DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai Desa Wisata di Kabupaten Purworejo yang meliputi: Penetapan Desa Wisata; Pengelolaan, Pengembangan dan Pembatasan Usaha Desa Wisata; Hak, Kewajiban dan Larangan; Peran Serta Masyarakat; Kerja Sama antara pemerintah desa dan/atau pemerintah daerah dengan pihak lain; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata diperlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 1
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi menangani kepariwisataan.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 2 hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11.Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
12.Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
13.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14.Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang, atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Pasal 2

(1)Maksud pengaturan Desa Wisata adalah memberikan dasar hukum dan pedoman bagi penyelenggaraan Desa Wisata.
(2)Pengaturan Desa Wisata bertujuan untuk: 3
1. a.meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan pendayagunaan potensi alam;
2. b.menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
3. c.meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 3

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.kelestarian;
c.partisipatif; dan
d.kearifan lokal.

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

a.pemberdayaan masyarakat;
b.potensi dan pengembangan budaya lokal; dan
c.kelestarian alam dan perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penetapan Desa Wisata;
b.pengelolaan, pengembangan, dan pembatasan usaha Desa Wisata;
c.hak, kewajiban dan larangan;
d.peran serta masyarakat;
e.kerja sama;
f.pembiayaan; dan
g.pembinaan dan pengawasan. Umum 4

BAB II

PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 6

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

a.pencanangan Desa Wisata;
b.penilaian Desa Wisata; dan
c.penetapan Desa Wisata.

Pasal 7

(1)Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, atau pihak lain melalui Kepala Desa atau Lurah.
(2)Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal permohonan penetapan Desa Wisata lintas Kabupaten dalam wilayah Provinsi, Bupati mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Gubernur.
(4)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
1. a.data profil wilayah;
2. b.potensi wisata yang akan dikembangkan;
3. c.data pengunjung Desa Wisata;
4. d.kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
5. e.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
6. f.rencana mitigasi bencana.

Pasal 8

(1)Bupati melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata di Daerah.
(2)Pengajuan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan:
1. a.sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata; 5
2. b.inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
3. c.manajemen pemasaran pariwisata; dan
4. d.penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
(3)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
2. b.kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik, dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
3. c.sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
4. d.ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon, dan sebagainya;
5. e.perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
6. f.rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
7. g.analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
8. h.analisis rencana mitigasi bencana.

Pasal 9

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati menugaskan Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 10

Bupati menetapkan sebuah Desa atau kelurahan menjadi Desa Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…