DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pembentukan dan susunan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis, pembentukan unit organisasi bersifat khusus dan unit organisasi bersifat fungsional, staf ahli, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja, dan ketentuan perwakilan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah unsur staf pendukung Bupati yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8.Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Inspektur, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 3
10.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan pelindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran.
11.Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
12.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPT Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPT Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah unit organisasi yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
16.Unit Organisasi Bersifat Fungsional adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.
17.Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. dan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
18.Tipe A adalah tipe untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang besar.
19.Tipe B adalah tipe untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang sedang.
20.Tipe C adalah tipe untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang kecil.
21.Intensitas Sedang adalah susunan organisasi Perangkat Daerah dengan skor hasil perhitungan intensitas Urusan Pemerintahan 601 sampai dengan 800.

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dibentuk dan disusun dengan memperhatikan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas. 4

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
5. 5.Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga berencana;
6. 6.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
7. 7.Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan serta bidang Kelautan dan Perikanan;
8. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. 10.Dinas Perhubungan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
11. 11.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; 5
12. 12.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, bidang olahraga dan bidang pariwisata;
13. 13.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
14. 14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Daerah Tipe C, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
16. 16.Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Daerah Tipe C, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi dan bidang energi dan sumber daya mineral; dan
17. 17.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, merupakan Badan Daerah Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, merupakan Badan Daerah Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, merupakan Badan Daerah Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, merupakan Badan Daerah Klasifikasi A, yang melaksanakan sub urusan bencana; dan
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan Badan Daerah dengan intensitas sedang, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 4

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. 6
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kecamatan Tipe A, terdiri dari:
1. a.Kecamatan Grabag;
2. b.Kecamatan Ngombol;
3. c.Kecamatan Purwodadi;
4. d.Kecamatan Bagelen;
5. e.Kecamatan Kaligesing;
6. f.Kecamatan Purworejo;
7. g.Kecamatan Banyuurip;
8. h.Kecamatan Bayan;
9. i.Kecamatan Kutoarjo;
10. j.Kecamatan Butuh;
11. k.Kecamatan Pituruh;
12. l.Kecamatan Kemiri;
13. m.Kecamatan Bruno;
14. n.Kecamatan Gebang;
15. o.Kecamatan Loano; dan
16. p.Kecamatan Bener.
(3)Dalam wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk kelurahan sebagai perangkat kecamatan.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT Dinas.
(2)Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPT Badan.
(3)UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 6

Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdapat UPT Dinas di bidang pendidikan, berupa satuan pendidikan Daerah yang berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tipe, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, diatur dengan Peraturan Bupati. 7

BAB IV

PEMBENTUKAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS DAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL

Pasal 8

(1)Pada Dinas Kesehatan dibentuk rumah sakit Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Pusat kesehatan masyarakat sebagai Unit Organisasi Bersifat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh pejabat fungsional.
(4)Pembentukan rumah sakit Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 9

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
(4)Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Staf Ahli diatur dengan Peraturan Bupati. 8

BAB VI

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 10

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…