DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purworejo tahun 2018-2038 yang meliputi: Insudtri Unggulan Daerah; RPIK 2018-2038; Pelaksanaan; Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan; Pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018-2038.

BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan perencanaan pembangunan industri sebagai salah satu urusan konkuren pilihan pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Urusan pemerintahan konkuren merupakan bagian kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden dibagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dua dasar hukum ini mewajibkan setiap Bupati untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3
5.Perangkat Daerah teknis adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan perindustrian.
6.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
7.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8.Industri unggulan daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan di Kabupaten Purworejo.
9.Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah 2017-2037 yang selanjutnya disingkat RPIP adalah adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037.
10.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2018-2038 yang selanjutnya disingkat RPIK 2018-2038 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2038 .
11.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau mengerjakan produksi yang sama dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan:

a.pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/ atau institusi terkait;
b.pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun program pembangunan industri unggulan daerah; dan
c.pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri unggulan daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional di daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan daerah; 4
c.mewujudkan dan mengembangkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan industri daerah guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.industri unggulan Daerah;
c.RPIK 2018-2038;
d.pelaksanaan; dan
e.Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan.

BAB II

GAMBARAN KONDISI INDUSTRI KABUPATEN PURWOREJO A. KONDISI DAERAH Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten/kota di Jawa Tengah yang terletak antara 109°47'28"- 110°8' 20" Bujur Timur dan 7°32' - 7°54' Lintang Selatan.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan industri daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.perencanaan pembangunan kawasan industri;
2. b.penyediaan infrastruktur industri;
3. c.pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan kawasan industri;
4. d.pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.penataan industri untuk berlokasi di kawasan industri; dan
7. g.pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan industri.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan :

a.infrastruktur industri; dan
b.infrastruktur penunjang. 5

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Pembangunan sektor industri di Kabupaten Purworejo mengacu pada Visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh” dan mengacu pada Visi kabupaten Purworejo yaitu “Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang semakin sejahtera berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan yang berwawasan budaya, lingkungan dan ekonomi kerakyatan”.

Pasal 7

Industri unggulan Daerah yang dikembangkan berdasarkan potensi sumber daya Daerah terdiri dari :

a.industri makanan;
b.industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya.

Pasal 8

(1)Pengembangan industri unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
(2)Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada industri unggulan Daerah.
(3)Pemerintah Daerah mendorong kemitraan industri kecil dan menengah dengan industri skala besar.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PURWOREJO 2018-2038 A. Strategi Pembangunan Industri Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Kabupaten Purworejo disusun strategi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
(2)RPIK 2018-2038 memiliki sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I: Pendahuluan.
2. b.BAB II: Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri.
3. c.BAB III : Visi dan Misi pembangunan Daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri Daerah.
4. d.BAB IV : Strategi dan program pembangunan industri Daerah.
5. e.BAB V : Penutup. 6
(3)Strategi dan program pembangunan industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit memuat :
1. a.strategi pembangunan industri; dan
2. b.program pembangunan industri.
(4)Program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b, meliputi :
1. a.penetapan sasaran dan program pembangunan industri unggulan Daerah;
2. b.pengembangan perwilayahan industri;
3. c.pembangunan sumber daya industri;
4. d.pembangunan sarana dan prasarana industri; dan
5. e.pemberdayaan industri.
(5)RPIK 2018-2038 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)RPIK 2018-2038 ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun.
(2)RPIK 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB V

PENUTUP Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purworejo 2018- 2038 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 yang dalam hal ini diharapkan menjadi leverage (daya ungkit) bagi kegiatan industri yang ada di Kabupaten Purworejo. Industri pengolahan di Purworejo merupakan kontributor nomor 3 (tiga) sebagai penyumbang PDRB diharapkan lebih meningkatkan kinerja dan kualitas kegiatan industri yang dilakukan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka dituangkan dalam Sasaran, Strategi dan rencana aksi dari dokumen RPIK ini.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri dalam RPIK 2018-2038.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati. 7

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…