DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purworejo

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Kerja Sama Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kerja Sama Daerah diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas;
c.bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sesuai kondisi dan kebutuhan Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai Kerja Sama Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
4.Bupati adalah Bupati Purworejo.
5.Daerah lain adalah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Daerah Provinsi lain dan daerah Kabupaten/ Kota lain di wilayah Negara Kesatuan 3
6.Kepala Daerah lain adalah Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah, kepala daerah provinsi lain dan kepala daerah kabupaten/ kota lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Lembaga Negara/ Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah Lembaga Negara/ Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian Negara Republik Indonesia.
8.Pihak Luar Negeri adalah lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah lainnya yang berbadan hukum Indonesia.
10.Badan Hukum Indonesia yang selanjutnya dapat disebut Badan hukum adalah badan, lembaga dan organisasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan akta otentik dan terdaftar sebagai badan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Kerja Sama Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain, lembaga negara/kementerian/ lembaga non kementerian, pihak luar negeri atau dengan pihak ketiga untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan Kebutuhan Bersama yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Kerja Sama Daerah dan dituangkan dalam dokumen tertulis berupa Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.
14.Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) adalah kesepakatan antara Bupati dengan kepala daerah lain, pimpinan lembaga negara/kementerian/ lembaga non kementerian, pihak luar negeri atau dengan pihak ketiga yang merupakan dokumen yang menjadi dasar untuk menyusun perjanjian Kerja Sama.
15.Perjanjian Kerja Sama adalah sebuah perikatan hukum yang ditandatangani oleh Bupati dengan kepala daerah lain, pimpinan lembaga negara/kementerian/ lembaga non kementerian, pihak luar negeri atau dengan pihak ketiga yang merupakan dokumen yang berisi hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan Kerja Sama.
16.Pendelegasian wewenang penandatanganan Perjanjian Kerja Sama adalah pemberian sebagian kewenangan dari Bupati kepada pejabat setingkat dibawahnya atau pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan tanggung jawab sepenuhnya berada pada pejabat yang diberi delegasi. 4

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN, PRINSIP, OBJEK, SUBJEK, SERTA BENTUK KERJA SAMA DAERAH

Pasal 2

(1)Maksud diselenggarakannya Kerja Sama Daerah adalah:
1. a.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. b.menggali dan mengembangkan potensi Daerah; dan
3. c.meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.
(2)Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
2. b.menyerasikan pelaksanaan pembangunan Daerah dan mensinergikan potensi antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga;
3. c.menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
4. d.mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki para pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
5. e.menciptakan keselarasan, keserasian dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
6. f.memberdayakan sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki para pihak untuk dimanfaatkan bersama; dan
7. g.mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD.

Pasal 3

Kerja Sama Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.efisiensi;
b.efektivitas;
c.sinergi;
d.saling menguntungkan;
e.kesepakatan bersama;
f.itikad baik;
g.mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
h.persamaan kedudukan;
i.transparansi;
j.keadilan; dan
k.kepastian hukum. 5

Pasal 4

Para pihak yang menjadi subjek Kerja Sama dalam Kerja Sama Daerah, yaitu Bupati dengan:

a.Kepala Daerah lain;
b.Pimpinan Lembaga Negara/ Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian Republik Indonesia;
c.pimpinan lembaga atau pimpinan pemerintah daerah di luar negeri; dan
d.pimpinan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan/ lembaga non pemerintah lainnya.

Pasal 5

(1)Objek Kerja Sama Daerah meliputi:
1. a.seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.aset Daerah;
3. c.potensi Daerah; dan
4. d.penyediaan pelayanan publik.
(2)Pengadaan barang/ jasa Pemerintah dikecualikan dari objek Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Kerja Sama Daerah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga wajib memperhatikan prinsip dan objek Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5. 6

BAB III

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, meliputi:
1. a.Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain;
2. b.Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/ Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
3. c.Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri; dan
4. d.Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
(2)Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Kerja Sama Daerah dengan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. b.Kerja Sama Daerah dengan Daerah Provinsi lain; dan
3. c.Kerja Sama Daerah dengan Daerah Kabupaten/ Kota lain.
(3)Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/ Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara Republik Indonesia;
2. b.Kerja Sama Daerah dengan Kementerian Negara Republik Indonesia; dan
3. c.Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Negara Republik Indonesia.
(4)Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.Kerja Sama Daerah dengan Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk lembaga-lembaga dibawahnya;
2. b.Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri;
3. c.Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Internasional lainnya; dan
4. d.Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri.
(5)Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.Kerja Sama Daerah dengan pihak swasta yang berbadan hukum Indonesia;
2. b.Kerja Sama Daerah dengan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
3. c.Kerja Sama Daerah dengan lembaga non pemerintah lainnya yang berbadan hukum Indonesia. 7

BAB IV

JENIS KERJA SAMA DAERAH

Pasal 9

Jenis Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, berupa;

a.Kerja Sama pelayanan bersama;
b.Kerja Sama pelayanan antar daerah;
c.Kerja Sama pengembangan sumber daya manusia;
d.Kerja Sama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
e.Kerja Sama perencanaan dan pengurusan;
f.Kerja Sama pembelian dan penyediaan pelayanan;
g.Kerja Sama pertukaran pelayanan;
h.Kerja Sama pemanfaatan peralatan;
i.Kerja Sama kebijakan dan pengaturan; dan
j.bentuk Kerja Sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Jenis Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/ Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian, berupa :

a.Kerja Sama kebijakan dan pengaturan;
b.Kerja Sama pengembangan sumberdaya manusia;
c.Kerja Sama alih teknologi;
d.Kerja Sama perencanaan dan pengurusan; dan
e.Kerja Sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…