DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2023

Nomor: 10
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan angka 4, angka 9 dan angka 10 Pasal 1, penghapusan angka 5 dan angka 15 Pasal 1, perubahan Pasal 6, perubahan Pasal 15, perubahan Pasal 16, perubahan Pasal 17, perubahan Pasal 18, perubahan Pasal 19, perubahan pasal 20, perubahan Pasal 22, perubahan pasal 23, penambahan ayat (3) Pasal 37, perubahan Pasal 38.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak perlu diubah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak memerlukan penyempurnaan untuk menampung kebutuhan hukum masyarakat mengenai peningkatan penyelenggaraan Kabupaten Purworejo Layak Anak sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KABUPATEN PURWOREJO LAYAK ANAK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Purworejo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 10 Seri E Nomor 10) diubah sebagai berikut: 3
1.Ketentuan angka 4, angka 9 dan angka 10 Pasal 1 diubah, angka 5 dan angka 15 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur- unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-undang Perlindungan Anak.
7.Kabupaten Purworejo Layak Anak yang selanjutnya disingkat KPLA adalah Kabupaten Purworejo yang menyelenggarakan sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program pemenuhan hak anak.
8.Rencana Aksi Daerah KPLA yang selanjutnya disebut RAD KPLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung KPLA.
9.Gugus Tugas KPLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KPLA.
10.Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KPLA.
11.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anak atau ayah dan anak atau ibu dan anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. 4
12.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat atau disebut orang tua asuh.
13.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
14.Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
15.Rumah aman (shelter) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
16.Forum Anak adalah wadah Partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses Pembangunan.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Perwujudan kebijakan KPLA dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi, yaitu:
1. a.peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran Pemerintah Daerah dalam pencegahan kekerasan terhadap anak dan penyediaan layanan bagi anak.
2. b.peningkatan peran:
  1. 1.orang perseorangan;
  2. 2.lembaga perlindungan Anak;
  3. 3.lembaga kesejahteraan sosial;
  4. 4.organisasi kemasyarakatan;
  5. 5.lembaga pendidikan;
  6. 6.media massa;
  7. 7.dunia usaha;
  8. 8.Anak; dan
  9. 9.lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.
3. c.peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
(2)Perwujudan kebijakan KPLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 5

3.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Penyelenggaraan KPLA meliputi tahapan:
1. a.perencanaan KPLA;
2. b.pra-KPLA;
3. c.pelaksanaan KPLA; dan
4. d.evaluasi KPLA.
(2)Penyelenggaraan KPLA dilaksanakan melalui pemenuhan indikator pada aspek kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak.
(3)Indikator aspek kelembagaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.penguatan kelembagaan KPLA;
2. b.keterlibatan lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan; dan
3. c.hak Anak dan perlindungan khusus.
(4)Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5. e.perlindungan khusus.
(5)Penyelenggaraan KPLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai bagan alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6)Untuk mewujudkan penyelenggaraan KPLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi secara berjenjang.
(7)Penyelenggaraan KPLA sebagaimana di maksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) di atur dalam Peraturan Bupati. 6

4.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pemerintah Daerah menyelenggarakan KPLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a melalui pemenuhan indikator:

a.Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran dan identitas kependudukan lainnya;
b.ketersediaan fasilitas informasi Layak Anak; dan
c.kelembagaan partisipasi Anak.
1. 5.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pemerintah Daerah menyelenggarakan KPLA dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana Pasal 15 ayat (4) huruf b melalui pemenuhan indikator:

a.pencegahan perkawinan Anak;
b.penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
c.pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
d.standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
e.ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.
1. 6.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pemerintah Daerah menyelenggarakan KPLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c melalui pemenuhan indikator:

a.persalinan di fasilitas kesehatan;
b.status gizi balita;
c.pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
d.fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
e.lingkungan sehat; dan
f.ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok. 7
1. 7.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan KPLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf d melalui pemenuhan indikator:
1. a.wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada pendidikan formal dan non formal;
2. b.sekolah ramah anak; dan
3. c.ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya kreativitas dan rekreatif yang ramah anak.
(2)Penyelenggaraan KPLA sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dalam Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan KPLA dalam klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf e melalui pemenuhan indikator:
1. a.pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
2. b.Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
3. c.pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV-AIDS);
4. d.pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
5. e.pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
6. f.pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
7. g.penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku); dan
8. h.pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
(2)Penyelenggaraan KPLA sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dalam Peraturan Bupati. 8

9.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan KPLA dibentuk Gugus Tugas KPLA oleh Bupati.
(2)Susunan keanggotaan Gugus Tugas KPLA paling sedikit meliputi:
1. a.ketua: sekretaris Daerah;
2. b.wakil ketua: kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
3. c.sekretaris: kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; dan
4. d.sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
  1. 1.koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
  2. 2.koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
  3. 3.koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  4. 4.koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  5. 5.koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
  6. 6.koordinator sub gugus tugas klaster perlindungan khusus Anak; dan
  7. 7.koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
(3)Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah di tingkat kabupaten, pejabat di tingkat kecamatan, dan pejabat di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
(4)Keanggotaan sub gugus tugas KPLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
1. a.Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KPLA;
2. b.masyarakat;
3. c.media massa;
4. d.dunia usaha;
5. e.perwakilan anak;
6. f.instansi vertikal; dan/atau
7. g.organisasi non pemerintah. 9
(5)Gugus Tugas KPLA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib menyusun profil KLA.
(6)Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat :
1. a.data terpilah Anak termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
2. b.informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya;dan
3. c.informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
(7)Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Bupati.
(8)Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipublikasikan setiap tahun paling lambat Bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik pemerintah daerah.

10.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Gugus Tugas KPLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KPLA;
2. b.mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KPLA;
3. c.mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KPLA;
4. d.melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KPLA; dan
5. e.membuat laporan penyelenggaraan KPLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak.
(2)RAD KPLA merupakan dokumen rencana aksi KPLA yang menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KPLA yang meliputi aspek kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak.
(3)RAD KPLA dapat berupa dokumen lengkap atau hanya matriks rencana aksi.
(4)RAD KPLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 10

11.Ketentuan Pasal 37 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat

(3)sehingga berbunyi sebagai berikut :
(1)Bupati berwenang melakukan pembinaan atas penyelenggaraan KPLA.
(2)Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa :
1. a.memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dunia usaha dan kelompok anak emngenai kebijakan KPLA;
2. b.menyediakan buku, leaflet, brosur atau oeraga lainnya mengenai pemyelenggaraan KPLA dan isu- isu terkait lainnya serta menyebarkannya ke masyarakat;
3. c.memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/Pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat dan dunia usaha yang berperan serta dalam Upaya penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu dan kegiatan lain sejenis yang berkaitan dwengan KPLA;
4. d.memfasilitasi terselenggaranya forum anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
5. e.memfasilitasi pusat atau wadah layanan konsultasi tumbuh kembang anak;
6. f.mengkoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan internasional bagi penyelenggaraan KPLA;dan
7. g.memberikan penghargaan kepada Masyarakat, dunia usaha, keluarga dan orang tua, baik secara individu, maupun kelompok atau organisasi yang telah melakukan upaya penyelenggaraan KPLA;
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Penghargaan sebagaimana dimaklsud pada ayat (2) huruf g, diatur dalam Peraturan Bupati.

12.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…