DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 6, perubahan Pasal 9, perubahan Pasal 10, perubahan Pasal 11 ayat (1), perubahan Pasal 15 ayat (1), perubahan Pasal 16, perubahan Pasal 17, perubahan Pasal 21, perubahan Pasal 22.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung pengelolaan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Purworejo memerlukan peran serta masyarakat berupa pembayaran retribusi atas pelayanan pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
c.bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan, perubahan harga pasar dan pertumbuhan perekonomian daerah serta untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. 2 Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo. 3
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat.
7.Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pernerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8.Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di Pasar Daerah yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di Pasar Daerah.
9.Kios Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan yang berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang barang/ jasa oleh perorangan/ Badan yang terletak di pasar Daerah.
10.Los pasar Daerah yang selanjutnya disebut Los adalah bangunan beratap tanpa dinding yang ada di pasar Daerah dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk berjualan barang atau jasa atau usaha lain oleh beberapa orang.
11.Pelataran Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pelataran adalah bagian dari Pasar Daerah di luar kios dan los yang masih berada dalam lingkungan Pasar Daerah.
12.Pedagang adalah orang/ Badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/ jasa di dalam Pasar Daerah dan/ atau di pelataran Pasar Daerah dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang telah ditetapkan.
13.Pihak ketiga adalah orang pribadi atau Badan yang melaksanakan pembangunan di Pasar Daerah, baik dengan modal sendiri maupun modal dari pedagang.
14.Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 4
15.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
16.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17.Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas Pasar Rakyat, berupa Pelataran, Los, Kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
18.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas Pasar Daerah dan/ atau mendapatkan jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di lingkungan Pasar Daerah.
19.Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
20.Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
22.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
23.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
24.Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
25.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
27.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 5
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman/landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pengaturan Retribusi Pelayanan Pasar dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan :

a.pelayanan kepada pengguna fasilitas dan/ atau pengguna jasa Pasar Rakyat;
b.peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan Pasar Rakyat; dan
c.optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
1. 4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Pasar Rakyat berupa Pelataran, Los dan Kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
(2)Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan fasilitas pasar di pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa dan pihak swasta.

5.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(l) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan:

a.jenis fasilitas yang digunakan;
b.luas fasilitas yang digunakan;
c.klasifikasi pasar; dan
d.letak strategis tempat usaha.

(2)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dipakai sebagai dasar penetapan tarif Retribusi. 6

6.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada :

a.biaya penyediaan jasa yang bersangkutan;
b.kemampuan masyarakat;
c.aspek keadilan; dan
d.efektifitas pengendalian atas pelayanan.
1. 7.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(3)Peninjauan kembali struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi yang terutang.
(2)Pembayaran retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tunai atau non tunai.
(3)Pembayaran retribusi secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagi berikut:
1. a.membayar Retribusi kepada petugas pemungut Retribusi;
2. b.hasil pemungutan Retribusi disetor kepada bendahara penerimaan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati oleh petugas pemungut retribusi;
3. c.hasil dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b harus disetor Ke Kas Umum Daerah paling lama satu hari kerja.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Retribusi secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati. 7

9.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Retribusi yang terutang dapat dibayarkan secara berangsur.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi secara berangsur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur dalam Peraturan Bupati.

10.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Retribusi yang terutang dapat ditunda pembayarannya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

11.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…