DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purworejo

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pemilihan Kepala Desa

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679); 2 SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Camat adalah Camat yang mempunyai wilayah kerja meliputi desa tempat penyelenggaraan pemilihan kepala Desa.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Purworejo. 3 SALINAN
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan kepala Desa antar waktu.
11.Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau secara bergelombang.
12.Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua desa dalam wilayah Daerah.
13.Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk sebagian desa dalam wilayah Daerah yang dilaksanakan pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
14.Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
15.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
16.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten Purworejo dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19.Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
20.Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa. 4 SALINAN
22.Bakal Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Desa yang mendaftar sebagai calon Kepala Desa dan belum ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
23.Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
24.Putra Desa adalah bukan penduduk desa yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.dilahirkan oleh orang tua yang berdomisili dan terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan; dan
b.berdomisili serta terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sampai dengan usia paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun.
1. 25.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan suara sebanyak-banyaknya.
2. 26.Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara .
3. 27.Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
4. 28.Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut pengangkatan adalah pengangkatan Kepala Desa oleh Bupati yang proses pemilihannya telah dilaksanakan secara sah.
5. 29.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
6. 30.Hari adalah hari kalender.

BAB II

JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Jenis pemilihan Kepala Desa meliputi:

a.Pemilihan Kepala Desa serentak.
b.Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a.pemilihan Kepala Desa satu kali.
b.pemilihan Kepala Desa secara bergelombang. 5 SALINAN

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan pada hari yang sama bagi seluruh desa dalam wilayah Daerah.

Pasal 5

(1)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
2. b.kemampuan keuangan Daerah; dan/ atau
3. c.ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 7

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang yang dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(2)Waktu pelaksanaan pemilihan kepala Desa secara serentak untuk masing-masing gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 6 SALINAN

Pasal 8

(1)Pemilihan Kepala Desa serentak berdasarkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pencalonan;
3. c.pemungutan suara; dan
4. d.penetapan.
(2)Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 9

BPD menyampaikan surat pemberitahuan perihal akhir masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 10

Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatannya.

Pasal 11

Penyelenggara pemilihan Kepala Desa terdiri dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…