DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang komponen penyusun APBD 2023 yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Purworejo.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
11.Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. 3
12.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
13.Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
14.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
15.Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
16.Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
17.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
18.Tahun Anggaran 2023 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.
(2)APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp2.402.060.041.665,00 (dua triliun empat ratus dua miliar enam puluh juta empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp2.278.164.728.167,00
2. b.Belanja Daerah Rp2.384.060.041.665,00 Surplus/(Defisit) (Rp105.895.313.498,00)
3. c.pembiayaan Daerah
  1. 1.penerimaan Rp123.895.313.498,00
  2. 2.pengeluaran Rp18.000.000.000,00 pembiayaan netto Rp105.895.313.498,00 SiLPA tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.278.164.728.167,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh delapan miliar seratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 4

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp410.207.011.547,00 (empat ratus sepuluh miliar dua ratus tujuh juta sebelas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp93.150.526.263,00 (sembilan puluh tiga miliar seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.913.617.608,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus delapan rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.195.949.492,00 (empat belas miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp269.946.918.184,00 (dua ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.865.282.219.620,00 (satu triliun delapan ratus enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.719.975.542.620,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah). 5
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.306.677.000,00 (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp2.675.497.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang berupa pendapatan hibah.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.675.497.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.384.060.041.665,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar enam puluh juta empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 8

(3)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.547.040.231.472,00 (satu triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar empat puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(4)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp885.232.371.214,00 (delapan ratus delapan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah). 6
(5)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp555.083.039.764,00 (lima ratus lima puluh lima miliar delapan puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
(6)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
(7)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp96.772.074.294,00 (sembilan puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
(8)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp8.752.746.200,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp281.971.716.441,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal tanah;
2. b.Belanja Modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja Modal bangunan dan gedung;
4. d.Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
5. e.Belanja Modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.621.057.540,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah).
(4)Belanja Modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp148.946.345.509,00 (seratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan rupiah). 7
(5)Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.554.182.192,00 (lima puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
(6)Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.850.131.200,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp8.678.189.000,00 (delapan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang berupa Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

(1)Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp546.369.904.752,00 (lima ratus empat puluh enam miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.606.414.387,00 (dua belas miliar enam ratus enam juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp533.763.490.365,00 (lima ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…