DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 196

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purworejo

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pengelolaan BMD

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin terwujudnya tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah, diperlukan adanya langkah yang dilakukan secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur pengelolaan Barang Milik Daerah di daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab

Menetapkan

menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; SALINAN 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Miliki Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Asas-asas Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah:

a.fungsional;
b.kepastian hukum;
c.transparansi dan keterbukaan;
d.efisiensi;
e.akuntabilitas;
f.kepastian nilai.

Pasal 3

(1)Pengaturan pengelolaan Barang Milik Daerah dimaksudkan untuk menyeragamkan langkah dan tindakan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perudang- undangan.
(2)Pengaturan pengelolaan Barang Milik Daerah di daerah bertujuan :
1. a.memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. b.mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. c.menciptakan efisiensi dan efektifitas penggunaan Barang Milik Daerah;
4. d.memberikan pedoman dalam penyusunan Rekapitulasi Barang ke Neraca yang dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber pada daftar Barang Milik Daerah; 6
5. e.memberikan informasi mengenai status hukum Barang Milik Daerah serta memberikan jaminan/kepastian hukum pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. f.memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. g.menggamankan Barang Milik Daerah; dan
8. h.mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pengeloaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Barang Milik Daerah;
b.Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
c.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
d.pengadaan;
e.penggunaan;
f.pemanfaatan;
g.pengamanan dan pemeliharaan;
h.penilaian;
i.pemindahtanganan;
j.pemusnahan;
k.penghapusan;
l.penatausahaan;
m.kebijakan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
n.pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Badan Layanan Umum;
o.Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara;
p.ganti rugi dan Sanksi;
q.pengelolaan Aset Tak Berwujud; dan
r.ketentuan lain-lain.

BAB II

BARANG MILIK DAERAH

Pasal 5

(1)Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 7
(2)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 6

(1)Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
(2)Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh :
1. a.sekretaris daerah selaku Pengelola Barang;
2. b.kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang;
3. c.kepala UPTD selaku Kuasa Pengguna Barang.
4. d.kepala Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 7

(1)Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwewenang :
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemidahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
5. e.mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persutujuan DPRD;
6. f.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
7. g.menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan;
8. h.menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama penyediaan infrastruktur. 8
(2)Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab :
1. a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
2. b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
3. c.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
5. e.mengatur pelaksanaan pemidahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui Bupati atau DPRD;
6. f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
7. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.
(3)Pembantu Pengelola Barang bertugas membantu Pengelola Barang dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian tugas pembantu Pengelola Barang diatur dalam Peraturan Bupati.
(5)Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab :
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. f.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
7. g.menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
8. h.mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah; 9
9. i.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
10. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
(6)Kepala UPTD dan Kepala Unit kerja selaku kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah bagi unit kerja yang di pimpinnya kepada kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
2. b.melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
3. c.menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnnya;
4. d.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
5. e.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
6. f.menyerahkan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Pengguna Barang;
7. g.mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
8. h.melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
9. i.menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannnya kepada Pengguna Barang.

BAB IV

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGGANGGARAN

Pasal 8

(1)Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada. 10
(2)Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindah tanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah.
(3)Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
(4)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada:
1. a.standar barang;
2. b.standar kebutuhan; dan/atau
3. c.standar harga.
(5)Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait.
(6)Penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan.
(7)Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah, Pengguna Barang dapat tidak menunjuk Kuasa Pengguna Barang atau menunjuk Kuasa Pengguna Barang.
(2)Dalam hal Pengguna Barang tidak menunjuk Kuasa Pengguna Barang, mekanisme pengusulan rencana kebutuhan barang adalah sebagai berikut:
1. a.Pengguna Barang mengusulkan rencana kebutuhan barang lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
2. b.Pengguna Barang menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang;
3. c.Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencana kebutuhan Barang Milik Daerah pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dan menetapkannya sebagai rencana kebutuhan Barang Milik Daerah. 11
(3)Dalam hal Pengguna Barang menunjuk Kuasa Pengguna Barang, mekanisme pengusulan rencana kebutuhan barang adalah sebagai berikut:
1. a.Pengguna Barang mengusulkan rencana kebutuhan barang lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
2. b.Pengguna Barang menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang;
3. c.Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencana kebutuhan Barang Milik Daerah pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dan menetapkannya sebagai rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
4. d.Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh kuasa Pengguna Barang yang berada di Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
5. e.Pengguna Barang menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang;
6. f.Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencana kebutuhan Barang Milik Daerah pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dan menetapkannya sebagai rencana kebutuhan Barang Milik Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah sebagai pelaksanaan Perubahan APBD dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB V

PENGADAAN

Pasal 11

(1)Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip- prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. 12
(2)Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah.

Isi peraturan

Teks196PDFHirarki

Memuat teks peraturan…