DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang Lingkup pengaturan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; b. hak, tanggung jawab Pesantren; c. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah; d. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan; e. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat; f. koordinasi; g. kerjasama; h. prosedur pemberian fasilitasi pengembangan Pesantren; i. monitoring dan evaluasi; j. partisipasi masyarakat; dan k. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan Pesantren di Daerah mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional dan Daerah;
c.bahwa Undang-Undang yang mengatur tentang Pesantren telah memberikan dasar kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi pesantren di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan di Daerah oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil’alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3
6.Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren;
7.Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren;
8.Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah pemberian dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah terhadap pengembangan Pesantren berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan terkait Pesantren, agar fungsi Pesantren dapat terselenggara secara optimal dalam rangka pembangunan nasional dan Daerah.

Pasal 2

Pengaturan mengenai Fasilitasi Pengembangan Pesantren berasaskan:

a.kemandirian;
b.keberdayaan;
c.kemaslahatan;
d.akuntabilitas;
e.keberlanjutan; dan
f.kearifan lokal.

Pasal 3

Pengaturan Fasilitasi Pengembangan Pesantren di dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi dan dukungan dalam pengembangan Pesantren;
b.menjamin pelindungan dan kepastian hukum bagi Pesantren dalam melaksanakan fungsinya di Daerah; dan
c.mengoptimalkan peran dan fungsi Pesantren dalam rangka membina generasi penerus bangsa dan masyarakat guna pembangunan nasional dan Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
b.hak, tanggung jawab Pesantren;
c.Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah;
d.Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan;
e.Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat;
f.koordinasi;
g.kerjasama;
h.prosedur pemberian fasilitasi pengembangan Pesantren;
i.monitoring dan evaluasi;
j.partisipasi masyarakat; dan
k.pendanaan. 4

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah dalam rangka memenuhi hak Pesantren sesuai kewenangan Daerah.
(2)Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memperhatikan aspirasi Pesantren dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Dalam menyelenggarakan pemenuhan hak Pesantren, Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.menetapkan perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren tahunan dan/atau 5 (lima) tahunan;
2. b.menetapkan standar minimal Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
3. c.mengalokasikan anggaran Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
4. d.melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren; dan
5. e.wewenang lain yang berkaitan dengan Fasilitasi Pengembangan Pesantren berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
(3)Bupati melimpahkan wewenang penyelenggaraan Fasilitasi Pengembangan Pesantren kepada Perangkat Daerah sesuai dengan kebijakan dan bidang tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK, TANGGUNG JAWAB DAN KRITERIA PESANTREN

Pasal 7

Setiap Pesantren berhak:

a.mendapat Fasilitasi Pengembangan Pesantren dari Pemerintah Daerah;
b.memperoleh rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasan Pesantren; 5
c.mendapat pelindungan dalam melaksanakan fungsi Pesantren;
d.menyelenggarakan program dan kegiatan Pesantren;
e.mengelola dan mengembangkan kapasitas kelembagaan secara mandiri; dan
f.mendapatkan akses dan kemudahan dalam melakukan kerja sama.

Pasal 8

Dalam melaksanakan haknya, Pesantren bertanggung jawab:

a.mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b.menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren;
c.memanfaatkan Fasilitasi Pengembangan Pesantren; dan
d.mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

Pasal 9

(1)Pesantren yang akan mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Pesantren harus memenuhi kriteria antara lain:
1. a.bangunan gedung tidak layak;
2. b.jumlah santri dan luas bangunan tidak memadai;
3. c.jumlah santri dan guru tidak seimbang/tidak proposional;
4. d.sarana dan prasarana kebersihan di lingkungan pesantren tidak memadai;
5. e.sarana dan prasarana sanitasi di lingkungan pesantren tidak layak;
6. f.sarana dan prasarana proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir yang tidak layak;
7. g.memiliki dan/atau menyelenggarakan kegiatan dakwah;
8. h.kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan belum memadai;
9. i.kualifikasi dan kompetensi santri untuk persiapan masuk lapangan pekerjaan belum memadai; dan/atau
10. j.memiliki dan/atau menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati. 6

BAB IV

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI DAKWAH

Pasal 10

Dalam memenuhi hak Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Pemerintah Daerah memberikan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah, meliputi:

a.kerja sama program;
b.fasilitasi kebijakan; dan
c.pendanaan.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…