilan;
e.manfaat; dan
f.partisipatif.

Pasal 3

Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis bertujuan:

a.memberikan kemudahan atau mengurangi hambatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak mampu mengelola Limbah Medisnya sendiri;
b.mendukung upaya pencegahan risiko penularan penyakit yang diakibatkan penyalahgunaan atau pencemaran Limbah Medis;
c.mendukung upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh Limbah Medis; dan
d.mendukung tercapainya kesehatan lingkungan hidup. 4

BAB II

FASILITASI PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah memberikan Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, meliputi:
1. a.rumah sakit;
2. b.pusat kesehatan masyarakat;
3. c.klinik;
4. d.tempat praktik mandiri tenaga kesehatan;
5. e.apotek;
6. f.unit transfusi darah;
7. g.laboratorium kesehatan;
8. h.optikal;
9. i.fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan
10. j.fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.
(2)Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus mempunyai kriteria sebagai berikut: a tidak mampu mengelola Limbah Medisnya sendiri tanpa dibatasi oleh pihak penyelenggara atau kepemilikan; dan
1. b.telah memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
(3)Fasilitasi Pengelolaan limbah Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada pengelolaan limbah medis secara:
1. a.internal; dan
2. b.eksternal.

Pasal 5

(1)Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis secara internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan pada tahapan:
1. a.pengurangan dan pemilahan;
2. b.pengangkutan internal;
3. c.penyimpanan sementara; dan
4. d.pengolahan internal. 5
(2)Fasilitasi Pengelolaan limbah medis secara eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilaksanakan pada tahapan:
1. a.pengangkutan eksternal;
2. b.pengumpulan;
3. c.pengolahan; dan
4. d.penimbunan.
(3)Pengelolaan limbah medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN FASILITASI PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

Pasal 6

(1)Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis secara internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi:
1. a.penyediaan sarana;
2. b.penyediaan sumber daya manusia; dan
3. c.pendanaan;
(2)Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

(1)Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, berupa bantuan sarana untuk Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(2)Bantuan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
1. a.alat pengangkutan internal;
2. b.fasilitas penyimpanan sementara;
3. c.alat dan teknologi pengolah limbah medis; dan
4. d.sarana pendukung lainnya seperti alat pelindung diri (APD), sarana dalam kondisi darurat, bahan dan alat suci hama dan sarana pendukung sejenis.

Pasal 8

(1)Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, dapat berbentuk penyediaan tenaga atau petugas Pengelola Limbah Medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6
(2)Penyediaan tenaga atau petugas Pengelola Limbah Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
1. a.pengadaan tenaga atau petugas yang memenuhi persyaratan dan kompetensi mengelola Limbah Medis; dan/atau
2. b.peningkatan kapasitas tenaga atau petugas Pengelola Limbah Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk memenuhi persyaratan dan kompetensi Pengelola Limbah Medis.

Pasal 9

(1)Pendanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, berupa penyediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis.
(2)Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah direalisasikan melalui kegiatan pada Perangkat Daerah Teknis sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.
(3)Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bukan milik Pemerintah Daerah direalisasikan melalui belanja hibah sesuai dengan ketentuan hibah Daerah.
(4)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disalurkan melalui badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 10

(1)Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis secara eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dapat berbentuk:
1. a.penyediaan lahan;
2. b.penyediaan sarana-prasarana;
3. c.penyediaan Pengelola Limbah Medis dan/atau kerjasama dengan pihak swasta; dan
4. d.pendanaan.
(2)Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…