DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Strategi Kebijakan Bab III Wewenang dan Tugas Bab IV Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenagan Kerja Bab V Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Bab VI Perlindungan Tenaga Kerja Bab VII Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh Bab VIII Perusahaan Alih Daya Bab IX Hubungan Industrial Bab X Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Bab XI Pembinaan dan Pengendalian Bab XII Ketentuan Peralihan Bab XIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Daerah, tenaga kerja mempunyai peranan penting dan kedudukan yang strategis sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, sehinga perlu dilakukan peningkatan kualitas, perlindungan hak dan peningkatan kesejahteraan sesuai dengan harkat dan martabat manusia;
c.bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Daerah, perlu adanya pengaturan yang komprehensif, terpadu dan sesuai dengan kondisi Daerah untuk mewujudkan iklim yang ramah investasi, perlindungan hak dan peningkatan kesejahteraan serta kepastian hukum bagi tenaga kerja dan Pengusaha;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; 2 Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Ketenagakerjaan. 3
6.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
7.Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan fungsi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelayanan, dan pembinaan.
8.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9.Tenaga Kerja Lokal adalah penduduk di sekitar lokasi industri atau Perusahaan.
10.Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
11.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12.Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan Tenaga Kerja.
13.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
14.Perusahaan adalah:

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan,milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 15.Pengusaha adalah:
a.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan Perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya; atau
c.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia yang mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 16.Hubungan Kerja adalah hubungan antar Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. 4
2. 17.Hubungan Industrial adalah sesuatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha, Pekerja/Buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. 18.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk Pekerja/Buruh baik di Perusahaan atau di luar Perusahaan, yang bersifat terbuka, bebas, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.
4. 19.Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di suatu Perusahaan yang anggotanya terdiri dari Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan atau unsur Pekerja/Buruh.
5. 20.Lembaga Kerja Sama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah Ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah Daerah.
6. 21.Antar Kerja Lokal, yang selanjutnya disingkat AKL, adalah sistem penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota atau lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
7. 22.Antar Kerja Antar Daerah, yang selanjutnya disingkat AKAD, adalah sistem penempatan Tenaga Kerja antar daerah provinsi.
8. 23.Antar Kerja Antar Negara, yang selanjutnya disingkat AKAN, adalah sistem penempatan Tenaga Kerja di luar negeri.
9. 24.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah
10. 25.Balai Latihan Kerja, yang selanjutnya disingkat BLK, adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Perangkat Daerah Teknis yang bertugas menyelenggarakan pelatihan kerja.
11. 26.Lembaga Pelatihan Kerja, yang selanjutnya disingkat LPK, adalah lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 5
12. 27.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
13. 28.Pemagangan adalah bagian dari sistem kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau Pekerja/Buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan jasa di Perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
14. 29.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta, yang selanjutnya disingkat LPTKS, adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Tenaga Kerja dalam negeri.
15. 30.Informasi Pasar Kerja, yang selanjutnya disingkat IPK, adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan Tenaga Kerja, baik dalam dan luar negeri.
16. 31.Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima atau dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh, dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
17. 32.Upah Minimum Kabupaten, yang selanjutnya disingkat UMK, adalah upah minimum yang berlaku di Daerah.
18. 33.Kesejahteraan Pekerja/Buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau/keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
19. 34.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
20. 35.Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan Perusahaan pemberi pekerjaan.
21. 36.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan. 6
22. 37.Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha atau beberapa Pengusaha, atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
23. 38.Mogok Kerja adalah tindakan Pekerja/Buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau/oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
24. 39.Penutupan Perusahaan adalah tindakan Pengusaha untuk menolak Pekerja/Buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Daerah menganut asas:

a.kekeluargaan dan kemitraan;
b.keberlanjutan;
c.kepastian hukum;
d.keterpaduan;
e.produktivitas; dan
f.partisipatif.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bertujuan agar:

