DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Penyeleb=nggaraan Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban, Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; Pendanaan, larangan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah ikut bertanggung jawab atas bantuan hukum untuk masyarakat miskin sebagai bentuk pelayanan terhadap pemenuhan rasa keadilan di Daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 2
5.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo
4.Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 3
5.Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Bukum.
6.Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin Penduduk Kabupaten Purworejo.
7.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
8.Pemohon bantuan hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
9.Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
10.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11.Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan.
12.Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
13.Dana bantuan hukum adalah dana yang disediakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan bantuan hukum.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

Pasal 2

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas;
f.akuntabilitas; dan
g.perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. 4

Pasal 3

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Daerah bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional setiap warga masyarakat sesuai dengan prinsip kesamaan kedudukan didalam hukum;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
e.menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara, baik litigasi maupun nonlitigasi.
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan apabila :
1. a.berperkara dengan Pemerintah Daerah;
2. b.merupakan perkara pengulangan yang dilakukan oleh subyek hukum yang sama.
(4)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Pasal 5

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan/atau perumahan. 5

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Dalam pemberian Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum dan hak asasi manusia bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin;
2. b.menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
3. c.mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi hukum dan hak asasi manusia berwenang:
1. a.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai azas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
2. b.melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dari pemberi Bantuan Hukum.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana anggaran bantuan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(3)Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum. 6

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat.

Pasal 9

(1)Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(3)Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma;
b.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
c.mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan
d.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…