DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purworejo

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejalan dengan peningkatan perekonomian dan perkembangan Daerah, mengakibatkan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi berupa kendaraan bermotor umum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah perlu memberikan pengaturan terhadap penyelenggaran angkutan di jalan dengan kendaraan bermotor umum;
c.bahwa penyelenggaran angkutan dengan kendaraan umum di Kabupaten Purworejo telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum dan Retribusi Izin Trayek/ Izin Operasi, namun sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan perhubungan. 3
5.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan perhubungan.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu untuk menangani urusan perhubungan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
7.Wilayah Daerah adalah Wilayah Kabupaten Purworejo;
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
10.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
11.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
12.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor roda 4 (Empat) atau lebih yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan untuk dipergunakan sebagai angkutan orang atau barang dengan dipungut bayaran.
13.Angkutan Penumpang Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor Umum yang dipergunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.
14.Angkutan Pedesaan yang selanjutnya dapat disingkat Angkudes adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah Daerah dengan mempergunakan angkutan penumpang umum yang terkait dalam trayek tetap dan teratur.
15.Angkutan Taksi yang selanjutnya disebut Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
16.Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
17.Izin Trayek adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. 4
18.Izin Operasi adalah Izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum.
19.Pembaharuan Izin Trayek atau Izin Operasi adalah penerbitan Izin Trayek baru atau Izin Operasi baru karena telah habis masa berlakunya.
20.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
21.Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap dan tidak terjadwal.
22.Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan.
23.Kartu Pengawasan yang selanjutnya dapat disingkat KP adalah turunan dari Keputusan Izin Trayek atau Izin Operasi bagi setiap kendaraan yang bersangkutan.
24.Izin Insidentil adalah Izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki Izin Trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor dan/ atau cadangannya menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki.
25.Surat Tanda Uji Kendaraan yang selanjutnya dapat disingkat STUK adalah surat yang dikeluarkan bagi kendaraan wajib uji yang dinyatakan laik jalan.
26.Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
27.Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang serta perpindahan moda angkutan.
28.Penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
30.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 5

BAB II

PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek dilakukan dengan Angkutan Penumpang Umum.
(2)Pelayanan Angkutan Penumpang Umum dalam Trayek dilaksanakan dalam jaringan trayek dengan Angkudes.
(3)Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah trayek perdesaan.
(4)Jaringan Trayek dan kebutuhan kendaraan Angkutan Penumpang Umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil perhitungan/ survey yang dilaksanakan oleh SKPD.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek dilakukan dengan Angkutan Penumpang Umum.
(2)Pelayanan Angkutan Penumpang Umum tidak dalam Trayek dilaksanakan dengan Taksi atau angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya dalam wilayah Daerah.
(3)Kebutuhan pelayanan Angkutan Penumpang Umum tidak dalam trayek ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil perhitungan/ survey yang dilaksanakan oleh SKPD.

BAB III

PERSYARATAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

Pasal 4

(1)Setiap Angkutan Penumpang Umum dalam Trayek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.berbentuk mobil penumpang atau bus dengan warna sesuai dengan jalur trayek yang telah ditentukan;
2. b.mencantumkan nama perusahaan dan nomor urut kendaraan pada sisi kiri, kanan, dan belakang sisi luar badan kendaraan; 6
3. c.mencantumkan tulisan kode jalur di depan dan belakang kendaraan sisi luar badan kendaraan; dan
4. d.mencantumkan tulisan jalur trayek yang dilalui pada lambung sebelah kanan dan kiri sisi luar badan yang ditulis dengan warna hitam dengan dasar putih.
5. e.memasang papan trayek yang memuat kode jalur trayek dan jalur trayek yang dilalui, ditulis dengan warna hitam dengan dasar putih dan ditempatkan pada bagian atas sebelah depan kendaraan.
(2)Ketentuan mengenai teknis pemenuhan, bentuk, warna dan ukuran persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Setiap Angkutan Penumpang Umum tidak dalam Trayek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.berupa Taksi atau angkutan kawasan tertentu yang berbentuk mobil penumpang atau bus dengan warna sesuai ciri khas perusahaan yang bersangkutan;
2. b.mencantumkan nama perusahaan pada sisi kiri, kanan, dan belakang sisi luar badan kendaraan;
3. c.memasang alat penetapan tarif (argometer), alat pendingin udara, radio komunikasi untuk angkutan penumpang umum yang berupa taksi; dan
4. d.memasang lampu bertuliskan “Taksi” pada atap kendaraan untuk angkutan penumpang umum yang berupa taksi.
(2)Ketentuan mengenai teknis pemenuhan, bentuk, warna dan ukuran persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 6

(1)Setiap Angkutan Penumpang Umum dalam melakukan kegiatan angkutan dalam trayek wajib memiliki Izin Trayek. 7
(2)Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati.
(3)Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Kepala SKPD.

Pasal 7

(1)Untuk mendapatkan Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mengajukan permohonan Izin Trayek kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
(2)Permohonan Izin Trayek dapat berupa :
1. a.Izin bagi pemohon baru;
2. b.pembaharuan masa berlaku Izin;
3. c.perubahan Izin.
(3)Perubahan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam hal :
1. a.penambahan trayek atau penambahan kendaraan;
2. b.pengurangan trayek atau pengurangan kendaraan;
3. c.perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau pengurangan rute);
4. d.penggantian dokumen perIzinan yang rusak atau hilang;
5. e.pengalihan kepemilikan kendaraan;
6. f.penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan perubahan identitas kendaraan;

Pasal 8

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.Persyaratan Umum
1. 1.pemohon adalah perorangan atau badan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. 2.pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
b.Persyaratan Khusus
1. 1.Permohonan Izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, harus dilampiri dengan : a) foto copy akta otentik pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perusahaan perorangan; b) Izin Usaha Angkutan; 8 c) Buku Uji Kendaraan; d) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; e) bukti pelunasan iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan; f) surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang Izin Trayek yang ditanda tangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi Izin; g) surat bukti memiliki garasi /tempat penyimpanan kendaraan yang dapat memuat seluruh kendaraan; h) surat pernyataan tidak akan mempergunakan jalan umum untuk berpangkal.
2. 2.permohonan pembaharuan masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, harus dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditambah dengan foto copy dokumen Izin Trayek yang lama;
3. 3.permohonan perubahan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, harus dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditambah dengan : a) untuk Penggantian dokumen perizinan yang rusak harus dilampiri dengan bukti dokumen yang rusak; b) untuk penggantian dokumen perizinan yang hilang harus dilengkapi dengan bukti laporan kehilangan dari Kepolisian; c) untuk Pengalihan kepemilikan kendaraan harus dilengkapi dengan bukti pengalihan kepemilikan kendaraan yang sah.

Pasal 9

(1)Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus dilengkapi dengan rekomendasi dari SKPD.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.pendapat terhadap permohonan;
2. b.data faktor muatan pada Trayek yang bersangkutan.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah diajukan kepada Pejabat Pemberi Izin paling lambat 7 (Tujuh ) hari sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(4)Permohonan Izin Trayek dapat diterima atau ditolak setelah memperhatikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 14 (Empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar. 9

Pasal 10

Izin Trayek yang diterbitkan, merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :

a.Surat Keputusan Izin Trayek;
b.Surat Keputusan Pelaksanaan Surat Izin Trayek;
c.Lampiran Surat Keputusan berupa daftar kendaraan;
d.Kartu Pengawasan Kendaraan; dan
e.Surat Pernyataan Kesanggupan bermaterai untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang Izin Trayek yang ditanda tangani oleh pemohon dan diketahui Pejabat pemberi Izin.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…