DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2019

Nomor: 24
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 5, angka 10, dan angka 11 diubah, angka 15 dihapus; 2. Ketentuan Pasal 10 diubah; 3. Ketentuan Pasal 11 diubah; 4. Ketentuan Pasal 12 dihapus; 5. Diantara BAB VIII dan BAB IX, disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIIA dan diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 12A; 6. Ketentuan Pasal 14 diubah; 7. Ketentuan Pasal 15 diubah; 8. Ketentuan Pasal 16 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu di ubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 9 Seri C Nomor 5), diubah sebagai berikut : 3
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 5, angka 10, dan angka 11 diubah, angka 15 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya di tepi jalan umum dengan menggunakan sebagian badan jalan umum.
8.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
10.Petugas parkir adalah petugas parkir resmi yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Tugas dari Perangkat Daerah atau Pihak Ketiga.
11.Pihak yang ditunjuk adalah orang pribadi atau Badan yang ditunjuk Perangkat Daerah untuk mengumpulkan dan/ atau mengelola Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. 4
12.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan oleh Bupati.
15.Dihapus.
16.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
17.Objek Retribusi adalah pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
18.Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
20.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
21.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
22.Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
23.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan.
25.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakuka penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 5
2.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya pengadaan dan pemeliharaan marka dan rambu parkir, biaya kebersihan, biaya pengawasan dan biaya pembinaan.
(3)Pengawasan dan Pembinaan penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi perparkiran.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah:
1. a.kendaraan bermotor roda 2 : Rp. 1.000,-
2. b.kendaraan bermotor roda 3 : Rp. 2.000,-
3. c.kendaraan bermotor roda 4 : Rp. 2.000,-
4. d.kendaraan bermotor roda 6 : Rp. 3.000,-
5. e.kendaraan bermotor roda lebih dari 6: Rp.5.000,-
(2)Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(3)Peninjauan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(4)Peninjauan kembali besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 12 dihapus. 6
5.Diantara BAB VIII dan BAB IX, disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIIA dan diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIIIA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12A

(1)Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah sesuai kewenangannya.

7.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis atau kupon.

8.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pembayaran Retribusi parkir dilakukan secara langsung oleh Wajib Retribusi kepada Petugas Parkir atau cara lain sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan petugas di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi perparkiran atau petugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pembayaran Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertugas parkir atau petugas lain sebagaimana dimaksud pada (2), diatur dalam Peraturan Bupati. 7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo. Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 31 Desember 2019 BUPATI PURWOREJO AGUS BASTIAN Diundangkan di Purworejo pada tanggal 31 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO SAID ROMADHON LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2019 NOMOR 24 SERI C NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 24-458/2019 Ttd Ttd 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM I. UMUM Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyediaan tempat parkir di Daerah di tepi jalan umum, Pemerintah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan parkir di tepi jalan umum. Atas penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum tersebut Pemerintah Daerah telah memungut Retribusi kepada orang atau Badan pengguna jasa parkir di tepi jalan umum sebagai bentuk imbalan atas jasa pelayanan tersebut. Guna memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum serta untuk memberikan transparansi dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pemungutan retribusi tersebut, maka telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sejalan dengan perkembangan keadaan dan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan Nasional, khususnya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, perlu disesuaikan dengan menghapus, mengubah dan menambah ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud. Sesuai ketentuan dalam Pasal 108 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Penyelenggara parkir di ruang milik jalan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah badan hukum Indonesia, dimana ketentuan kerjasama harus mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang kerjasama daerah. Kerjasama tersebut dilakukan guna meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa Parkir di Tepi Jalan Umum serta 9 meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dengan adanya peluang kerjasama penyelenggaraan parkir dengan pihak ketiga tersebut maka dalam Peraturan Daerah harus dicantumkan pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemungutan retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati. Disamping itu ketentuan Parkir berlangganan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum bertentangan Prinsip dasar retribusi yaitu pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan/balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya, sehingga ketentuan mengenai pemungutan retribusi parkir secara berlangganan dalam Peraturan Daerah tersebut perlu dihapus. Berdasarkan latar belakang pemikiran dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk segera membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8

Pasal 16

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “cara lain” adalah cara pembayaran Retribusi parkir tanpa melalui Petugas Parkir, baik pembayaran secara non tunai, pembayaran secara e-retribusi maupun pembayaran melalui tempat pelayanan pembayaran retribusi yang tidak dilayani oleh Petugas Parkir. 10 Ayat (2) Yang dimaksud dengan “petugas lain” adalah petugas selain petugas parkir, yang mempunyai kewenangan untuk menerima pembayaran atau memungut Retribusi Parkir, seperti petugas kasir, petugas penerima pembayaran Retribusi atau petugas pemungut retribusi. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 24

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…