DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 118

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi: Satuan Tugas Perceatan Pelaksana Berusaha; Pelayanan Secara Elektronik; Sarana dan Prasarana; Sumber Daya Manusia; Etika Pelayanan, Survey Kepuasan Masyarakat dan Inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP): Forum Komunikasi PTSP; Perizinan; Maklumat Pelayanan Publik Standar dan Manajemen Pelayanan; Pelaporan; Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi; Pendanaan; Mall Pelayanan Publik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan menciptakan kemudahan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah perlu menerapkan sistem pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses pada satu tempat pelayanan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah, perlu disusun peraturan yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 1 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perangkat Daerah Perizinan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah.
6.Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani urusan yang secara teknis terkait dengan materi pelayanan perizinan dan non perizinan.
7.Instansi Teknis adalah Instansi Pemerintah pusat atau pemerintah provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani urusan yang secara teknis terkait dengan materi pelayanan perizinan dan non perizinan.
8.Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
12.Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
13.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas 3 nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14.Maklumat Pelayanan Publik yang selanjutnya adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
15.Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
16.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
17.Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.
18.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan PTSP adalah:

a.memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
b.mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau;
c.mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat; dan
d.meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan dengan prinsip:

a.keterpaduan;
b.ekonomis;
c.koordinasi;
d.pendelegasian wewenang;
e.akuntabilitas; dan
f.aksesibilitas.

Pasal 4

4 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan PTSP;
b.satuan tugas percepatan pelaksanaan berusaha;
c.pelayanan secara elektronik.
d.sarana dan prasarana;
e.sumber daya manusia;
f.etika pelayanan, survai kepuasan masyarakat dan inovasi PTSP;
g.forum komunikasi PTSP;
h.perizinan;
i.maklumat pelayanan publik, standar dan manajemen pelayanan;
j.pelaporan;
k.pengawasan, monitoring dan evaluasi;
l.pendanaan; dan
m.mall pelayanan publik.

BAB II

PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 5

(1)Penyelengaraan PTSP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Perizinan.
(2)Penyelengaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 6

(1)Bupati mendelegasikan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Perangkat Daerah Perizinan.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah Perizinan melaksanakan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya. 5
(3)Kepala Perangkat Daerah Perizinan dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penerbitan perizinan berusaha dilakukan melalui lembaga OSS, PSE dan Manual
(4)Penandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara manual maupun elektronik.
(5)Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan asli.
(6)Pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Penyelenggaraan PTSP dapat dilakukan penyederhanaan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah yang meliputi:

a.jenis pelayanan Perizinan dan nonperizinan; dan/atau
b.prosedur pelayanan Perizinan dan nonperizinan.

Pasal 8

(1)Penyederhanaan jenis pelayanan Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan dengan cara:
1. a.paket paralel Perizinan dan Nonperizinan; dan
2. b.menyatukan beberapa jenis Perizinan yang sama menjadi satu izin.
(2)Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan jenis:
1. a.usaha; dan
2. b.nonusaha.
(3)Penyederhanaan berdasarkan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi bidang antara lain:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.perhubungan;
4. d.komunikasi dan informatika;
5. e.koperasi, usaha kecil dan menengah;
6. f.perikanan;
7. g.pariwisata;
8. h.pertanian;
9. i.perdagangan; dan 6
10. j.industri.
(4)Penyederhanaan berdasarkan jenis non usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi bidang:
1. a.pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. b.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
3. c.ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
4. d.sosial;
5. e.tenaga kerja;
6. f.pertanahan;
7. g.lingkungan hidup; dan
8. h.kebudayaan.
(5)Penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis berdasarkan Norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(6)Penyederhanaan Jenis dan Prosedur pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

Pasal 9

(1)Dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan dan percepatan pelaksanaan berusaha, Bupati dapat membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
(2)Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dan atas nama Bupati berwenang:
1. a.mengambil langkah-langkah penyelesaian perizinan berusaha.
2. b.memberikan teguran atau saksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. c.menghadiri rapat satuan tugas nasional atau satuan tugas kementerian/lembaga dan mengambil keputusan.
4. d.sebagai penghubung satgas kabupaten dengan satgas nasional, satgas kementrian / lembaga dan/atau satgas provinsi. 7
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, uraian tugas dan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh Perangkat Daerah Perizinan menggunakan PSE.
(2)PSE bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang lebih mudah, cepat,tepat, efisien, transparan, dan akuntabel.
(3)Pelaksanaan PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui PTSP-el.
(4)PTSP dalam melaksanakan PTSP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab.

Isi peraturan

Teks118PDFHirarki

Memuat teks peraturan…