DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 117

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perudahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika yang meliputi: Pembentukan; Permodalan dan Bidang Usaha; Organ Perumda Graha Husada Medika; Operasional Perumda Graha Husada Medika; Pelaporan; Sistem Akuntansi; Penggunaan Laba; Pengelolaan Aset Tetap dan Inventaris; Pembinaan dan Pengawasan; Restrukturisasi; Penugasan Pemerintah Kepada Perumda Graha Husada Medika; Perubahan Bentuk Hukum Perumda Graha Husada MEdika; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran Perumda Graha Husada Medika; Kepailitan Perumda Graha Husada Medika;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya pemenuhan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan kepada masyarakat di bidang farmasi dan sarana kesehatan, dengan mendirikan Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika;
c.bahwa Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pendirian Apotik Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo, dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika, namun sejalan dengan perkembangan keadaan dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru; 1
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH FARMASI DAN SARANA KESEHATAN GRAHA HUSADA MEDIKA. 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak tebagi atas saham.
8.Perusahaan Umum Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika, yang selanjutnya disebut Perumda Graha Husada Medika adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang farmasi dan sarana kesehatan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
9.Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut KPM, adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Graha Husada Medika .
11.Direksi adalah Direksi Perumda Graha Husada Medika .
12.Pegawai adalah Pegawai Perumda Graha Husada Medika .
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lim) tahun.
14.Modal Dasar adalah modal Perusahaan Umum Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. 3
15.Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor kepada Perumda Graha Husada Medika.
16.Deviden adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
17.Cadangan adalah bagian dari laba bersih yang digunakan untuk memperkuat modal atau menutup kerugian dan/atau untuk tujuan tertentu yang penggunaannya ditetapkan oleh Direksi.
18.Dana Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bagian dari laba bersih yang digunakan oleh Perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
19.Tantiem adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Dewas Pengawas dan Direksi Perumda Graha Husada Medika .
20.Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Pegawai Perumda Graha Husada Medika .
21.Pihak Ketiga adalah pihak lain di luar Pemerintah Daerah dan organ Perumda Graha Husada Medika.
22.Satuan Pengawas Internal, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah satuan pengawas internal di lingkungan Perumda Graha Husada Medika yang bertugas membantu Direksi dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya.
23.Rencana Bisnis Perumda Graha Husada Medika yang selanjutnya disebut Rencana Bisnis, adalah rincian kegiatan Perumda Graha Husada Medika dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
24.Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Graha Husada Medika, yang selanjutnya disebut RKA, adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda Graha Husada Medika .
25.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas atau Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
26.Tahun buku adalah tahun takwin yang dimulai tanggal 1 januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.

BAB II

PEMBENTUKAN 4

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Apotik Daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pendirian Apotik Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo, diubah Menjadi Perumda Graha Husada Medika.

Pasal 3

(1)Perumda ini diberi nama Perumda Graha Husada Medika.
(2)Ketentuan logo Perumda Graha Husada Medika dan spesifikasinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

Perumda Graha Husada Medika mempunyai tempat kedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Purworejo dan dapat membuka cabang pelayanan di wilayah Kabupaten Purworejo atau di luar wilayah Daerah.

Pasal 5

(1)Perumda Graha Husada Medika didirikan dengan maksud:
1. a.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan farmasi dan sarana kesehatan yang bermutu bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat; dan 5
2. b.menghasilkan laba dalam rangka meningkatkan kontribusi Perusahaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
(2)Perumda Graha Husada Medika didirikan dengan tujuan:
1. a.memenuhi kebutuhan masyarakat berupa penyediaan farmasi dan sarana kesehatan yang bermutu; dan
2. b.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PERMODALAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 6

(1)Modal Dasar Perumda Graha Husada Medika ditetapkan Rp12.000.000.000,00 (Dua belas miliar rupiah) dalam bentuk uang dan/ atau barang.
(2)Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.
(3)Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi Modal Dasar secara bertahap sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2022.
(4)Modal Perumda Graha Husada Medika merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(5)Perubahan besarnya Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa modal disetor sebesar Rp4.500.000.000.- (Empat milyar lima ratus juta rupiah)

Pasal 8

(1)Perumda Graha Husada Medika melaksanakan kegiatan usaha di bidang farmasi dan sarana kesehatan yang meliputi apotek, alat kesehatan, klinik pratama, dokter praktek perorangan, laboratorium kesehatan dan pengelolaan limbah medis.
(2)Pengembangan usaha di luar bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan KPM.

BAB IV

ORGAN PERUMDA GRAHA HUSADA MEDIKA

Pasal 9

Organ Perumda Graha Husada Medika terdiri atas:

a.KPM;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi.

Pasal 10

(1)Bupati berkedudukan sebagai KPM.
(2)Bupati selaku KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan sebagai pemilik Perumda Graha Husada Medika.
(3)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pimpinan Perangkat Daerah melalui:
1. a.kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
  1. 1.perubahan anggaran dasar;
  2. 2.pengalihan aset tetap;
  3. 3.kerja sama; 7
  4. 4.investasi, pembiayaan, dan/atau penyertaan modal;
  5. 5.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
  6. 6.penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
  7. 7.penetapan besaran penggunaan laba;
  8. 8.pengesahan laporan tahunan;
  9. 9.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
  10. 10.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Graha Husada Medika dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
2. b.kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(4)Pelimpahan kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Graha Husada Medika apabila dapat membuktikan:
1. a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
2. b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Graha Husada Medika ; dan/atau
3. c.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Graha Husada Medika secara melawan hukum.

Isi peraturan

Teks117PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 15 Tahun 1977

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 15 Tahun 1977

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011