DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 11 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan dan Ruang Lingkup, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemberdayaan, Rencana Aksi Daerah, Kerja Sama, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam penerapan pengarusutamaan gender sebagai strategis pelaksanaan pembangunan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan diperlukan sinergitas antara seluruh pemangku kepentingan di Daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pengarustamaan gender, maka diperlukan pengaturan tentang pengarustamaan gender;
d.bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo. 3
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
7.Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
8.Gender adalah konsep yang mengacu pada pemberdayaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki- laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki- laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperandan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10.Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
11.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12.Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
13.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah;
14.Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing- masing. 4
15.Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
16.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender.
17.Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
18.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan Kesenjangan Gender.
19.Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status, dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang Pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.
20.Media adalah alat saluran komunikasi baik media cetak, media elektronik dan media sosial lainnya yang memiliki perhatian terhadap Pengarusutamaan Gender.
21.Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG, dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
22.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
25.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 5

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan PUG dilaksanakan berdasarkan asas:

a.penghormatan terhadap hak asasi manusia
b.keadilan;
c.partisipatif;
d.kesetaraan
e.inklusi;
f.nondiskriminatif; dan
g.sinergitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sehingga tercipta suatu kondisi Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah;
b.mewujudkan perencanaan yang berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki- laki dan perempuan;
c.mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat,berbangsa dan bernegara;
d.mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif gender;
e.meningkatkan Kesetaraan Gender dan Kesetaraan Gender dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan. 6

Pasal 5

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini :

a.perencanaan;
b.pelaksanaan dan pemberdayaan;
c.RAD PUG;
d.kerja sama;
e.pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
f.peran serta masyarakat;
g.penghargaan;
h.pembinaan dan pengawasan; dan
i.pembiayaan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan PUG.
(2)Rencana kebijakan, program, dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
1. a.RPJPD;
2. b.RPJMD;
3. c.RKPD;
4. d.Renstra PD;
5. e.Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
6. f.RAD PUG.

Pasal 7

(1)Penyusunan rencana kebijakan, program, dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui Analisis Gender.
(2)Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode analisis GAP, GBS, dan/atau metode analisis lain.
(3)Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kebijakan, program, dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 7

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 8

(1)Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
(2)Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Bupati.
(3)Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Teknis dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan terkait lainnya.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
1. a.komitmen;
2. b.kebijakan;
3. c.kelembagaan;
4. d.sumber daya;
5. e.sistem informasi dan Data Terpilah;
6. f.alat Analisis Gender; dan
7. g.peran serta masyarakat.
(2)Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan yang luas terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG. 8
(2)Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk produk hukum, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG dan pembangunan yang responsif gender.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…