DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 43 Tahun 2017

Nomor: 43
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas dan tujuan BLUD P2KSM, tata kelola, RSB, SPM, pembinaan dan pengawasan, remunerasi, tarif layanan, pendapatan dan biaya BLUD P2KSM, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, evaluasi dan penilaian kinerja.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo;

b.bahwa dengan adanya penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dan kebutuhan penyesuaian beberapa pengaturan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huru.f a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu disusun dan diterbitkan Peraturan yang baru;
a.bahwa agar penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Kerja Pengelola Dana Bergulir Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat dapat berdaya guna dan berhasil guna, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pengelola Dana Bergulir Program Pemberdayaan Potensi - Kesejahteraan Sosial Masyarakat pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 6 Tahun 2016; . Menimbang DENGAN.RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI .PURWOREJO, PEDOMAN TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBERDAYAAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT PADA DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWOREJO TENT ANG PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 43 TAHUN 2017 BUPATI PURWOREJO PROVINS! JAWA TENGAH [SALINAN] Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. 3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. 4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Dinpennades, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
5. 5.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Kepala Dinpermades adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
6. 6.Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat, yang selanjutnya disebut Program P2KSM, adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terpadu dan berkesinambungan dalam bentuk fasilitasi kegiatan pemberdayaan potensi usaha ekonomi produktif masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS POLA PENGEWLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM . DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBERDAYAANPOTENSI KESEJAHTERAANSOSIAL MASYARAKAT PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA KABUPATENPURWOREJO. MEMUTUSKAN:

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Mengingat
7.Dana Bergulir adalah dana yang memenuhi karakteristik antara lain merupakan bagian dari keuangan negara/ daerah yang disalurkan/ dipinjamkan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah dan digulirkan kembali kepada masyarakat/ kelompok masyarakat, ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya.
8.Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UPT P2KSM, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinpermades yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang di bidang pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial masyarakat dan pengelolaan dana bergulir Program P2KSM.
9.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tan pa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melalrukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efi.siensidan produktivitas.
10.Badan Layanan Umum Daerah UPT P2KSM, yang selanjutnya disebut BLUD P2KSM, adalah UPT P2KSM yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, yaitu pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11.Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
12.Pejabat Pengelola BLUD P2KSM, yang selanjutnya disebut dengan Pejabat Pengelola, adalah Pimpinan BLUD P2KSM yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUDP2KSM,yang terdiri atas Kepala UPr P2KSM, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Unit Teknis.
13.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD P2KSM yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
14.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUDP2KSM.
15.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/ atau jasa untuk keperluan operasional BLUDP2KSM.
16.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kernampuan BLUD P2KSM dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
17.Basis akru.al adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. selanjutnya Pemerintah Pemerintah Kabupaten
18.Rekening Kas BLUD P2KSMadalah rekening tempat penyimpanan uang BLUDP2KSMyang dibuka oleh Kepala UPf pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUDP2KSM.
19.Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
20.Rencana Strategis Bisnis BLUDP2KSM,yang selanjutnya disingkat RSB, adalah dokumen Ii.ma tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUDP2KSM.
21.Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD P2KSM, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUDP2KSM.
22.Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RKA, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan Dinpermades/ UPf P2KSM.
23.Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Dinpermades/ UPf P2KSM.
24.Standar Pelayanan Minimal BLUDP2KSM,yang selanjutnya disebut SPM, adalah spesifi.kasiteknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUDP2KSMkepada masyarakat.
25.Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
26.Dewan Pengawas BLUD P2KSM, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUDP2KSM.
27.Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUDP2KSMyang berasal dari barang dan/ atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD P2KSMdengan pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya.
28.Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD P2KSM pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
29.Jasa Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUDP2KSMtennasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
30.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
31.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Purworejo, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

(6)Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUDP2KSMdiberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.
(5)RKA serta laporan keuangan dan kinerja BLUDP2KSMdisusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta laporan keuangan dan kinerja Dinpennades.
(4)Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUDP2KSMharus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum pendampingan usaha masyarakat dan pengelolaan dana bergulir kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan.
(3)Pejabat Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum pendampingan usaha masyarakat dan pengelolaan dana bergulir yang didelegasikan oleh Bupati melalui Kepala Dinpermades.
(2)Kepala Dinpermades bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum pendampingan usaha masyarakat dan pengelolaan dana bergulir yang didelegasikan kepada BLUD P2KSM terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
(1)BLUD P2KSM beroperasi sebagai unit pelaksana teknis pada Dinpermades yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dalam pemberian layanan umum pendampingan usaha masyarakat dan pengelolaan dana bergulir secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati melalui Kepala Dinpermades, dengan status hukum tidak terpisah dari Dinpermades.

