DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini dautur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan judul BAB VI diubah; 3. Ketentuan Pasal 8 diubah; 4. Ketentuan Pasal 10 diubah; 5. Ketentuan judul BAB X diubah dan ditambahkan 2 (dua) Bagian, yakni Bagian Kesatu dan Bagian Kedua; 6. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA, ; 7. BAB XI dihapus; 8. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB XIA dan BAB XIB; 9. Ketentuan Pasal 18 diubah; 10. Di antara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIVA; 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah; 12. Pasal 24 Dihapus.; 13. Lampiran diubah;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam memberikan pelayanan pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Purworejo melakukan pemungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
c.bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan, perubahan harga pasar dan pertumbuhan perekonomian daerah serta untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 16 Seri C Nomor 3), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang mengelola objek retribusi pemakaian kekayaan daerah.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8.Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip- prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
10.Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Daerah yang meliputi bangunan/gedung, alat-alat berat, kendaraan, lahan/tanah dan kekayaan lainnya.
11.Subjek Retibusi adalah orang pribadi atau Badan yang memakai kekayaan daerah.
12.Objek Reribusi adalah pemakaian kekayaan daerah.
13.Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemungut retribusi tertentu.
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
15.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya terutang.
17.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek retribusi dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. 4
18.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
19.Insentif pemungutan retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
20.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21.Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
22.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2.Ketentuan judul BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
(2)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(3)Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. 5
(4)Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
(5)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan tarif Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(3)Peninjauan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga pasar dan pertumbuhan perekonomian daerah.
(4)Peninjauan kembali besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

5.Ketentuan judul BAB X diubah dan ditambahkan 2 (dua) Bagian, yakni Bagian Kesatu dan Bagian Kedua, sehingga keseluruhan BAB X berbunyi sebagai berikut:

BAB X

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1)Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon dan kartu pelanggan. 6

Pasal 14

(1)Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi yang terutang pada Bendahara Penerimaan di Perangkat Daerah Teknis yang mengelola Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang bersangkutan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas diterima.
(3)Retribusi yang terutang terjadi pada saat pemakaian Kekayaan Daerah atau sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipergunakan.

Pasal 15

(1)Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara lunas.
(2)Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi pembayaran secara lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi secara angsuran, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1)Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SKRD, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16A

(1)Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 7
(2)Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan- alasan yang jelas.
(3)Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(4)Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

Pasal 16B

(1)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
(3)Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(4)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 16C

Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…