DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Desember 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini berisi tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan Pasal 3 diubah; 3. Ketentuan Pasal 7 diubah; 4. Ketentuan Pasal 8 diubah; 5. Ketentuan Ayat (1) Pasal 9 diubah; 6. Ketentuan Ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah; 7. Ketentuan Ayat (4) Pasal 13 diubah; 8. Ketentuan Ayat (3) Pasal 15 dihapus; 9. Ketentuan 16 diubah; 10. Ketentuan 17 diubah; 11. Ketentuan Ayat (6) Pasal 18 diubah; 12. Ketentuan Ayat (2) Pasal 19 diubah; 13. Ketentuan Ayat (1) Pasal 20 diubah; 14. Ketentuan Pasal 24 diubah; 15. Ketentuan Pasal 29 diubah; 16. Ketentuan Ayat (2) Pasal 30 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pengisian perangkat desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu diubah kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 25), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
5.Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 4
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13.Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa.
14.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
15.Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa.
16.Tim Seleksi Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk oleh Tim Pelaksana untuk melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dan menetapkan peringkat nilai dari hasil ujian tertulis serta nilai pengabdian bagi Calon Perangkat Desa.
17.Bakal Calon Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Bakal Calon, adalah warga desa yang mengajukan lamaran tertulis kepada Tim Pelaksana untuk dapat diangkat sebagai Perangkat Desa.
18.Calon Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Calon, adalah Bakal Calon yang berkas lamarannya dinyatakan oleh Tim Pelaksana telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
20.Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.
21.Hari adalah hari kerja.
22.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
23.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
24.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
25.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. 5
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.warga Negara Republik Indonesia;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau yang sederajat;
5. e.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, pada saat penutupan pendaftaran;
6. f.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
7. g.berbadan sehat;
8. h.berkelakuan baik;
9. i.mendapatkan Izin dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN/ BUMD, Perangkat Desa dan unsur BPD.
10. j.telah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai kepala desa bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa.
11. k.bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat sebagai perangkat desa.
(3)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan administratif berupa:
1. a.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
2. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia, dilegalisir Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang menangani administrasi kependudukan atau surat keterangan keabsahan Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani administrasi kependudukan;
3. c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup; 6
4. d.fotokopi ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang;
5. e.fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir, dilegalisir Pejabat yang berwenang;
6. f.surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, yang diterbitkan oleh pengadilan negeri setempat;
7. g.surat keterangan berbadan sehat dari Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter pemerintah;
8. h.Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara
9. i.surat izin dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN atau BUMD, Perangkat Desa dan unsur BPD;
10. j.Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa; dan
11. k.Surat Pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di desa setempat selama menjabat sebagai perangkat desa, dibuat diatas kertas bermeterai cukup.
(4)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
1. a.bagi Bakal Calon pada Sekretariat dan Pelaksana Teknis:
  1. 1.mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas;
  2. 2.mempunyai kemampuan teknis yang mendukung pelaksanaan tugas;
2. b.bagi Bakal Calon Kepala Dusun:
  1. 1.mempunyai kemampuan teknis yang mendukung pelaksanaan tugas;
  2. 2.bersedia bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan selama menjabat sebagai kepala dusun.
(5)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilengkapi dengan persyaratan administratif berupa:
1. a.bagi Bakal Calon pada Sekretariat dan Pelaksana Teknis dilengkapi dengan ijazah atau sertifikat pendidikan komputer;
2. b.bagi Bakal Calon Kepala Dusun dilengkapi dengan surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di Dusun yang bersangkutan selama menjadi Kepala Dusun, dibuat diatas kertas bermeterai cukup. 7
  1. 3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai rencana pengisian Perangkat Desa.
(2)Camat harus menyampaikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa, paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal diterimanya konsultasi dari Kepala Desa.

4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal pemberhentian Perangkat Desa, Pemerintah Desa mengadakan rapat koordinasi bersama BPD untuk merencanakan pengisian Perangkat Desa.
(2)Materi rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain rencana pembentukan Tim Pelaksana, biaya serta agenda pelaksanaan pengisian Perangkat Desa.

5.Ketentuan Ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Ayat (1) Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

(1)Paling lambat 18 (delapan belas) hari sejak tanggal pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa harus sudah menetapkan pembentukan Tim Pelaksana.

6.Ketentuan Ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Tim Pelaksana harus segera mengadakan rapat untuk membentuk Tim Seleksi paling lambat 2 (dua) hari setelah terbentuk.
(2)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 orang yang terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan seorang anggota.
(3)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat dari warga desa yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas sebagai Tim Seleksi, tidak termasuk Kepala Desa dan unsur BPD. 8
(4)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat pertama dengan Bakal Calon dan/ atau isteri/ suami Bakal Calon.
(5)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan seleksi tertulis;
2. b.menyiapkan bahan seleksi kemampuan teknis dan/ atau kemampuan mengoperasikan komputer;
3. c.melaksanakan penyaringan Calon melalui seleksi tertulis, seleksi kemampuan teknis dan/ atau seleksi kemampuan mengoperasikan komputer;
4. d.menetapkan peringkat nilai dari hasil seleksi tertulis, seleksi kemampuan teknis dan/ atau seleksi kemampuan mengoperasikan komputer ditambah nilai bobot pendidikan, bobot pengabdian yang dituangkan dalam berita acara;
5. e.melaporkan peringkat nilai yang telah ditetapkan kepada Tim Pelaksana.
(6)Dalam melakukan seleksi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Tim Seleksi dapat menjalin kerjasama dengan instansi terkait, lembaga pendidikan atau lembaga lainnya yang berkompeten.
(7)Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana.
(8)Pembentukan, Susunan Keanggotaan, tugas dan pembiayaan Tim Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Tim Pelaksana.

