DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purworejo

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : APBD Kabupaten Purworejo TA 2016

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Purworejo.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9.Pendapatan Asli Daerah adalah dana yang dikelola pemungutannya oleh daerah, terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
10.Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
11.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah dana yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi.
12.Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
13.Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
14.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
15.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
16.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17.Tahun Anggaran 2016 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp. 1.919.850.300.102,00
b.Belanja Daerah Rp. 2.034.299.301.041,10 Surplus/ (Defisit) Rp. (114.449.000.939,10)
c.Pembiayaan Daerah:
1. 1.Penerimaan Rp. 119.449.000.939,10
2. 2.Pengeluaran Rp. 5.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 114.449.000.939,10 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan: Rp. 0,00

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 201.408.936.102,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.093.585.352.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 624.856.012.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 35.598.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp. 9.388.087.028,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 5.389.244.074,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 151.033.605.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak sejumlah Rp. 31.048.268.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 940.778.244.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 121.758.840.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 62.847.788.000,00
2. b.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 282.907.174.000,00
3. c.Bantuan Keuangan dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah lainnya Rp. 0,00 Alokasi Dana Desa Rp. 279.101.050.000,00

Pasal 4

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.461.859.509.812,10
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 572.439.791.229,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 1.042.189.043.976,52
2. b.Belanja Hibah sejumlah Rp. 8.985.718.000,00
3. c.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 7.568.350.000,00
4. d.Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 4.356.280.412,00
5. e.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 377.316.058.000,00
6. f.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 21.444.068.423,58
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 50.032.591.500,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 255.843.484.327,00
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp. 266.563.715.405,00

Pasal 5

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
1. a.Penerimaan sejumlah Rp. 119.449.000.939,10
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp. 5.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 119.449.000.939,10
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan: Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 5.000.000.000,00

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat, termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten Purworejo dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Purworejo;
4. d.mempunyai dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang belum tersedia anggarannya dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo dan masyarakat.
(4)Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang harus segera dilaksanakan;
2. b.program dan kegiatan yang telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan, namun pagu dana yang disediakan tidak mencukupi, penambahan anggaran hanya diarahkan untuk memenuhi belanja modal dan/atau belanja barang dan jasa dengan mengubah terlebih dahulu capaian kinerja;
3. c.usulan program dan kegiatan baru yang belum tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan, namun merupakan program dan kegiatan yang masuk prioritas dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun anggaran berjalan dengan besaran tidak melampaui pagu Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun anggaran berjalan.
(5)Ketentuan mengenai keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(6)Pendanaan keadaan darurat, termasuk belanja untuk keperluan mendesak, yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga, dilakukan dengan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.
(7)Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian kinerja program/ kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(8)Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat, termasuk belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1), terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya seperti Dana darurat, Dana Bencana Alam, Dana Alokasi Khusus dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara:

a.menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b.menyusun Rencana Kerja dan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
c.ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

(1)Penggunaan dana transfer dan bantuan keuangan yang bersifat umum yang diterima setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan harus mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2)Penggunaan sisa Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan bantuan keuangan bersifat khusus setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dilakukan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3)Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya pada Badan Layanan Umum Daerah yang akan digunakan untuk kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah tersebut, dapat langsung digunakan berdasarkan persetujuan Bupati dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(4)Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya yang berasal dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang akan digunakan untuk kegiatan pelayanan dan penunjang pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat selaku Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dapat langsung digunakan berdasarkan persetujuan Bupati dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(5)Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
(6)Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

(1)Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/ bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/ bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. a.penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat- obatan, logistik/ sandang dan pangan supaya diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
2. b.penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan.
(2)Sambil menunggu Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016.
(3)Apabila penyediaan anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan sebgaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(4)Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (Satu) bulan terhitung sejak tanggal pemanfaatan SiLPA dan/atau tanggal pergeseran Belanja Tidak Terduga.

Pasal 10

(1)Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, dilakukan dengan cara:
1. a.Bupati menetapkan kegiatan yang akan didanai dari Belanja Tidak Terduga dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (Satu) bulan terhitung sejak Keputusan Bupati tersebut ditetapkan;
2. b.atas dasar Keputusan Bupati tersebut, pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan.
(2)Bupati dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Kegiatan lain di luar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016;
b.Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016 Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016 Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016;
e.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2016;
f.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2016;
g.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2016;
h.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2016;
i.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2016;
j.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya Tahun Anggaran 2016;
k.Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2016;
l.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2016; dan
m.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…