DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 10 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Ruang Lingkup dan Prinsip, PSU Perumahan, Kewenangan Pemerintah Daerah, Mekanisme Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan, Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan, Tim Verifikasi, Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan, Penyertifikatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan, Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan, Peran Serta Masyarakat, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lingkungan Perumahan yang baik harus dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan untuk menunjang fungsi dan aktivitas kegiatan masyarakat di Daerah;
c.bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum dalam penyelenggaraan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum Perumahan di Kabupaten Purworejoa perlu ditetapkan pengaturannya dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Bupati adalah Bupati Purworejo.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7.Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah fasilitas yang harus disediakan oleh setiap Pengembang perumahan.
8.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
9.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan Pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya
10.Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
11.Rumah Susun yang selanjutnya disebut Rusun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan- satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
12.Perumahan Tidak Bersusun adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian, baik berlantai satu atau dua.
13.Pengembang adalah orang perseorangan atau badan hukum penyelenggara pembangunan perumahan di daerah.
14.Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
15.Rencana Tapak (Site Plan) adalah peta atau gambaran rencana teknis sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan pembangunan perumahan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
16.Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. 4
17.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
18.Persetujuan Bagunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
19.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
20.Daftar Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DBMD adalah daftar yang memuat seluruh Barang Milik Daerah.
21.Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan PSU perumahan.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan bertujuan :

a.mewujudkan kepastian hukum dalam perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian PSU;
b.menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan/atau perawatan serta pengelolaan PSU Perumahan agar pemanfataannya sesuai fungsi dan selaras dengan pelayanan kepentingan umum; dan
c.menjamin kepastian pemenuhan hak masyarakat/penghuni Perumahan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.PSU Perumahan; 5
c.mekanisme penyerahan PSU Perumahan;
d.persyaratan penyerahan PSU Perumahan;
e.tim verifikasi;
f.tata cara penyerahan PSU Perumahan;
g.penyertifikatan PSU Perumahan;
h.pengelolaan PSU Perumahan;
i.peran serta masyarakat;
j.pelaporan;
k.pembinaan dan pengawasan; dan
l.pembiayaan.

Pasal 4

Penyerahan PSU perumahan berdasarkan prinsip:

a.keterbukaan;
b.akuntabilitas;
c.kepastian hukum;
d.keberpihakan; dan
e.keberlanjutan.

BAB III

PSU PERUMAHAN

Pasal 5

(1)Prasarana perumahan meliputi antara lain:
1. a.jaringan jalan;
2. b.jaringan saluran pembuangan air limbah;
3. c.jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
4. d.tempat pembuangan sampah.
(2)Sarana perumahan meliputi antara lain:
1. a.sarana perniagaan/perbelanjaan;
2. b.sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
3. c.sarana pendidikan;
4. d.sarana kesehatan;
5. e.sarana peribadatan;
6. f.sarana rekreasi dan olah raga;
7. g.sarana pemakaman;
8. h.sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
9. i.sarana parkir. 6
(3)Utilitas Perumahan meliputi antara lain:
1. a.jaringan air bersih;
2. b.jaringan listrik;
3. c.jaringan telepon;
4. d.jaringan gas;
5. e.jaringan transportasi;
6. f.pemadam kebakaran; dan
7. g.sarana penerangan jasa umum.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyerahan, PSU Perumahan.
(2)Penyerahan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
1. a.rencana tata ruang wilayah;
2. b.asas penyerahan PSU Perumahan; dan
3. c.Rencana Tapak (Site Plan) yang telah disahkan.

BAB V

MEKANISME PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Pasal 7

(1)Pengembang wajib menyerahkan PSU Perumahan yang dibangun kepada Pemerintah Daerah.
(2)Penyerahan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
1. a.paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
2. b.sesuai dengan Rencana Tapak (Site Plan) yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
(3)Penyerahan PSU Perumahan sesuai Rencana Tapak (Site Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
1. a.secara bertahap, jika rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
2. b.sekaligus, jika rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap. 7
(4)Dalam hal penyerahan dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a:
1. a.penyerahan jaringan jalan dan jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase) dilaksanakan setelah kaveling efektif terbangun atau terjual seluruhnya atau sudah tidak ada lagi proses pembangunan;dan
2. b.segala kerusakan PSU sebagai akibat masih adanya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pengembang maka pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pengembang.
(5)Penyerahan PSU dilakukan secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b jika sudah tidak ada lagi aktivitas pembangunan di dalam lingkungan Perumahan dan seluruh kaveling efektif telah terbangun atau terjual.
(6)Setiap Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha;
3. c.pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
4. d.denda.
(7)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan secara bertahap.
(8)Setiap Pengembang berupa orang perseorangan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(9)Setiap Pengembang berupa badan hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha paling lama 1 (satu) tahun.
(10)Setiap Pengembang berupa badan hukum yang mengabaikan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dikenai sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha paling lama 2 (dua) tahun.
(11)Setiap Pengembang berupa badan hukum yang mengabaikan pembekuan prizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 8

Pasal 8

(1)Dalam hal pada saat proses penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), kondisi PSU tidak sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Tapak (Site Plan) maka Pengembang wajib :
1. a.mengembalikan atau memperbaiki sebagaimana kondisi yang sesuai dengan Rencana Tapak (Site Plan); atau
2. b.melakukan perencanaan ulang atau revisi Rencana Tapak (Site Plan) Perumahan yang ada berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Perencanaan ulang atau revisi Rencana Tapak (Site Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan persentase proporsi luas PSU yang menjadi kewajiban Pengembang untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Penyerahan PSU Rumah Susun berupa tanah siap bangun.
(2)Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan Rumah Susun.
(3)Penyerahan prasarana dan utilitas pada Perumahan Tidak Bersusun berupa tanah dan bangunan.
(4)Penyerahan sarana pada Perumahan Tidak Bersusun berupa tanah siap bangun.

BAB VI

PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah menerima penyerahan PSU Perumahan yang telah memenuhi persyaratan:

a.umum;
b.teknis; dan
c.administrasi. 9

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…