DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Usaha Jasa Konstruksi mencakup: a. Jenis Usaha Jasa Konstruksi; b. Bentuk Usaha Jasa Konstruksi; dan c. Bidang Usaha Jasa Konstruksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terselenggara dengan baik dan mampu mendukung peran strategis masyarakat jasa konstruksi dalam pembangunan di Kabupaten Purworejo, maka perlu adanya pengaturan mengenai Izin Usaha Jasa Konstruksi;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi wewenang dalam penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi.
5.Instansi Pelayanan Perizinan Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelayanan perizinan di Daerah.
6.SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang membidangi jasa konstruksi. 3
7.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8.Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha nasional yang berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
10.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK, adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
11.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan berserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
12.Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha.
13.Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan tertentu dan/ atau keahlian tertentu.
14.Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disingkat SKT adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan tertentu dan/ atau keterampilan tertentu.
15.Sertifikasi adalah :

a.proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompentensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perorangan atau badan usaha; atau
b.proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan/ atau kepentingan dan/ atau keahlian tertentu.
1. 16.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing. 4
2. 17.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
3. 18.Perencanaan Jasa Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa kontruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
4. 19.Pelaksanaan Jasa Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa kontruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
5. 20.Pengawasan Jasa Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstuksi sampai selesai dan diserahterimakan.
6. 21.Orang perseorangan adalah orang pribadi yang melaksanakan usaha di bidang jasa konstruksi.
7. 22.Badan Usaha adalah Badan Usaha nasional yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
8. 23.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup Pekerjaan Arsitektural, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan Tata Lingkungan masing-masing kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan bentuk fisik lain.
9. 24.Pembinaan adalah Kegiatan Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
10. 25.Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentu, orang perseorangan dan Badan Usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
11. 26.Penyedia Jasa adalah Orang perseorangan atau Badan Usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
12. 27.Pengguna Jasa adalah Orang perseorangan atau Badan Usaha sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
13. 28.Rekomendasi adalah keterangan resmi tertulis yang berisi hasil evaluasi data administratif dan data teknis permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
14. 29.Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha. 5
15. 30.Penyidikan Tindak Pidana di bidang Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana di bidang Izin Usaha Jasa Konstruksi yang terjadi guna menemukan tersangkanya;
16. 31.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
17. 32.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

Usaha Jasa Konstruksi mencakup:

a.Jenis Usaha Jasa Konstruksi;
b.Bentuk Usaha Jasa Konstruksi; dan
c.Bidang Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 3

(1)Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
(2)Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 4

Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.

Pasal 5

(1)Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
1. a.Bidang Usaha Perencanaan;
2. b.Bidang Usaha Pelaksanaan; dan
3. c.Bidang Usaha Pengawasan. 6
(2)Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
(3)Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 6

(1)BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di Daerah wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
(2)BUJK dengan status cabang atau perwakilan wajib memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisir oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

BAB III

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

Prinsip pemberian IUJK adalah:

a.mengedepankan pelayanan prima;
b.mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
c.merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 8

(1)Setiap badan usaha yang melaksanakan Usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki IUJK.
(2)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
(3)Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha. 7

Pasal 9

(1)Bupati memberikan IUJK kepada BUJK yang telah memenuhi persyaratan.
(2)Bupati melimpahkan kewenangan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Instansi Pelayanan Perizinan Daerah.

Pasal 10

(1)IUJK diberikan kepada BUJK yang berdomisili di Daerah.
(2)IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelayanan Perizinan Daerah atas nama Bupati.
(3)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2002