Pasal 2

32.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakaan pengelolaan keuangan APBDdan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
33.Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD,adalah Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Purworejo.

(3)Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf c, menggambarkan pembagian tugas yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi. (2} Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisijabatan dan fungsi dalam organisasi. (1} Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1} huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggungjawab, dan wewenang dalam organisasi l)LUD P2KSM, dengan bagan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(2)Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip antara lain:
1. a.transparansi;
2. b.akuntabilitas;
3. c.responsibilitas;
4. d.independensi. ( 1) BLUD P2KSM beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain:
5. a.struktur organisasi;
6. b.prosedur kerja;
7. c.pengelompokan fungsi yang logis;
8. d.pengelolaan sumber daya manusia;

Pasal 4

Bagian Kesatu Prinsip Tata Kelola TATA KELOLA BAB III BLUD P2KSM bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan umum pendampingan usaha masyarakat dan pengelolaan dana bergulir dalam rangka. pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta untuk menjarnin fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Bagian Kedua Tujuan

BAB III

BLUD P2KSM bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan umum pendampingan usaha masyarakat dan pengelolaan dana bergulir dalam rangka. pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta untuk menjarnin fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

( 1) Pejabat Pengelola terdiri atas:

a.Kepala UPI' P2KSM,selaku Pemimpin BLUD;
b.Kepala Subbagian Tata Usaha, selaku Pejabat Keuangan;
c.Kepala Unit Teknis, selaku Pejabat Teknis.

Pasal 8

Bagian Ketiga Pejabat Pengelola UPT P2KSMmerupakan lembaga struktural.

Pasal 7

(4)Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional, tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
(3)Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
(2)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD P2KSM agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
(1)Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.

Pasal 6

(4)Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, menggambarkan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efekt:if, dan produktif.
(1)Kepala UPT P2KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dalam pengelolaan keuangan BLUD P2KSM mempunyai tugas dan kewajiban:
1. a.memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUDP2KSM;
2. b.menyusun RSB;
3. c.menyiapkan RBA;

Pasal 10

(3)Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLVD P2KSM untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.
(2)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
(1)Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan praktek bisnis yang sehat.
(6)Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Unit Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dan c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTP2KSM.

Pasal 9

(5)Kepala UPT P2KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggung jawab kepada Kepala Dinpermades.
(4)Kepala Unit Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan non struktural, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinpermades sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan usulan Kepala UPT P2KSM.
(3)KepaJa UPT P2KSMdan Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b merupakan jabatan struktural, yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Kepala Unit Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, terdiri dari:
1. a.Kepala Unit Pemberdayaan;
2. b.Kepala Unit Pembiayaan;
3. c.Kepala Unit Pengawasan;
4. d.Kepala Unit Operasional Kecamatan. j
(2)Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas clan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai Penanggung Jawab Keuangan BLVDP2KSM.
(1)Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dalam pengelolaan keuangan BLUD P2KSM mempunyai tugas dan kewajiban:
1. a.melak:sanakan urusan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
2. b.melak:sanak:an akuntansi manajemen keuangan;
3. c.melaksanakan pengelolaan pendapatan dan biaya;
4. d.melaksanakan pengelolaan kas;
5. e.melaksanakan pengelolaan utang-piutang;
6. f.melaksanak:an penyusunan kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi BLUDP2KSM;
7. g.melaksanak:an pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan;
8. h.melaksanakan administrasi kepegawaian;
  1. 1.melaksanak:an koordinasi dan evaluasi pengembangan kapasita.s dan penilaian kinerja sumber daya manusia;
9. j.melaksanakan urusan rumah tangga;
10. k.melaksanak:an urusan tata usaha;
  1. 1.melaporkan pelak:sanaan tugas;
11. m.melaksanak:an tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT P2KSMsesuai dengan tugas pokok.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…