DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, khususnya terkait Struktur dan besarnya tarif Retribusi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

b. bahwa untuk mendukung pengelolaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Purworejo memerlukan peran serta masyarakat berupa pembayaran retribusi atas penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; c. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan, perubahan harga pasar dan pertumbuhan perekonomian daerah serta untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 2 Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 3 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 6. Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 11. Objek Retribusi adalah pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 12. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 13. Petugas Pemungut Retribusi adalah Pegawai Negeri Sipil atau petugas lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Tugas dari Perangkat Daerah atau pihak lain berdasarkan perjanjian kerjasama. 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda. 4 16. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal terutangnya retribusi. 17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah. 18. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi. 19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 20. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. 3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan: a. pelayanan kepada pengguna jasa tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; b. peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; dan c. pendapatan asli daerah. 5 4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan/penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang terdapat di: a. Kawasan Geger Menjangan; b. Goa Seplawan; c. Pantai Jatimalang; d. Museum Tosan Aji; e. Petilasan W. R. Soepratman; dan f. Kolam Renang Artha Tirta. g. Pantai Keburuhan; h. Bumi Perkemahan Argo Putro dan Heroes Park; i. Curug Muncar Bruno; dan j. Bendungan Bener. (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa atau pihak swasta. 6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 6 7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi yang terutang. (2) Pembayaran retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tunai atau non tunai. (3) Pembayaran retribusi secara tunai sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagi berikut: a. wajib membayar Retribusi kepada petugas pemungut retribusi; b. petugas pemungut retribusi menyetor hasil pemungutan retribusi kepada bendahara penerimaan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata; c. hasil dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b harus disetor ke kas umum daerah paling lama satu hari kerja. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Retribusi secara non tunai sebagaiman dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo. Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 8 Desember 2020 BUPATI PURWOREJO, ttd AGUS BASTIAN Diundangkan di Purworejo pada tanggal 7 Juli 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, ttd SAID ROMADHON LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021 NOMOR 5 SERI C NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 11-322/2020 7 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR : 11 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA NO LOKASI OBJEK WISATA TARIF RETRIBUSI 1. 2. 3. 4. 5. Kawasan Geger Menjangan: Tarif masuk untuk orang Goa Seplawan: a. Tarif masuk untuk orang b. Tarif masuk untuk kendaraan: 1) kendaraan roda 6 (enam) 2) kendaraan roda 4 (empat) 3) kendaraan roda 2 (dua) Pantai Jatimalang: a. Tarif masuk untuk orang b. Tarif masuk untuk kendaraan: 1) kendaraan roda 6 (enam) 2) kendaraan roda 4 (empat) 3) kendaraan roda 2 (dua) Museum Tosan Aji: a. Tarif masuk untuk orang: 1) Masyarakat umum 2) Pelajar/ mahasiswa b. Tarif masuk untuk kendaraan: 1) kendaraan roda 6 (enam) 2) kendaraan roda 4 (empat) 3) kendaraan roda 2 (dua) Kolam Renang Artha Tirta: a. Tarif masuk untuk orang: 1) hari biasa 2) hari besar/libur Rp2.500,00 Rp5.000,00 Rp10.000,00 Rp5.000,00 Rp2.000,00 Rp5.000,00 Rp10.000,00 Rp5.000,00 Rp2.000,00 Rp5.000,00 Rp2.500,00 Rp10.000,00 Rp5.000,00 Rp2.000,00 Rp5.000,00 Rp7.500,00 8 6. 7. 8. 9. b. Tarif masuk untuk kendaraan: 1) kendaraan roda 6 (enam) 2) kendaraan roda 4 (empat) 3) kendaraan roda 2 (dua) Pantai Keburuhan: a. Tarif masuk untuk orang b. Tarif masuk untuk kendaraan: 1) kendaraan roda 6 (enam) 2) kendaraan roda 4 (empat) 3) kendaraan roda 2 (dua) Bumi Perkemahan Argo Putro dan Heroes Park: a. Tarif masuk untuk orang: 1) Masyarakat umum 2) Pelajar/ mahasiswa b. Tarif masuk untuk kendaraan: 1) kendaraan roda 6 (enam) 2) kendaraan roda 4 (empat) 3) kendaraan roda 2 (dua) Curug Muncar Bruno: a. Tarif masuk untuk orang b. Tarif masuk untuk kendaraan: 1) kendaraan roda 6 (enam) 2) kendaraan roda 4 (empat) 3) kendaraan roda 2 (dua) Bendungan Bener: a. Tarif masuk untuk orang b. Tarif masuk untuk kendaraan: 1) kendaraan roda 6 (enam) 2) kendaraan roda 4 (empat) 3) kendaraan roda 2 (dua) Rp10.000,00 Rp5.000,00 Rp2.000,00 Rp5.000,00 Rp10.000,00 Rp5.000,00 Rp2.000,00 Rp5.000,00 Rp2.500,00 Rp10.000,00 Rp5.000,00 Rp2.000,00 Rp5.000,00 Rp10.000,00 Rp5.000,00 Rp2.000,00 Rp5.000,00 Rp10.000,00 Rp5.000,00 Rp2.000,00 BUPATI PURWOREJO, ttd AGUS BASTIAN 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA I. UMUM Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyediaan sarana rekreasi dan olahraga, Pemerintah Kabupaten Purworejo menyediakan tempat rekreasi dan olahraga. Atas penyediaan tempat rekreasi dan olahraga tersebut Pemerintah Daerah telah memungut Retribusi kepada orang atau Badan pengguna jasa pelayanan tersebut. Guna memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan Retribusi Tempat Retribusi dan Olahraga serta untuk memberikan transparansi dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pemungutan retribusi tersebut, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Retribusi dan Olahraga. Sejalan dengan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, perekonomian dan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Retribusi dan Olahraga, perlu disesuaikan dengan menghapus, mengubah dan menambah ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud. Berdasarkan latar belakang pemikiran dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk segera membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Retribusi dan Olahraga. 10 Dengan adanya Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga maka diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sejalan dengan dengan adanya peningkatan potensi daerah disektor pariwisata dan keolahragaan. II. PASAL-DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR : 5

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 15

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2011

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 15

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2011

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2011