DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 14 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pengendalian dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai kesejahteraan umum dan dalam rangka memanfaatkan potensi berupa modal pembangunan dan menjawab tantangan sosiologis di Daerah perlu direspon oleh perencanaan pembangunan jangka panjang;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan jangka panjang daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

PENDAHULUAN Menjelaskan gambaran umum penyusunan RPJPD yang meliputi latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antardokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Bupati adalah Bupati Purworejo.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang terhitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2045.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang terhitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2045.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut RKP Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah.
(2)RPJP Daerah bertujuan:
1. a.menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah; dan
2. b.menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Daerah dan dokumen perencanaan lainnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi kabupaten Purworejo sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik, serta pengembangan pusat pertumbuhan.

Pasal 3

RPJP Daerah berpedoman pada RPJP Nasional, RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 4

(1)RPJP Daerah menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi, dan program Bupati.
(2)RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RKP Daerah.
(3)RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 5

(1)RPJP Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I PENDAHULUAN;
2. b.BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
3. c.BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
4. d.BAB IV VISI DAN MISI DAERAH;
5. e.BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH; dan
6. f.BAB VI PENUTUP.
(2)RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Menjelaskan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang yang merupakan hasil analisis dari gambaran umum kondisi daerah dengan memperhatikan kondisi tantangan pembangunan serta hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah periode sebelumnya.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RPJP Daerah.
(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 2), sepanjang mengatur mengenai RPJP Daerah tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo. Ditetapkan di Purworejo pada tanggal BUPATI PURWOREJO, YULI HASTUTI Diundangkan di Purworejo pada tanggal Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN NOMOR SERI NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya berkesinambungan, yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam proses pembangunan diperlukan perencanaan pembangunan yang merupakan pedoman dan penentu arah pelaksanaan pembangunan. Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, sehingga perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, Daerah perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang merupakan pedoman dan arah pembangunan daerah dalam bentuk visi dan misi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dijabarkan lebih lanjut dan terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan jangka menengah yang disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah. Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, memuat prioritas pembangunan daerah dan rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah. Dalam upaya memberikan pedoman dan untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan di Daerah, serta dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, adalah untuk:

1.mendukung koordinasi antar pelaku dalam pembangunan Daerah;
2.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah maupun Pusat dan Daerah dalam pembangunan Daerah;
3.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam pembangunan Daerah;
4.menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam pembangunan Daerah; dan
5.mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…