DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purworejo

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pasar Tradisional dna Pasar Modern

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjaga hubungan yang saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok barang dengan Toko Modern serta pengembangan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen, perlu diatur perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan dan pengendalian Pasar Modern;
c.bahwa untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan dan pengendalian Pasar Modern, Pemerintah Daerah memerlukan landasan hukum berupa Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL, PENATAAN DAN PENGENDALIAN PASAR MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo. 3
4.Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
5.Pasar Modern adalah area tempat jual beli barang dagangan dengan harga yang pasti, terdiri dari pusat perbelanjaan dan toko modern.
6.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, antara lain berupa Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan.
7.Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
8.Minimarket adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai sampai dengan 400 M 2.
9.Minimarket berjaringan adalah minimarket yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
10.Minimarket Tidak Berjaringan adalah minimarket yang dalam melakukan kegiatan usahanya bukan merupakan jaringan manajemen dari minimarket lainnya.
11.Supermarket adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai 400 M 2 sampai dengan 5.000 M 2.
12.Departemen Store adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen dengan luas lantai lebih dari 400 M 2 .
13.Hypermarket adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai lebih dari 5.000 M 2.
14.Perkulakan adalah toko modern yang menjual secara grosir barang konsumsi dengan luas lantai lebih dari 5.000 M 2. 4
15.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
16.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya dapat disingkat IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya dapat disingkat IUPP dan Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya dapat disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
17.Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
18.Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata- rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
19.Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
20.Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
21.Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata- rata rendah.
22.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan, yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta Rupiah),
23.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta Rupiah). 5
24.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah) .
25.Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern, dilaksanakan berdasarkan atas asas :

a.kemanusian;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan;
d.kemitraan;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kelestarian lingkungan;
g.kejujuran usaha; dan
h.persaingan sehat (fairnees).
1. 26.Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, penataan dan Pengendalian Pasar Modern, bertujuan untuk :
a.melindungi dan memberdayakan Pasar Tradisional beserta pelaku-pelaku usaha di dalamnya agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
b.menata dan mengendalikan Pasar Modern agar keberadaannya tidak merugikan Pasar Tradisional dan dapat menjadi mitra usaka Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah.

BAB II

PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN

Pasal 2

(1)Pasar Tradisional meliputi beberapa bentuk, antara lain:
1. a.pasar lingkungan;
2. b.pasar desa;
3. c.Pasar Tradisional kota; dan
4. d.pasar khusus. 6
(2)Pendirian dan permodalan usaha Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi, berdasarkan kemitraan yang saling menguntungkan.

Pasal 3

(1)Pasar Modern meliputi beberapa bentuk, yaitu:
1. a.pusat perbelanjaan; dan
2. b.toko modern.
(2)Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.minimarket;
2. b.supermarket;
3. c.hypermarket;
4. d.departemen Store; dan
5. e.Perkulakan.
(3)Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan sistem manajemennya dikelompokkan sebagai berikut:
1. a.Toko Modern berjaringan; dan
2. b.Toko Modern tidak berjaringan.

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pasar Tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya.
(2)Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Tradisional, serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek :
1. a.lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan;
2. b.kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan;
3. c.persaingan dengan pelaku usaha di Toko Modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya; dan
4. d.kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha;
5. e.kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar. 7
(3)Dalam upaya pemberdayaan Pasar Tradisional serta pelaku- pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. a.pembinaan terhadap p e n g e l o l a Pasar Tradisional serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
2. b.fasilitasi terhadap pelaku-pelaku usaha di dalam Pasar Tradisional untuk mendapatkan modal usaha;
3. c.membantu peningkatan sarana dan prasarana Pasar Tradisional;
4. d.fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;
5. e.mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar.
(4)Pasar Tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan Pasar Modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi Pasar Tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon Daerah, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.
(5)Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Pasar Tradisional.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENATAAN DAN PENGENDALIAN PASAR MODERN

Pasal 5

(1)Lokasi pendirian Pasar Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah, termasuk Peraturan Zonasinya. 8
(2)Lokasi pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
1. a.Minimarket tidak berjaringan dan minimarket berjaringan skala lokal/ regional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan, sedangkan minimarket berjaringan skala nasional/ internasional hanya boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan lokal.
2. b.Supermarket dan Department Store:
  1. 1.tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
  2. 2.tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
3. c.Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan :
  1. 1.hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
  2. 2.tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
4. d.Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer.

