DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 5 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : pembangunan di bidang sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup serta hak yang secara langsung maupun tidka langsung berhubungan dengan implementasi KPLA, aspek pembiayaan sumber daya pengawasan pengembangan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

e.bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagairnana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Purworejo Laya.k Anak;

d.bahwa berdasarkan Peraturan Pcmerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksa.nakan oleh Pcmerintah Daerah;
c.bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan dacrah di tingkat kabupatcn, kecamatan dan desa/ kelurahan yang responsif terhadap kcbutuhan anak;
b.bahwa untuk menjamin tcrpcnuhinya hak anak, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pcmerintah, masyarakat dan dunia usaha mclalui pengembangan Kabupaten Purworejo layak Anak;
a.bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar, sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekcrasan dan diskriminasi; Mcnimbang BUPATI PURWOREJO, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KABUPATEN PURWOREJO LAYAKANAK TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: lO TAHUN 2014 BUPATI PURWOREJO PROVDfSI JAWATEIIGAB [SALINAN] 2 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. 3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. 4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
5. 5.Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPDTeknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan di bidang perlindungan anak.
6. 6.Anak adalah sescorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKJv.N RAKYAT DAERAHKABUPATEN PURWOREJO dan BUPATIPURWOREJO

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor ra Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terak.hir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Mengingat 3 Penyelenggaraan KPLA berasaskao Pancasila dan berlandaskan Undang-Undaog Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. AZAS, PRlNSJP DANTUJUAN

BAB I

KABUPATENMcnetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PURWOREJO LAYAK ANAK.

Pasal 2

7.Layak adalab kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Ondang-undang Perlindungan Anak.
8.Kabupaten Purworejo Layak Anak yang selanjutnya disingkat KPLA adalah Kabupatan Purworejo yang menyelenggarakan sistern pembangunan satu wilayab administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program pemenuhan hak anak.
9.Rencana Aksi Daerah KPLA yang selanjutnya disebut RAD KPLA adalah dokumeo rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, terukur, menyeluruh dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KPLA.
10.Gugus Tugas KPLA adalab lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KPIA.
11.Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerab dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KPIA.
12.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anak atau ayah dan anak atau ibu dan anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kc bawah sampai dengan derajat ketiga.
13.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat atau disebut orang tua asuh.
14.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
15.Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu perturnbuhan dan perkembangannya secara wajar.
16.Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
17.Rumah aman (shelter) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan stander operasional yang ditentukan.
18.Forum Anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak. I - 4 Ruang lingkup KPLA:

a.pernbangunan di bidang sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, serta hak yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi KPLA.
b.aspek pembiayaan, sumberdaya, pengawasan, pengembangan, keterwalolan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengarnbilan keputusan pembangunan Daerah.

Pasal 5

RUANG LINGKUP DAN SASARAN BAB Ill Penyelenggaraan KPLA bemtjuan untuk menjamin terpenuhinya hak- hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang cerdas, sehat, ceria, berbudaya, berakhlak mulia dan sejahtera sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB ILL

Penyelenggaraan KPLA bemtjuan untuk menjamin terpenuhinya hak- hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang cerdas, sehat, ceria, berbudaya, berakhlak mulia dan sejahtera sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan KPLA berdasarkan prinsip:

a.tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
b.non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agarna, jenis kelarnin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya;
c.kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan ha! yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalarn setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
d.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hale untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal rnungkin; dan
e.penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapat:nya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 3

I - 5 Setiap anak mempunyai kewajiban untuk:

a.rnenghorrnati orang tua, wali dan guru;
b.mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
c.mencintai tanah air, bangsa dan negara;
d.menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya;
e.belajar dan mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan dan bakat, minatnya; dan
f.rnelaksanakan etika dan akhJa.k mulia.

Pasal 9

Setiap anak berhak mendapatkan:

a.hak sipit dan kebebasan;
b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
c.perlindungan khusus.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJrBAN ANAK BABIV

(1)Penyelenggaraan KPLA terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing SKPD terkait,
(2)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KPLA dan melakukan koordinasi serta memfasilitasipelaksanaan KPLAdi Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 7

(3)Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah keluarga dan anak. (I) Sasaran KPLAmeliputi sasaran antara dansasaran akhir.
(2)Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.lembaga eksekutif; b, lembaga legislatif;
2. c.lembaga yudikatif;
3. d.organisasi non pemerintah;
4. e.dunia usaha; dan
5. f.masyarakal.

Pasal 6

6 Masyarakat dan dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak rnelalui kegiatan peran rnasyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 13

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya Pemerintah Daerah:

a.mernbuat kebijakan dan program;
b.merumuskan pedoman pela.ksanaan;
c.menyelenggarakan layanan; dan
d.mengkoordinasikan kebijakan, program dan layanan.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…