DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Agustus 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 24), diubah sebagai berikut : 3
1.Ketentuan ayat (3) Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
2. b.kemampuan keuangan Daerah; dan/ atau
3. c.ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Dihapus.

2.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

(1)Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati sebelum dimulainya proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
(2)Panitia pemilihan Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
1. a.merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Daerah;
2. b.melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilihan terhadap Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
3. c.menetapkan kebutuhan surat suara dan kotak suara untuk masing masing desa;
4. d.memfasilitasi pelaksanaan pengadaan surat suara dan kotak Suara;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
6. f.memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Daerah.
7. g.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
8. h.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serta membuat rekomendasi kepada Bupati atas hasil pengawasan apabila diperlukan; dan
9. i.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Daerah; dan
10. j.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 4
(3)Dengan Peraturan Daerah ini, tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, didelegasikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
(4)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.
(5)Pembentukan dan Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

3.Ketentuan huruf d, huruf f, huruf g, huruf l, huruf p dan huruf s ayat (2) Pasal 28 diubah dan huruf n dihapus, sehingga ayat (2) Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

(2)Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh Bakal Calon yang bersangkutan dengan mengajukan surat lamaran kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan dilengkapi:
1. a.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh Bakal Calon yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
2. b.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh Bakal Calon yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
3. c.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa, dibuat oleh Bakal Calon yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
4. d.fotokopi Kartu Tanda Penduduk Bakal Calon yang bersangkutan dengan Kewarganegaraan Indonesia, dilegalisir Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan atau surat keterangan keabsahan Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan;
5. e.Dihapus.
6. f.fotokopi ijazah pendidikan formal tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang.
7. g.fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir, dilegalisir Pejabat yang berwenang;
8. h.Dihapus.
9. i.Dihapus.
10. j.Dihapus. 5
11. k.surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, yang diterbitkan oleh pengadilan negeri setempat;
12. l.surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dibuat oleh ketua pengadilan negeri setempat;
13. m.surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter pemerintah;
14. n.Dihapus.
15. o.surat pernyataan tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
16. p.Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia resor setempat;
17. q.Surat Izin tertulis dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Perangkat Desa, Pegawai BUMN atau BUMD;
18. r.Daftar Riwayat Hidup bermeterai cukup;
19. s.pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm; dan
20. t.surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Desa, dibuat di atas kertas bermeterai cukup.
  1. 4.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye.
(2)Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
(3)Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. 6

6.Ketentuan ayat (4) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
(2)Panitia Pemilihan Tingkat Desa memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan daftar urutan kehadiran pemilih di TPS.
(3)Apabila Pemilih menerima surat suara dalam kondisi rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia dan panitia hanya dapat memberikan surat suara pengganti satu kali kepada Pemilih yang bersangkutan.
(4)Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

7.Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1)Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
(2)Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Calon Terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas, diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Apabila hasil penghitungan suara berdasarkan wilayah perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan Calon Terpilih, pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal.
(5)Dalam hal pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada ayat 4, maka pemilihan Kepala Desa diselenggarakan pada pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya. 7

8.Ketentuan ayat (1) Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1)Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), diangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi syarat.
(2)Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan diaktifkannya Kepala Desa atau sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif.
(3)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

(1)Dalam hal Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, diangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif.
(2)Dalam hal Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, diangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Antar Waktu.
(3)Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dilakukan untuk pemberhentian Kepala Desa akibat perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau penghapusan desa.
(4)Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

10.Ketentuan ayat (1) Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1)Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, diangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif.
(2)Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 8

11.Ketentuan ayat (2) Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1)Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63, harus memenuhi syarat paling sedikit memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan Desa.
(2)Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63, harus mendapat izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah tempatnya bertugas.
(3)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63, melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa.
(4)Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63, adalah 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali.
(5)Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berakhir apabila telah dilantik Kepala Desa definitif.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang dan kewajiban serta hak Penjabat Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

12.Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1)Kepala Desa Definitif atau Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa serentak harus cuti terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai calon sampai dengan tanggal penetapan calon terpilih.
(2)Selama masa cuti, Kepala Desa Definitif atau Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingannya sebagai calon Kepala Desa.
(3)Dalam hal Kepala Desa Definitif atau Penjabat Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa atau Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa. 9

13.Pada BAB IX ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni bagian keempat dan diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 70A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…