DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Dimensi Purworejo Cerdas Bab III Kebijakan Bab IV Kelembagaan Bab V Infrastruktur Bab VI Data dan Aplikasi Bab VII Perencanaan dan Tata Kelola Bab VIII Manajemen Inovasi Bab IX Kerja Sama Bab X Insentif dan Disinsentif Bab XI Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bab XII Pendanaan Bab XIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan perkembangan teknologi, kemajuan jaman dan peningkatan kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purworejo berupaya untuk melakukan pembaharuan atau inovasi dibidang pelayanan umum melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah secara cerdas;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara cerdas di Kabupaten Purworejo, perlu disusun ketentuan mengenai Purworejo Kabupaten Cerdas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Purworejo Kabupaten Cerdas; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PURWOREJO KABUPATEN CERDAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang telekomunikasi dan informatika. 3
6.Purworejo Kabupaten Cerdas yang selanjutnya disebut Purworejo Cerdas adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan mengelola semua potensi sumberdaya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan tantangan dan memenuhi berbagai kebutuhan, melalui manajemen inovasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
7.Dewan Purworejo Cerdas adalah lembaga multi-pihak yang dibentuk oleh Bupati, bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi sebagai pengelola Purworejo Cerdas.
8.Ekonomi Cerdas (Smart Economy) adalah ekosistem perekonomian daerah yang responsif terhadap disrupsi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta memiliki daya saing.
9.Masyarakat Cerdas (Smart Society) adalah dimensi sosio-teknis masyarakat yang saling berinteraksi dengan difasilitasi teknologi.
10.Lingkungan Hidup Cerdas (Smart Environment) adalah pengelolaan lingkungan terkait responsivitas terhadap kondisi lingkungan hidup dalam pembangunan infrastruktur fisik dengan tujuan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
11.Kehidupan Cerdas (Smart Living) adalah peningkatan taraf hidup masyarakat yang meliputi aspek pola hidup, kualitas kesehatan, dan moda transportasi.
12.Promosi Citra Cerdas (Smart Branding) adalah kemampuan daerah dalam memasarkan sumber daya yang dimiliki sebagai daerah dengan berfokus pada pembangunan dan pemasaran ekosistem pariwisata, pembangunan platform dan pemasaran ekosistem bisnis daerah, serta pembangunan dan pemasaran wajah kota.
13.Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (Smart Governance) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berinovasi pada bidang pelayanan publik, manajemen birokrasi yang efisien, dan efisiensi kebijakan publik yang berorientasi terhadap peningkatan efektivitas, efisiensi, kemampuan komunikasi, dan kemampuan melakukan perbaikan berkelanjutan dari proses penyelenggaraan pemerintahan.
14.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warganegara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, akademisi, kelompok/ komunitas dan badan hukum.
15.Pusat Operasi Purworejo Cerdas (City Operation Center) adalah lembaga yang bertugas melakukan pemantauan terhadap beroperasinya kegiatan di Daerah serta memberikan berbagai layanan bagi Masyarakat berupa respon terhadap gangguan atau permintaan bantuan, pengerahan sumber daya yang diperlukan serta tindak lanjut lain sesuai skala prioritas dan kebutuhan.
16.Proses Bisnis adalah satu rangkaian kegiatan atau pekerjaan yang dirancang agar menghasilkan keluaran sebagai bagian dari tugas dan fungsi organisasi.
17.Insentif adalah perangkat atau upaya untuk mendorong orang, badan atau lembaga untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Purworejo Cerdas. 4
18.Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi atau mengurangi kegiatan orang, badan atau lembaga yang menghambat atau menghalangi penyelenggaraan Purworejo Cerdas.
19.Manajemen inovasi adalah proses terkait tata kelola inovasi yang meliputi perumusan masalah/kebutuhan, perencanaan, pembangunan, penerapan, evaluasi dan pengembangan lebih lanjut di bidang teknologi informatika.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam mengimplementasikan pengembangan Purworejo Cerdas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam peningkatan pengelolaan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien, terintegrasi dan berkelanjutan dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik, layanan publik, pengelolaan lingkungan sehat dan bersih, peningkatan ekonomi, dan ketersediaan infrastruktur teknologi informatika.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan Purworejo Cerdas dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Dimensi Purworejo Cerdas;
b.kebijakan;
c.kelembagaan;
d.Pusat Operasi Purworejo Cerdas;
e.infrastruktur;
f.data dan aplikasi;
g.perencanaan dan tata kelola;
h.monitoring, evaluasi dan pelaporan Purworejo Cerdas;
i.manajemen inovasi; dan
j.kemitraan. 5

BAB II

DIMENSI PURWOREJO CERDAS

Pasal 5

Dimensi Purworejo Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi 6 (enam) dimensi, yaitu:

a.Tata Kelola Pemerintahan Cerdas;
b.Kehidupan Cerdas;
c.Lingkungan Hidup Cerdas;
d.Masyarakat Cerdas;
e.Ekonomi Cerdas; dan
f.Promosi Citra Cerdas.