7.Ketentuan Ayat (4) Pasal 13 diubah, sehingga Ayat (4) Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

(4)Pendaftaran Bakal Calon dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.Bakal Calon mengajukan surat lamaran kepada Kepala Desa melalui Tim Pelaksana, dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (5);
2. b.Tim Pelaksana meneliti identitas dan berkas lamaran yang diajukan oleh Bakal Calon, sejak hari pertama pendaftaran sampai dengan penutupan pendaftaran;
3. c.apabila dalam penelitian berkas lamaran masih ditemukan persyaratan yang tidak lengkap, maka Tim Pelaksana harus segera memberitahukan kepada Bakal Calon untuk melengkapi sebelum penutupan pendaftaran;
4. d.Bakal Calon yang tidak dapat melengkapi berkas lamaran sampai dengan penutupan pendaftaran, maka dinyatakan gugur dan berkas lamaran dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan bukti tanda terima dari Tim Pelaksana. 9
  1. 8.Ketentuan Ayat (3) Pasal 15 dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Apabila Bakal Calon yang berkas lamarannya telah memenuhi persyaratan jumlahnya lebih dari 1 (satu), Bakal Calon tersebut ditetapkan menjadi Calon oleh Tim Pelaksana dengan Berita Acara Penetapan Calon.
(2)Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya proses penjaringan.
(3)Dihapus.
(4)Calon yang mengundurkan diri sehingga mengakibatkan gagalnya proses pencalonan Perangkat Desa, dikenakan sanksi berupa penggantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Tim Pelaksana.

9.Ketentuan 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Penyaringan Calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui seleksi tertulis dan/ atau seleksi kemampuan teknis dan/ atau seleksi kemampuan mengoperasikan komputer serta pemberian nilai bobot penghargaan atas jenjang pendidikan dan pengabdian di Desa yang bersangkutan.
(2)Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Seleksi dengan materi soal-soal setingkat Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat, meliputi:
1. a.Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
2. b.bahasa Indonesia;
3. c.matematika; dan
4. d.pengetahuan umum.
(3)Bobot nilai dari seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), secara keseluruhan paling tinggi adalah 100.
(4)Seleksi kemampuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan Tim Seleksi secara praktek dengan materi praktek berupa kemampuan khusus yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas.
(5)Bobot nilai dari seleksi kemampuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling tinggi adalah 25. 10
(6)Seleksi kemampuan mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan Tim Seleksi secara praktek dengan materi praktek berupa kemampuan mengoperasikan komputer yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas.
(7)Bobot nilai dari seleksi kemampuan mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling tinggi adalah 25.
(8)Penghargaan terhadap jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan nilai oleh Tim Pelaksana dengan ketentuan bobot nilai sebagai berikut:
1. a.pendidikan D1 (diploma satu), diberi bobot nilai 1 (satu);
2. b.pendidikan D2 (diploma dua), diberi bobot nilai 2 (dua);
3. c.pendidikan D3 (diploma tiga), diberi bobot nilai 3 (tiga);
4. d.pendidikan D4 (diploma empat) atau S1 (strata satu), diberi bobot nilai 5 (lima);
5. e.pendidikan S2 (strata dua) diberi bobot nilai 7 (tujuh);
6. f.pendidikan S3 (strata tiga), diberi bobot nilai 9 (sembilan).
(9)Penghargaan terhadap pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan nilai oleh Tim Pelaksana dengan ketentuan bobot nilai sebagai berikut:
1. a.pengabdian sebagai aparat Pemerintah Desa, unsur BPD atau Lembaga Kemasyarakatan Desa, diberi bobot nilai paling banyak 5 (lima);
2. b.pengabdian di tingkat RT/ RW diberi bobot nilai paling banyak 3 (tiga).
3. c.dalam hal Calon mempunyai pengabdian lebih dari 1 (satu) jabatan pada masing-masing tingkatan kepengurusan dengan waktu pengabdian yang berbeda, maka nilai bobot pengabdian yang diberikan paling banyak 10 (sepuluh).
4. d.dalam hal Calon mempunyai pengabdian lebih dari 1 (satu) jabatan pada masing-masing tingkatan kepengurusan dengan waktu pengabdian yang bersamaan (rangkap jabatan), maka nilai bobot pengabdian yang diberikan hanya salah satu yang mempunyai nilai tertinggi.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan seleksi, standar kelulusan seleksi dan Penghargaan terhadap pengabdian diatur dalam Peraturan Bupati.

