DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah yang meliputi: Ketentuan Umum; Penyertaan Modal; Penganggaran dan Realisasi Penyertaan Modal; Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
6.Modal Dasar adalah jumlah modal paling tinggi yang ditetapkan oleh pemilik pada Badan Usaha Milik Daerah.
7.Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor secara efektif oleh Pemilik pada Badan Usaha Milik Daerah dan telah mendapat pengesahan.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
9.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
10.Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 3
11.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo, yang selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Purworejo adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perbankan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
12.Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purworejo yang selanjutnya disebut PT. BPR BKK Purworejo (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perbankan yang modalnya dimiliki oleh Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
13.Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perbankan yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 27 (dua puluh tujuh) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
14.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang air minum dan air bersih yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
15.Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di berbagai bidang usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
16.Perusahaan Umum Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disebut Perumda Graha Husada Medika adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang farmasi dan sarana kesehatan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
17.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT. Bank BPD Jateng adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perbankan yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 (tiga puluh lima) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
18.Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut dengan PT. PRPP Jawa Tengah adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang Pariwisata yang sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada BUMD. 4
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan:
1. a.Kemampuan operasional BUMD;
2. b.pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat;
3. c.penyerapan tenaga kerja di daerah; dan
4. d.Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Penyertaan Modal;
b.Penganggaran dan Realisasi; dan
c.Penatausahaan dan pertanggungjawaban.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
1. a.pendirian BUMD;
2. b.penambahan modal BUMD; dan
3. c.pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
(2)Penyertaan modal dapat berupa uang dan barang milik daerah.
(3)Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari APBD yang dialokasikan pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
(4)Penyertaan modal dalam bentuk barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai sesuai nilai riil pada saat dijadikan penyertaan modal.
(5)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Penyertaan modal dalam bentuk barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan ayat (4), dapat berupa:
1. a.tanah dan/atau bangunan; dan
2. b.selain tanah dan/atau bangunan. 5

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal pada:

a.Perumda BPR Bank Purworejo;
b.PT. BPR BKK Purworejo (Perseroda);
c.PT. BPR BKK JATENG (Perseroda);
d.Perumda Air Minum;
e.Perumda Aneka Usaha;
f.Perumda Graha Husada Medika;
g.PT. Bank BPD Jateng; dan
h.PT. PRPP Jawa Tengah.

Pasal 6

(1)Penyertaan Modal pada BUMD milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e dan huruf f, menjadi Modal Dasar BUMD.
(2)Penyertaan Modal pada BUMD milik bersama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf g dan huruf h, menjadi bagian dari modal dasar BUMD.
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus terpenuhi sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan.
(4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), terhadap BUMD yang tidak memenuhi persyaratan pemenuhan modal dasar berdasarkan analisis oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Perumda BPR Bank Purworejo merupakan BUMD milik Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Penyertaan Modal pada Perumda BPR Bank Purworejo sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) yang menjadi Modal Dasar BUMD.

Pasal 9

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp24.442.805.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima ribu rupiah). 6

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara bertahap, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2025

Pasal 11

PT. BPR BKK Purworejo (Perseroda) merupakan BUMD milik bersama yaitu milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…