a.perencanaan Tenaga Kerja direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu di Daerah;
b.kebijakan sistem latihan kerja dapat diimplementasikan dengan baik dan benar di Daerah;
c.kebijakan produktivitas dapat diimplementasikan dalam rangka peningkatan produktivitas di Daerah;
d.kebijakan penyediaan dan pendayagunaan Tenaga Kerja di dalam maupun di luar negeri dilakukan secara terpadu;
e.kebijakan perlindungan Tenaga Kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja dan jaminan sosial Tenaga Kerja dan keluarganya diarahkan dalam peningkatan produktivitas Tenaga Kerja; dan
f.pelaksanaan pembinaan dilaksanakan secara terprogram dan berkesinambungan dalam rangka peningkatan iklim yang ramah investasi dan penegakan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk pekerja dan Pengusaha. 7

Pasal 4

Penyelenggaraan ketenagakerjaan mempunyai sasaran:

a.terwujudnya perencanaan Tenaga Kerja;
b.terwujudnya sistem latihan kerja nasional di Daerah;
c.terwujudnya kebijakan produktivitas;
d.terwujudnya penyediaan dan pendayagunaan Tenaga Kerja;
e.terwujudnya perlindungan Tenaga Kerja;
f.terwujudnya penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial; dan
g.terwujudnya harmonisasi antara pekerja, Pengusaha dan Pemerintah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.strategi kebijakan;
b.wewenang dan tugas;
c.pelatihan, Pemagangan dan produktivitas Tenaga Kerja;
d.penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja;
e.perlindungan Tenaga Kerja;
f.fasilitas Kesejahteraan Pekerja/ Buruh;
g.Alih Daya;
h.Hubungan Industrial;
i.Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan; dan
j.pembinaan dan pengendalian.

BAB II

STRATEGI KEBIJAKAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan meliputi:

a.sebelum bekerja;
b.selama bekerja; dan
c.sesudah masa kerja berakhir.

Pasal 7

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan strategi kebijakan;

a.mengkoneksikan kebutuhan Tenaga Kerja dengan pendidikan;
b.melakukan pelatihan berbasis kompetensi; 8
c.melakukan kerjasama penempatan Tenaga Kerja antar Daerah dan di luar Daerah;
d.menyediakan informasi lowongan pekerjaan;
e.meningkatkan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan;
f.melakukan kerjasama dalam pelatihan berbasis kompetensi;
g.meningkatkan sumber daya manusia yang berkompetensi dan memiliki akreditasi dalam memberikan pelatihan di BLK; dan
h.meningkatkan prasarana Pelatihan Kerja yang sesuai standar kompetensi

Pasal 8

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan selama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan strategi kebijakan:

a.melakukan pembinaan Hubungan Industrial;
b.melakukan koordinasi Hubungan Industrial dengan lembaga yang menangani Ketenagakerjaan;
c.melakukan pelayanan pembuatan syarat-syarat kerja, pelaporan ketenagakerjaan, penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh; dan
d.memfasilitasi proses penetapan UMK.

Pasal 9

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sesudah masa kerja berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan strategi kebijakan:

a.menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat di Daerah melalui padat karya atau sejenisnya;
b.mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru melalui pemberdayaan usaha kecil;
c.menyelenggarakan program pelatihan kewirausahaan; dan
d.memfasilitasi kemudahan akses permodalan dan jaminan kredit melalui lembaga keuangan dan/atau dana bergulir.

BAB III

WEWENANG DAN TUGAS

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Ketenagakerjaan di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9
(2)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah bertugas:
1. a.melaksanakan perencanaan Tenaga Kerja di Daerah;
2. b.mengadakan sistem informasi ketenagakerjaan;
3. c.melaksanakan pelatihan, Pemagangan, dan peningkatan produktivitas Tenaga Kerja;
4. d.melaksanakan pelayanan penyaluran, penempatan, dan perluasan kerja;
5. e.melaksanakan pembinaan Hubungan Industrial dan persyaratan kerja;
6. f.melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan; dan
7. g.melakukan penegakan hukum.
(3)Pemerintah Daerah membuat perencanaan Tenaga Kerja Daerah secara periodik satu tahun sekali dan/atau lima tahunan.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…