DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 5 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purworejo

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Hutan Kota

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANG HUTAN KOTA. MEMUTUSKAN: • 3 • Fungsi hut.an kota adalah untuk:

a.menciptakan keseimbangan dan kcserasian lingkungan fisik kota;
b.mcrcsapkan air;
c.mcmperbaiki dan mcnjaga iklim mikro dan nilai cstetika; dan
d.mcndukung pelestarian keanekaragaman hayati di Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelcnggaraan hutan kota adal.ah untuk kelestarian, kescrasian dan kcseimbangan ckosistem perkotaan yang mcliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.

Pasal 2

TUJUANDAN FUNOSI

15.Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum,
16.Sadan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, Sadan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Mil.ik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
17.Penyidikan tindak pidana yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian lindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang lindak pidana pelanggaran terhadap larangan dalam Peraturan Daerah ini serta menemukan tersangkanya.
18.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
19.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tcrtentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibcri wewcnang khusus oleh undang- undang untuk mclakukan penyidikan terhadap pelanggaran Pcraturan Daerah. - " -

(1)Penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
1. a.luas wiJayah; ·
2. b.jumJah penduduk;
3. c.tingkat pencemaran; dan
4. d.kondisi fisik kota.

Pasal 8

(2)Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1)Lokasi yang ditunjuk sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat bcrada pada tanah negara atau tanah hak. Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Pasal 7

(1)Penunjukan hutan kota meliputi lokasi dan Iuas hutan kota.
(2)Penunjukan lokasi dan Iuas hutan kota dilakukan oleh Bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 5

(2)Penyelenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penunjukan;
2. b.pembangunan;
3. c.penetapan; dan
4. d.pengelolaan.
(1)Untuk penyelenggaran hutan kota, di kawasan perkotaan ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.

Pasal 4

(2)Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rencana teknis tentang tipe dan bentuk hutan kota.
(1)Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan hut:an kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disusun berdasarkan kajian dari aspek teknis, ekologis, ekonornis, politik, hukum dan sosial budaya setempat.

Pasal 13

Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 12

(2)Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Oaerah dan/ atau Sadan.
(1)Pembangunan hut:an kota dilakukan berdasarkan penetapan penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 11

Bagian Ketiga Pembangunan Penunjukan tokasi dan luas hut.an kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

a.penelitian;
b.pemetaan;
c.kompensasi dan/ atau ganti rugi; dan
d.pembuatan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pemangku lahan.

Pasal 9

(3)Persentase Juas hutan kota paling sedikit lOOA, (Sepuluh Persen) dari luas kawasan perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi seternpat.
(2)Luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (Nol koma duapuluh lima) Hektar. . 6 . (I) Tanah hak yang karena keberadaannya telah memenuhi syarat dan kriteria sebagai hutan kota, dapat dimintakan penetapan sebagai hutan kota oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah. C2I Pcmegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai hutan kota aebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan insentif dari Pcmcrintah Daerab sesuai ketentuan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANG HUTAN KOTA. MEMUTUSKAN: • 3 • Fungsi hut.an kota adalah untuk:

a.menciptakan keseimbangan dan kcserasian lingkungan fisik kota;
b.mcrcsapkan air;
c.mcmperbaiki dan mcnjaga iklim mikro dan nilai cstetika; dan
d.mcndukung pelestarian keanekaragaman hayati di Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelcnggaraan hutan kota adal.ah untuk kelestarian, kescrasian dan kcseimbangan ckosistem perkotaan yang mcliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.

Pasal 2

TUJUANDAN FUNOSI

15.Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum,
16.Sadan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, Sadan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Mil.ik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
17.Penyidikan tindak pidana yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian lindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang lindak pidana pelanggaran terhadap larangan dalam Peraturan Daerah ini serta menemukan tersangkanya.
18.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
19.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tcrtentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibcri wewcnang khusus oleh undang- undang untuk mclakukan penyidikan terhadap pelanggaran Pcraturan Daerah. - " -

(1)Penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
1. a.luas wiJayah; ·
2. b.jumJah penduduk;
3. c.tingkat pencemaran; dan
4. d.kondisi fisik kota.

Pasal 8

(2)Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1)Lokasi yang ditunjuk sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat bcrada pada tanah negara atau tanah hak. Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Pasal 7

(1)Penunjukan hutan kota meliputi lokasi dan Iuas hutan kota.
(2)Penunjukan lokasi dan Iuas hutan kota dilakukan oleh Bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 5

(2)Penyelenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penunjukan;
2. b.pembangunan;
3. c.penetapan; dan
4. d.pengelolaan.
(1)Untuk penyelenggaran hutan kota, di kawasan perkotaan ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.

Pasal 4

(2)Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rencana teknis tentang tipe dan bentuk hutan kota.
(1)Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan hut:an kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disusun berdasarkan kajian dari aspek teknis, ekologis, ekonornis, politik, hukum dan sosial budaya setempat.

Pasal 13

Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 12

(2)Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Oaerah dan/ atau Sadan.
(1)Pembangunan hut:an kota dilakukan berdasarkan penetapan penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 11

Bagian Ketiga Pembangunan Penunjukan tokasi dan luas hut.an kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

a.penelitian;
b.pemetaan;
c.kompensasi dan/ atau ganti rugi; dan
d.pembuatan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pemangku lahan.

Pasal 9

(3)Persentase Juas hutan kota paling sedikit lOOA, (Sepuluh Persen) dari luas kawasan perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi seternpat.
(2)Luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (Nol koma duapuluh lima) Hektar. . 6 . (I) Tanah hak yang karena keberadaannya telah memenuhi syarat dan kriteria sebagai hutan kota, dapat dimintakan penetapan sebagai hutan kota oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah. C2I Pcmegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai hutan kota aebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan insentif dari Pcmcrintah Daerab sesuai ketentuan yang berlaku.