10.Ketentuan 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Seleksi Calon dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan Calon. 11
(2)Seleksi Calon diselesaikan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
(3)Seleksi Calon meliputi seleksi tertulis, seleksi kemampuan teknis dan/ atau seleksi kemampuan mengoperasikan komputer sesuai kebutuhan seleksi formasi jabatan perangkat yang bersangkutan.
(4)Tim seleksi melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dapat dilaksanakan secara berurutan maupun tidak berurutan.
(5)Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diumumkan secara terbuka oleh Tim Seleksi setelah semua jenis seleksi selesai dilaksanakan.
(6)Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Pelaksana menambahkan nilai hasil seleksi dengan nilai bobot pendidikan dan nilai bobot pengabdian terhadap calon yang lulus semua jenis seleksi untuk menentukan peringkat nilai.
(7)Dalam hal terdapat peringkat nilai tertinggi yang sama dari 2 Calon atau lebih, maka terhadap Calon yang memperoleh nilai yang sama dilakukan seleksi tertulis ulang sampai dengan terdapat selisih nilai untuk menentukan urutan peringkat yang bersangkutan.
(8)Peringkat nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat
(7), dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan sekurang kurangnya 2 (dua) orang anggota Tim Pelaksana.
(9)Tim Pelaksana melaporkan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah berakhirnya proses penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.

11.Ketentuan Ayat (6) Pasal 18 diubah, sehingga Ayat (6) Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

(6)Dalam hal rekomendasi Camat menyetujui lebih dari 1 (satu) Calon, maka Calon yang mempunyai peringkat nilai paling tinggi diangkat oleh Kepala Desa menjadi Perangkat Desa. 12

12.Ketentuan Ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Ayat (2) Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

(2)Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya rekomendasi persetujuan Camat.

13.Ketentuan Ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Ayat (1) Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

(1)Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), perangkat desa yang telah diangkat harus dilantik.

14.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Mutasi jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa atau untuk penataan Perangkat Desa.
(2)Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab kepala desa dan dilaksanakan oleh Tim Mutasi Perangkat Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa.
(3)Mutasi jabatan Perangkat Desa untuk mengisi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kekosongan jabatan Sekretaris Desa, dapat diisi dengan mutasi dari jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun.
2. b.kekosongan jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun, dapat diisi dengan mutasi dari jabatan Sekretaris Desa Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun;
3. c.mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Desa, harus diisi dari perangkat desa yang mempunyai kemampuan teknis sesuai kebutuhan jabatan dan kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas serta kemampuan memimpin masyarakat desa;
4. d.mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Urusan, harus diisi dari perangkat desa yang mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas;
5. e.mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Seksi, harus diisi dari perangkat desa yang mempunyai kemampuan teknis sesuai kebutuhan jabatan dan kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas;
6. f.mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Dusun, harus diisi dari perangkat desa yang mempunyai kemampuan memimpin masyarakat dusun setempat dan bertempat tinggal di dusun setempat. 13
(4)Mutasi jabatan Perangkat Desa untuk penataan Perangkat Desa, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Sekretaris Desa dapat dimutasikan ke jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun;
2. b.Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun, dapat dimutasikan ke jabatan Sekretaris Desa Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun;
3. c.mutasi untuk penataan perangkat Desa, harus dilaksanakan dengan memperhitungkan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan dan persyaratan yang bersangkutan untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban pada formasi jabatan yang baru.
(5)Mutasi jabatan Perangkat Desa untuk mengisi jabatan Sekretaris Desa harus melalui uji kelayakan dan kepatutan (Fit and proper test) yang diselenggaraakan oleh lembaga independen yang berkompeten.
(6)Mutasi jabatan Perangkat Desa untuk memutasi Sekretaris Desa menjadi perangkat desa lainnya harus melalui penilaian kinerja yang diselenggarakan oleh lembaga independen yang berkompeten.
(7)Mutasi jabatan perangkat desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi jabatan Perangkat Desa, diatur dalam Peraturan Bupati.

15.Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
(2)Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
2. b.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan; atau
4. d.melanggar larangan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. 14
  1. 16.Ketentuan Ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga Ayat (2) Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:
(2)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan karena:
1. a.Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; atau
5. e.melanggar larangan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo. Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 21 Desember 2018 BUPATI PURWOREJO ttd AGUS BASTIAN Diundangkan di Purworejo pada tanggal 21 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO ttd SAID ROMADHON LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018 NOMOR 14 SERI E NOMOR 8 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 14/2018 15 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA I. UMUM Dalam rangka memberikan dasar hukum dan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melakukan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2016. Peraturan Daerah tersebut dibentuk sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejalan dengan perkembangan keadaan dan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan nasional, khususnya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta untuk melengkapi kekurangan dan mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pengisian perangkat desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2016 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan melakukan perubahan yang kedua. Berdasarkan latar belakang pemikiran dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk segera membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 16 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…