Pasal 6

(1)Tata kelola Pemerintahan Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong Pemerintahan Daerah yang baik dan berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi serta pemanfaatan teknologi.
(2)Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai kebutuhan pelayanan publik;
2. b.meningkatkan keterlibatan dan sinergi Masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, sosialisasi, dan pelaksanaan pembangunan;
3. c.melaksanakan perbaikan secara kontinu atas kinerja pelayanan publik melalui rekayasa ulang proses bisnis yang efektif, efisien, dan komunikatif, serta optimalisasi sistem pelayanan publik daring yang terintegrasi dan transparan;
4. d.mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan berfokus pada pengintegrasian data dan keterpaduan sistem menggunakan teknologi yang terjamin keberlangsungannya;
5. e.menerapkan sistem satu data yang terbuka, lengkap, akurat, dan terstandarisasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan selaku wali data dan memperhatikan aspek keamanan informasi dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, sebagai mesin pendorong kinerja pelayanan publik dan aparatur serta peningkatan kualitas analisa pengambilan keputusan/kebijakan. 6

Pasal 7

(1)Kehidupan Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi lingkungan, penjaminan fasilitas dan pelayanan kesehatan, pembangunan transportasi dan logistik, serta kenyamanan dan keamanan Daerah.
(2)Penerapan Kehidupan Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)antara lain:
1. a.menyediakan fasilitas umum berbasis teknologi untuk mendukung keamanan dan kenyamanan di Daerah;
2. b.melakukan pemerataan sebaran dan peningkatan fasilitas ruang publik yang ramah anak, lanjut usia, keluarga, dan penyandang disabilitas;
3. c.melibatkan Masyarakat dalam pengelolaan dan peningkatan nilai tambah pemanfaatan ruang publik dengan aktifitas warga yang positif dan produktif;
4. d.menyediakan sistem dan sarana prasarana transportasi publik ramah anak, lanjut usia, keluarga, dan penyandang disabilitas yang aman, nyaman, terjangkau dan terintegrasi dalam menunjang mobilitas Masyarakat;
5. e.meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana layanan kesehatan, serta penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan;
6. f.menyediakan dan mengembangkan fasilitas akses air minum, sanitasi, dan permukiman layak huni;
7. g.meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam gerakan masyarakat hidup sehat yang mendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, perlindungan anak dan perempuan, serta menjaga ketertiban umum dan keamanan;
8. h.meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui budaya olahraga dengan penyediaan, pengelolaan, dan pengembangan fasilitas olahraga publik serta penyelenggaraan kegiatan/aktivitas (event) olahraga; dan
9. i.menjamin kebebasan dan kenyamanan dalam beribadah.

Pasal 8

(1)Lingkungan Hidup Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan yang meliputi perlindungan lingkungan, tata kelola sampah dan limbah, serta pemanfaatan energi yang berkelanjutan. 7
(2)Penerapan Lingkungan Hidup Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber air bersih;
2. b.meningkatkan kolaborasi pemerintah dan Masyarakat dalam perbaikan tata kelola air dengan pemanfaatan air ramah lingkungan;
3. c.melakukan perbaikan sistem pengelolaan sampah dan limbah dari hulu ke hilir yang melibatkan peran aktif semua pihak dengan didukung pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
4. d.mengendalikan pencemaran lingkungan dengan meningkatkan kesadaran dan peran aktif Masyarakat dalam penegakkan aturan dan pengelolaan lingkungan;
5. e.menyediakan dan menata ruang terbuka hijau dan taman;
6. f.merevitalisasi lingkungan sehingga memiliki dampak yang positif bagi Masyarakat; dan
7. g.mendorong penggunaan dan penghematan energi yang ramah lingkungan.

Pasal 9

(1)Masyarakat Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, bertujuan untuk mewujudkan partisipasi Masyarakat melalui pemberdayaan interaksi Masyarakat, pembangunan sistem pembelajaran dan implementasi manajemen keamanan dan keselamatan.
(2)Penerapan Masyarakat Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)antara lain:
1. a.membangun ruang kreatif bersama sebagai sarana berjejaring, pelatihan, dan inkubasi;
2. b.meningkatkan kualitas pendidikan sekolah formal dan nonformal maupun pendidikan berbasis Masyarakat;
3. c.mewujudkan peningkatan kualitas lulusan sekolah kejuruan dan perguruan tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja;
4. d.memfasilitasi penyediaan jejaring lapangan pekerjaan antara penyedia lapangan kerja dengan pencari kerja;
5. e.meningkatkan kapasitas dan produktivitas pencari kerja dengan menyediakan Lembaga Pelatihan Kerja yang dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi;
6. f.melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan literasi dan mengembangkan budaya gemar membaca;
7. g.membangun sistem pendukung dan jejaring pelaporan kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara berjenjang;
8. h.meningkatkan kesadaran dan kemandirian Masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana; 8
9. i.meningkatkan kesadaran dan kemandirian Masyarakat dalam upaya perlindungan Masyarakat;
10. j.meningkatkan kualitas perlindungan anak dan keluarga melalui pengembangan rukun warga ramah anak dan penguatan ketahanan keluarga; dan
11. k.menciptakan iklim yang kondusif antar umat beragama.

Pasal 10

(1)Ekonomi Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, bertujuan:
1. a.meningkatkan penataan industri primer, sekunder, dan tersier;
2. b.meningkatkan kesejahteraan Masyarakat; dan
3. c.membangun ekosistem keuangan.
(2)Ekonomi Cerdas merupakan tumpuan utama dalam mewujudkan konsep Purworejo Cerdas.
(3)Penerapan Ekonomi Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.membangun industri ekonomi kreatif dengan menciptakan iklim kondusif yang mendukung berkembangnya wirausaha baru antara lain dengan menyusun Rencana Induk Industri Kreatif;
2. b.meningkatkan inovasi, akses, daya saing, dan jejaring koperasi dan usaha mikro;
3. c.memperluas pemanfaatan perdagangan secara elektronik yang mendukung berkembangnya iklim kewirausahaan di Daerah;
4. d.mengembangkan potensi pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdapat di wilayah Daerah; dan
5. e.menata pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern berbasis data dan teknologi informasi yang memudahkan pembeli dan penjual untuk memperoleh informasi dan bertransaksi.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…