DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2016

Nomor: 16
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika mengalami perubahan yaitu : Pasal 1, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 30 , Penyisipan dua pasal di antara Pasal 30 dan Pasal 31, Pasal 31, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 50, Penyisipan satu pasal di antara Pasal 50 dan Pasal 51, Pasal 51, Pasal 55, Pasal 58, Penyisipan satu bab di antara Bab XIII dan Bab XIV, Penyisipan satu pasal di antara Pasal 62 dan Pasal 63,.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menyesuaikan besaran modal dasar dan penyempurnaan pengaturan mengenai tata kelola Perusahan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika, maka beberapa kententuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika perlu diubah;
c.bahwa perubahan modal dasar dan penyempurnaan pengaturan mengenai tata kelola Perusahan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH FARMASI DAN SARANA KESEHATAN GRAHA HUSADA MEDIKA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 16), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo. 3
5.Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disebut PD. Graha Husada Medika, adalah Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pendirian Apotik Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. Graha Husada Medika.
8.Direksi adalah Direksi PD. Graha Husada Medika.
9.Pegawai adalah Pegawai PD. Graha Husada Medika.
10.Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. Graha Husada Medika pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
11.Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor kepada PD. Graha Husada Medika pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
12.Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Organ dan Pegawai PD. Graha Husada Medika.
13.Cadangan Umum adalah dana yang dihimpun dari laba bersih untuk memperkuat modal atau menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PD. Graha Husada Medika.
14.Cadangan Tujuan adalah dana yang dihimpun dari laba bersih untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan oleh Direksi.
15.Dana Kesejahteraan adalah dana yang dihimpun dari laba bersih untuk kesejahteraan Direksi dan Pegawai PD. Graha Husada Medika yang dapat dipergunakan untuk dana pensiun, dana sosial atau untuk kesejahteraan lainnya.
16.Pihak Ketiga adalah pihak lain di luar Pemerintah Daerah dan organ PD. Graha Husada Medika.
17.Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawas internal di lingkungan PD. Graha Husada Medika yang bertugas membantu Direksi dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya.
18.Laporan Kegiatan Usaha adalah laporan PD. Graha Husada Medika yang meliputi laporan keuangan dan laporan manajemen.
2.Ketentuan Pasal 7, diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Modal Dasar PD. Graha Husada Medika ditetapkan Rp12.000.000.000,00 (Dua belas miliar Rupiah) dalam bentuk uang dan/ atau barang.
(2)Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal. 4
(3)Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi Modal Dasar secara bertahap sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2020.
(4)Apabila Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat terpenuhi dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka pemenuhannya dapat diperpanjang paling lama 2 (Dua) Tahun Anggaran dari batas waktu yang telah ditetapkan.
(5)Modal PD. Graha Husada Medika merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(6)Perubahan besarnya Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3.Ketentuan Pasal 11, diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, antara lain mempunyai kewenangan dalam penugasan daerah, penggunaan laba, penempatan dana daerah, pembinaan dan pengawasan PD. Graha Husada Medika.
(3)Bupati dalam mewakili kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, berkedudukan sebagai pemilik modal pada PD. Graha Husada Medika.
(4)Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemilik PD. Graha Husada Medika.
(5)Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan membuat:
1. a.keputusan Bupati /surat perintah; dan/atau
2. b.surat kuasa.
(6)Pihak penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai:
1. a.penetapan modal disetor;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.investasi dan pembiayaan jangka panjang;
4. d.kerjasama dengan pihak ketiga;
5. e.pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan. 5
  1. 4.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
(2)Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
(2)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen.
(3)Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat menjadi Anggota Dewan Pengawas.

6.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Dewan Pengawas berhak mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan PD. Graha Husada Medika.
(2)Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga kepada Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
(3)Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), ditentukan berdasarkan perhitungan jumlah tahun lamanya bertugas, dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir dalam periodisasi masa jabatan Dewan Pengawas. 6

7.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Bupati mengangkat Direksi dari Calon Direksi yang diusulkan oleh Dewan Pengawas.
(2)Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih melalui proses seleksi secara terbuka.
(3)Tata cara pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemilihan Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Untuk dapat menjabat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.sehat jasmani dan rohani;
3. c.mampu melaksanakan perbuatan hukum;
4. d.memiliki integritas, loyalitas, kepemimpinan dan dedikasi serta akhlak dan moral yang baik;
5. e.memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang manajemen perusahaan;
6. f.tidak duduk sebagai Direksi atau komisaris dalam suatu perusahaan yang dinyatakan pailit;
7. g.mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S1), atau yang setara;
8. h.batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
9. i.bersedia berdomisili di Kabupaten Purworejo;
10. j.mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
11. k.membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PD. Graha Husada Medika;
12. l.bersedia bekerja penuh;
13. m.tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati Purworejo, Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
14. n.lulus uji kelayakan dan kepatutan; dan
15. o.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf j, huruf k, dan huruf n, tidak berlaku bagi Direksi yang diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. 7

9.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Direktur mempunyai tugas:

a.menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. Graha Husada Medika;
b.membina pegawai;
c.mengurus dan mengelola kekayaan PD. Graha Husada Medika;
d.menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
e.menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
f.menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. Graha Husada Medika kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas;
g.menyusun standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman operasional perusahaan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
h.menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh tim audit independen kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas;
i.menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PD. Graha Husada Medika pada akhir masa jabatan kepada Bupati.
1. 10.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Direksi mempunyai wewenang:

a.mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. Graha Husada Medika berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD. Graha Husada Medika;
b.menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD. Graha Husada Medika dengan persetujuan Dewan Pengawas;
c.mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
d.mewakili PD. Graha Husada Medika di dalam dan di luar pengadilan:
e.menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PD. Graha Husada Medika;
f.menandatangani Laporan bulanan dan Laporan Tahunan;
g.membeli, menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PD. Graha Husada Medika berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; 8
h.melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PD. Graha Husada Medika.
1. 11.Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 30A dan Pasal 30B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

(1)PD. Graha Husada Medika dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
(2)Kerja sama dengan nominal lebih dari Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) dan/atau jangka waktu di atas 4 (Empat) tahun, melalui persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
(3)Kegiatan kerja sama PD. Graha Husada Medika dengan pihak lain dilaporkan kepada Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…