DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 7 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan angka 8 Pasal 1, perubahan Pasal 3 huruf c, huruf d angka 2 dan huruf e angka 1.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai kebutuhan tata kelola pemerintahan Daerah, diperlukan adanya penyesuaian pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, disamping itu diperlukan penyesuaian nomenklatur beberapa Perangkat Daerah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa penyesuaian pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan serta penyesuaian nomenklatur pada beberapa Perangkat Daerah perlu dilakukan dengan mengubah Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo; 2 Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4), diubah sebagai berikut: 3
1.Ketentuan angka 8 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah unsur staf pendukung Bupati yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8.Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan pelindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran. 4
11.Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
12.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPT Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPT Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah unit organisasi yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
16.Unit Organisasi Bersifat Fungsional adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.
17.Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. dan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
18.Tipe A adalah tipe untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang besar.
19.Tipe B adalah tipe untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang sedang.
20.Tipe C adalah tipe untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang kecil.
21.Intensitas Sedang adalah susunan organisasi Perangkat Daerah dengan skor hasil perhitungan intensitas Urusan Pemerintahan 601 sampai dengan 800. 5
2.Ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d angka 2 dan huruf e angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD, merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah, merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Daerah tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Daerah, merupakan Dinas Daerah tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, merupakan Dinas Daerah tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, merupakan Dinas Daerah tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
5. 5.Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Daerah tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga berencana
6. 6.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan Dinas Daerah tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
7. 7.Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan merupakan Dinas Daerah tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan serta bidang kelautan dan perikanan;
8. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan Dinas Daerah tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 6
9. 9.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, merupakan Dinas Daerah tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. 10.Dinas Perhubungan, merupakan Dinas Daerah tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
11. 11.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan dinas Daerah tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
12. 12.Dinas Kepemudaaan, Olahraga dan Pariwisata, merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
13. 13.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
14. 14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Daerah, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
16. 16.Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Daerah Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja, dan bidang transmigrasi; dan
17. 17.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
e.Badan Daerah terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, merupakan Badan Daerah Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian, dan pengembangan; 7
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, merupakan Badan Daerah Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, merupakan Badan Daerah Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
4. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, merupakan Badan Daerah Klasifikasi A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat sub urusan bencana; dan
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan Badan Daerah dengan intensitas sedang, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo. Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 7 Mei 2024 BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI Diundangkan di Purworejo pada tanggal 13 Mei 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, Ttd R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024 NOMOR 3 SERI D NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 3-82/2024 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATENPURWOREJO I. UMUM Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengamanatkan transformasi kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah. Badan Riset dan Inovasi Daerah bertugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah. Lebih lanjut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 mengatur bahwa pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat diintegrasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa nomenklatur Inspektorat Kabupaten/Kota adalah Inspektorat Daerah. Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam tersebut diamanatkan agar penyesuaian nomenklatur Inspektorat menjadi Inspektorat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, disebutkan bahwa nomenklatur Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah Dinas Kesehatan Daerah. Dengan adanya perubahan nomenklatur tersebut perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi, tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 9 Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Purworejo bermaksud menyesuaikan nomenklatur Inspektorat dan Dinas Kesehatan menjadi Inspektorat Daerah dan Dinas Kesehatan Daerah, serta mengintegrasikan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan. Disamping itu perlu dilakukan penyempurnaan dan koreksi terhadap penyebutan urusan pemerintahan pada Dinas Kepemudaaan, Olahraga dan Pariwisata, penghapusan tipe pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penghapusan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya alam pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja serta penyempurnaan penulisan urusan pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah, pengintegrasian pembentukan badan, penghapusan tipe, penghapusan urusan dan penyempurnaan penyebutan urusan pada beberapa Dinas Daerah dan Badan Daerah tersebut perlu dilakukan dengan mengubah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Perubahan Peraturan Daerah tersebut dilakukan guna memberikan kepastian hukum terhadap nomenklatur, pengintegrasian, tipe dan urusan pada Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo. Disamping itu perubahan Peraturan Daerah tersebut merupakan dasar pengaturan lebih lanjut terhadap kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja pada beberapa Perangkat Daerah yang mengalami penyesuaian nomenklatur, pengintegrasian, penghapusan tipe, penghapusan urusan dan penyempurnaan penyebutan urusan pada beberapa Perangkat Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 3/2024

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…