Pasal 6

(1)Batasan luas lantai penjualan Toko Modern diatur sebagai berikut:
1. a.Minimarket, kurang dari 400 M 2 (Empat ratus Meter persegi);
2. b.Supermarket, 400 M 2 (Empat ratus Meter persegi) sampai dengan 5.000 M 2 (Lima ribu meter persegi);
3. c.Hypermarket, diatas 5.000 M 2 (Lima ribu Meter persegi);
4. d.Department Store, diatas 400 M 2 (Empat ratus Meter persegi);
5. e.Perkulakan, diatas 5.000 M 2 (Lima ribu Meter persegi).
(2)Batasan Luas Lantai Penjualan Toko Modern dengan modal dalam negeri 100% (Seratus persen), diatur sebagai berikut:
1. a.Minimarket, kurang dari 400 M 2 (Empat ratus Meter persegi);
2. b.Supermarket, kurang dari 1.200 M 2 (Seribu dua ratus Meter persegi);
3. c.Department Store, kurang dari 2.000 M2 (Dua ribu Meter persegi); 9

Pasal 7

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern diatur sebagai berikut:

a.Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
b.Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
c.Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 8

(1)Pendirian pusat perbelanjaan, supermarket, hypermarket, departemen store dan perkulakan wajib:
1. a.memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Daerah;
2. b.memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan, supermarket, hypermarket, departemen store dan perkulakan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
3. c.menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (Satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M 2 (Enam puluh Meter persegi) luas lantai penjualan;
4. d.menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan, supermarket, hypermarket, departemen store dan perkulakan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
5. e.menyediakan tempat usaha untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha tersebut melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan. 10
(2)Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
2. b.tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
3. c.kepadatan penduduk;
4. d.pertumbuhan penduduk;
5. e.kemitraan dengan UMKM di Daerah;
6. f.penyerapan tenaga kerja di Daerah;
7. g.ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM di Daerah;
8. h.keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
9. i.dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara pusat perbelanjaan, supermarket, hypermarket, departemen store dan perkulakan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
10. j.tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).
(3)Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
(4)Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:
1. a.Izin pendirian pusat perbelanjaan, supermarket, hypermarket, departemen store dan perkulakan; atau
2. b.Izin usaha pusat perbelanjaan, supermarket, hypermarket, departemen store dan pusat perkulakan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan kajian sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pendirian Minimarket berjaringan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. a.kepadatan penduduk;
2. b.perkembangan pemukiman baru;
3. c.aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
4. d.dukungan / ketersediaan infrastruktur;
5. e.jarak Minimarket berjaringan dengan Pasar Tradisional dan toko lebih kecil di wilayah sekitar yang telah ada sebelumnya; dan
6. f.menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya. 11
(2)Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.jarak Minimarket berjaringan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya paling sedikit 500 M (Lima ratus Meter);
2. b.jarak Minimarket berjaringan yang berlokasi di Jalan Arteri dengan toko lebih kecil yang telah ada sebelumnya paling sedikit 50 M (Lima puluh Meter);
3. c.jarak Minimarket berjaringan yang berlokasi di Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan jalan Lingkungan dengan toko lebih kecil yang telah ada sebelumnya paling sedikit 100 M (Seratus Meter).
(3)Areal parkir dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (Satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M2 (Enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan;
2. b.sarana umum sekurang-kurangnya berupa toilet/ kamar mandi, Musholla, Sarana kesehatan (P3K) dan tempat sampah.
(4)Pendirian Minimarket berjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.

Pasal 10

(1)Pendirian Minimarket tidak berjaringan wajib memperhatikan hal- hal sebagai berikut:
1. a.kepadatan penduduk;
2. b.perkembangan pemukiman baru;
3. c.aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
4. d.dukungan / ketersediaan infrastruktur;
5. e.jarak Minimarket tidak berjaringan dengan Pasar Tradisional dan toko lebih kecil diwilayah sekitar yang telah ada sebelumnya; dan
6. f.menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
(2)Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi Jarak Minimarket tidak berjaringan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya paling sedikit 50 M (Lima puluh Meter). 12
(3)Areal parkir dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (Satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M2 (Enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan;
2. b.sarana umum sekurang-kurangnya berupa toilet/ kamar mandi, Musholla, Sarana kesehatan (P3K) dan tempat sampah.
(4)Pendirian Minimarket tidak berjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…