DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purworejo

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : perubahan APBD Kabupaten Purworejo TA 2015

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah
4.Bupati adalah Bupati Purworejo.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
7.Belanja Daerah adalah semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
8.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
9.Pendapatan Asli Daerah adalah dana yang dikelola pemungutannya oleh daerah, terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
10.Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
11.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah dana yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi.
12.Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
13.Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
14.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
15.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
16.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17.Tahun Anggaran 2015 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

BAB II

PERUBAHAN APBD

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 terdiri atas perubahan anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

(1)Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan bertambah sebesar Rp.162.521.122.696,00 dari anggaran semula sebesar Rp.1.579.335.611.764,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.1.741.856.734.460,00 yang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan bertambah sebesar Rp.19.399.013.969,00 dari anggaran semula sebesar Rp.180.291.769.450,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.199.690.783.419,00 yang terdiri dari: Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan bertambah sebesar Rp.28.201.677.000,00 dari anggaran semula sebesar Rp.969.921.580.000,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.998.123.257.000,00 yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan bertambah sebesar Rp.114.920.431.727,00 dari anggaran semula sebesar Rp.429.122.262.314,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.544.042.694.041,00 yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Alokasi Dana Desa.
(5)Anggaran Pendapatan Daerah yang terdapat dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) merupakan pagu minimal yang harus dicapai sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

(1)Pendapatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) direncanakan bertambah sebesar Rp.750.000.000,00 dari anggaran semula sebesar Rp.31.924.000.000,00 sehingga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.32.674.000.000,00.
(2)Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)direncanakan bertambah sebesar Rp.676.971.960,00 dari anggaran semula sebesar Rp.15.119.818.950,00 sehingga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.15.796.790.910,00.
(3)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) direncanakan bertambah sebesar Rp.1.151.775.782,00 dari anggaran semula sebesar Rp.4.596.132.000,00 sehingga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.5.747.907.782,00.
(4)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) direncanakan bertambah sebesar Rp.16.820.266.227,00 dari anggaran semula sebesar Rp.128.651.818.500,00 sehingga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.145.472.084.727,00.

Pasal 5

(1)Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) direncanakan bertambah sebesar Rp. 7.185.597.000,00 dari anggaran semula sebesar Rp. 25.385.641.000,00 sehingga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp. 32.571.238.000,00.
(2)Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) direncanakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 tetap sebesar Rp.875.528.049.000,00.
(3)Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3)direncanakan bertambah sebesar Rp. 21.016.080.000,00 dari anggaran semula sebesar Rp.69.007.890.000,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.90.023.970.000,00.

Pasal 6

(1)Dana Bagi Hasil dari Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) direncanakan bertambah sebesar Rp. 23.259.244.041,00 dari anggaran semula sebesar Rp. 62.847.788.000,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.86.107.032.041,00.
(2)Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) direncanakan bertambah sebesar Rp.3.595.800.000,00 dari anggaran semula sebesar Rp.302.270.375.000,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp. 305.866.175.000,00.
(3)Bantuan Keuangan dari Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) direncanakan bertambah sebesar Rp.27.650.024.000,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp. 27.650.024.000,00.
(4)Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) direncanakan bertambah sebesar Rp.60.415.363.686,00 dari anggaran semula sebesar Rp.64.004.099.314,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.124.419.463.000,00.

Pasal 7

(1)Anggaran Belanja Daerah direncanakan bertambah sebesar Rp.257.269.837.519,50 dari anggaran semula sebesar Rp.1.667.086.053.316,50, sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.1.924.355.890.836,00 yang terdiri dari: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan bertambah sebesar Rp.84.057.203.806,50 dari anggaran semula sebesar Rp.1.200.069.597.237,50 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.1.284.126.801.044,00 terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan bertambah sebesar Rp.173.212.633.713,00 dari anggaran semula sebesar Rp.467.016.456.079,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.640.229.089.792,00 terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.
(4)Anggaran Belanja Daerah yang terdapat dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) merupakan pagu maksimal untuk direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) direncanakan bertambah sebesar Rp.28.819.857.488,00 dari anggaran semula sebesar Rp.970.241.747.880,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.999.061.065.368,00.
(2)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) direncanakan bertambah sebesar Rp.1.886.000.000,00 dari anggaran semula sebesar Rp.41.260.810.500,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.43.126.810.500,00.
(3)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)direncanakan bertambah sebesar Rp.580.400.000,00 dari anggaran semula sebesar Rp.350.000.000,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.930.400.000,00.
(4)Belanja Bagi Hasilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) direncanakan bertambah sebesar Rp.5.182.219.188,00 dari anggaran semula sebesar Rp.4.356.280.412,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.9.538.499.600,00.
(5)Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) direncanakan bertambah sebesar Rp.60.565.363.686,00 dari anggaran semula sebesar Rp.156.001.860.114,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.216.567.223.800,00.
(6)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)direncanakan berkurang sebesar Rp.12.956.636.555,50 dari anggaran semula sebesar Rp.27.858.898.331,50 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.14.902.089.792,00.

Pasal 9

(1)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) direncanakan bertambah sebesar Rp.9.659.351.550,00 dari anggaran semula sebesar Rp.42.197.160.350,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.51.856.511.900,00.
(2)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) direncanakan bertambah sebesar Rp.75.323.993.557,00 dari anggaran semula sebesar Rp.255.517.900.567,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.330.841.894.124,00.
(3)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) direncanakan bertambah sebesar Rp.88.229.288.606,00 dari anggaran semula sebesar Rp.169.301.395.162,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.257.530.683.768,00.

Pasal 10

(1)Defisit direncanakan bertambah Rp.94.748.714.823,50 dari anggaran semula sebesar Rp.87.750.441.552,50 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.182.499.156.376,00.
(2)Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan ditutup dengan Pembiayaan Daerah sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 tidak terjadi defisit riil ditunjukkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp.0,00.

Pasal 11

(1)Anggaran Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
(2)Peneriman Pembiayan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan bertambah sebesar Rp.124.050.757.122,50 dari anggaran semula sebesar Rp.89.750.441.552,50 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.213.801.198.675,00 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.205.879.911.369,00, Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp.7.919.787.306,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sebesar Rp.1.500.000,00.
(3)Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)direncanakan direncanakan bertambah sebesar Rp.29.302.042.299,00 dari anggaran semula sebesar Rp.2.000.000.000,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 menjadi sebesar Rp.31.302.042.299,00 terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp.302.042.299,00 dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp.29.000.000.000,00.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…